Kegiatan sosial yang juga diisi dengan tausiah Ramadhan tersebut digelar di Aula Kampus SD Ar Rafi’ BHS Sumedang, Kamis (12/03/2026).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Kelurahan Kotakaler, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Pengawas SD Kecamatan Sumedang Utara dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Pengawas PAI SD,  jajaran SD Ar Rafi’ BHS Sumedang, serta pengurus dan anggota POMG SD Ar Rafi’ BHS.

Ketua pelaksana kegiatan Susi Sri Lestari menyampaikan bahwa Ramadhan Charity di SD Ar Rafi’ BHS Sumedang telah dilaksanakan sejak tahun 2023 dan pada tahun 2026 ini menjadi pelaksanaan yang keempat kalinya.

“Semoga kegiatan ini menjadi agenda rutin yang terus dilaksanakan setiap tahun ke depannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat dukungan dan antusiasme orang tua murid SD Ar Rafi’ BHS Sumedang serta sponsor eksternal yang turut berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan sosial tersebut.

“Kami mengucapkan jazakallah khairan kepada seluruh donatur. Semoga Allah mengganti rezeki yang telah diberikan dengan balasan berlipat ganda,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para ibu yang tergabung dalam POMG SD Ar Rafi’ BHS yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan hingga terlaksana dengan baik, serta kepada Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.

Menurutnya, sasaran penerima manfaat Ramadhan Charity tahun ini masih difokuskan kepada anak-anak di wilayah Kelurahan Kotakaler, sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Harapannya bantuan ini dapat memberikan kebahagiaan bagi para penerimanya dan kegiatan ini bisa terus berlanjut sehingga kebaikannya tidak terputus,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala SD Ar Rafi’ BHS Sumedang, Diny Siti Hardianty, mengatakan bahwa kegiatan Ramadhan Charity berawal dari inisiatif para orang tua murid yang tergabung dalam POMG.

“Alhamdulillah kegiatan ini dapat terlaksana berkat persatuan para orang tua murid yang menginisiasi program Ramadhan Charity ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, tujuan kegiatan ini bukan sekadar berbagi, tetapi juga untuk mempererat tali silaturahmi antara pihak sekolah, orang tua siswa, masyarakat sekitar, serta aparat pemerintah setempat.

“Melalui kegiatan ini kita bisa saling mengenal lebih dekat, baik dengan masyarakat Kotakaler maupun dengan aparat pemerintahan setempat,” katanya.

Pada pelaksanaan tahun ini, kegiatan dilakukan dengan konsep berbeda. Anak-anak mengikuti kegiatan di aula sekolah, sementara para orang tua siswa mengikuti tausiah Ramadhan yang dilaksanakan di Masjid Ar Rafi’.

“Mudah-mudahan meskipun kegiatan dilaksanakan di dua tempat, keberkahan yang diperoleh tetap sama besarnya,” ujarnya.

Kepala Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara, Rinny Mulyati, mengapresiasi kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh SD Ar Rafi’ BHS Sumedang bersama para orang tua siswa.

^{Lurah Kotakaler memberikan sambutan pada kegiatan Ramadhan Charity SD Ar Rafi’ BHS yang digelar di Aula Kampus SD Ar Rafi’ BHS, Sumedang, Kamis (12/03/2026).}

“Sungguh sangat luar biasa. Terima kasih sudah berbagi rezeki kepada warga kami, termasuk anak-anak yang berada di Kelurahan Kotakaler,” katanya.

Ia mengaku bangga karena keberadaan SD Ar Rafi’ BHS di wilayah Kotakaler dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Kami sangat beruntung Ar Rafi’ berada di wilayah kami. Mudah-mudahan ke depan Ar Rafi’ semakin sukses, semakin berkembang, dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Kelurahan Kotakaler, lanjutnya, mendukung berbagai kegiatan positif yang dilaksanakan oleh pihak sekolah bersama para orang tua siswa.

“Kami doakan Ar Rafi’ semakin maju dan terus berjaya,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus AMS, pini sepuh, serta badan-badan otonom di lingkungan AMS Distrik Sumedang. 

Acara ini digelar sebagai ajang silaturahmi sekaligus mempererat komunikasi antar anggota organisasi.

Ketua AMS Distrik Kabupaten Sumedang, Rully Krisna Peryoga, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan keluarga besar AMS di Sumedang.

“Jadi hari ini AMS Distrik Sumedang mengadakan acara silaturahmi. Terakhir kita bertemu saat peringatan HUT AMS di sekretariat. Hari ini kita mengundang pini sepuh dan juga badan-badan otonom yang ada di Distrik Sumedang untuk saling menguatkan silaturahmi, menjaga komunikasi, dan menyambungkan hati karena sudah lama kita tidak bertemu,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi bagian dari langkah awal menjelang berakhirnya masa kepengurusan AMS Distrik Sumedang yang dipimpinnya.

Ia menyebutkan bahwa masa kepengurusan saat ini akan segera memasuki agenda Musyawarah Distrik (Musdis) yang direncanakan berlangsung pada Agustus mendatang.

“Ini juga merupakan langkah awal di akhir masa kepengurusan saya tahun ini menjelang Musdis yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, terkendali, dan kondusif,” katanya.

Terkait kemungkinan kembali mencalonkan diri sebagai ketua, Rully menyatakan kesiapannya apabila masih mendapatkan dukungan dari anggota dan rayon di wilayah Sumedang.

“Insya Allah kalau rekan-rekan masih menginginkan dan rayon-rayon juga masih membutuhkan saya, Insya Allah saya siap ngabakti deui ka AMS,” pungkasnya.

Acara buka bersama tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum mempererat kebersamaan antara pengurus, anggota, serta para tokoh di lingkungan AMS Sumedang.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Penyerahan insentif tersebut dilakukan secara simbolis dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam Pendampingan Ibu Hamil yang digelar di Aula Tampomas PPS, Senin (09/03/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Sumedang Dr. H. Dony Ahmad Munir serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang H. Dikdik Sadikin, bersama para kader Posyandu dari seluruh wilayah Kabupaten Sumedang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, H. Dikdik Sadikin, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kader Posyandu agar mampu menjalankan pelayanan kesehatan masyarakat secara lebih optimal.

“Hari ini kegiatan peningkatan kapasitas kader Posyandu se-Kabupaten Sumedang, dan pada kesempatan ini juga Pak Bupati memberikan secara simbolis insentif bagi para kader Posyandu,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat sekitar 9.865 kader Posyandu di Kabupaten Sumedang yang akan menerima insentif dari pemerintah daerah. 

Setiap kader mendapatkan Rp100.000, sehingga total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp986,5 juta.

Ia menjelaskan, pemberian insentif tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah yang telah dianggarkan sesuai dengan RPJMD serta visi dan misi Bupati Sumedang.

“Memang jika dilihat dari sisi nominal mungkin tidak besar, tetapi ini adalah bentuk apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada para kader yang selama ini telah bekerja dengan tulus sebagai pahlawan kesehatan,” katanya.

Dikdik menambahkan, para kader Posyandu memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program kesehatan masyarakat, mulai dari pemantauan ibu hamil hingga tumbuh kembang anak.

Ke depan, Posyandu juga akan menjalankan integrasi layanan primer, sehingga pelayanan tidak hanya terbatas pada penimbangan balita.

“Ke depan pelayanan di Posyandu tidak hanya mencatat dan menimbang, tetapi mencakup seluruh siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, usia produktif hingga lansia. Karena itu kader perlu terus meningkatkan kapasitasnya,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Sumedang Dr. H. Dony Ahmad Munir menyampaikan apresiasi tinggi kepada para kader Posyandu yang disebutnya sebagai pahlawan kesehatan di tengah masyarakat.

“Saya sering menyebut mereka sebagai pahlawan kesehatan. Selain tenaga medis, para ibu kader Posyandu di Kabupaten Sumedang adalah orang-orang yang bekerja dengan ikhlas, mendatangi rumah ke rumah, dari balita ke balita, dari ibu hamil ke ibu hamil, untuk memastikan generasi Sumedang sehat,” ujar Bupati.

Menurutnya, kader Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam mendeteksi dini stunting, memantau status gizi anak, serta memastikan program imunisasi berjalan dengan baik.

“Kalau kita ingin melihat masa depan Sumedang, lihatlah anak-anak kita hari ini. Anak-anak yang sehat, kuat, dan cerdas. Di balik itu semua ada peran kader Posyandu,” katanya.

Bupati juga menekankan bahwa pengabdian para kader sangat besar bagi masa depan daerah.

Oleh karena itu, ia meminta para kader terus meningkatkan kemampuan melalui pelatihan dan kerja sama dengan dinas kesehatan serta puskesmas.

Di akhir sambutannya, Bupati menegaskan bahwa insentif yang diberikan tidak sebanding dengan pengabdian para kader, namun merupakan bentuk penghargaan dan rasa hormat pemerintah kepada mereka.

“Insentif ini tentu nilainya tidak sebanding dengan pengabdian ibu-ibu semua. Tapi ini adalah bentuk penghargaan dan rasa hormat kami kepada para kader Posyandu. Mudah-mudahan ke depan semangat pengabdian ini semakin meningkat,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Program tersebut menjadi bagian dari komitmen PLN dalam menghadirkan akses energi yang merata sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Manager PLN UP3 Sumedang Ramdani Agustiyansah menerangkan, melalui program tersebut pihaknya ingin memberikan bantuan pemasangan listrik secara gratis kepada warga yang sebelumnya tidak memiliki akses listrik secara mandiri.

"Kehadiran listrik diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat, mulai dari mendukung aktivitas rumah tangga, pendidikan anak-anak, hingga membuka peluang usaha kecil yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga," ujarnya saat meresmikan bantuan penyambungan listrik tersebut, Jumat (6/3/2026).

Ramdani juga mengatakan, kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial PLN kepada masyarakat. Khususnya, di bulan Ramadan yang identik dengan semangat berbagi dan mempererat kepedulian terhadap sesama.

"Program LUTD ini berasal dari penghasilan pegawai yang disisihkan sebagai donasi. Saya berharap, program ini dapat berkelanjutan dengan dukungan dan sinergi bersama stakeholder," ungkapnya.

Selain itu, warga Blok Huludayeuh RT 003 RW 008 Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Fredi, mengungkapkan terima kasih kepada PLN atas bantuan yang telah disampaikan.

"Saya mendoakan kemajuan dan kelancaran PLN dalam melaksanakan tugasnya dalam menerangi seluruh negeri," kata Fredi.

Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo menyampaikan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Melalui program bantuan listrik gratis ini, PLN ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat energi listrik secara merata," paparnya.

"Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kami berharap bantuan ini tidak hanya menghadirkan terang di rumah-rumah warga, tetapi juga memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian," sambungnya.

Sugeng juga menyampaikan, kehadiran listrik juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah serta memperkuat kemandirian energi nasional.

"Dengan akses listrik yang memadai, masyarakat diharapkan dapat lebih produktif dan memiliki kesempatan lebih luas untuk berkembang," jelasnya.

PLN Jawa Barat, lanjut Sugeng akan terus berupaya menghadirkan layanan kelistrikan yang andal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Program bantuan listrik gratis ini menjadi salah satu langkah nyata perusahaan dalam mewujudkan pemerataan akses energi sekaligus memperkuat peran PLN sebagai perusahaan yang tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

"Semoga melalui program ini, semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati listrik secara aman dan nyaman. PLN akan terus berkomitmen menghadirkan energi yang berkeadilan sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sumedang, Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah, Staf Ahli Bupati, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sumedang.

Dalam sambutannya, Bupati Dony Ahmad Munir menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik serta mengingatkan pentingnya menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, saya mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang baru saja dilantik. Semoga dapat menjalankan tugas dengan amanah dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan bukan hanya disaksikan oleh masyarakat, tetapi juga merupakan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

“Sumpah jabatan yang tadi diucapkan mengandung makna bahwa jabatan yang diemban akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan rakyat tetapi juga di hadapan Allah SWT atas apa yang dilakukan selama menjalankan amanah tersebut,” katanya.

Ia pun berpesan agar para pejabat yang baru dilantik mencintai pekerjaan dan jabatan yang diembannya sehingga dapat bekerja dengan sepenuh hati.

“Cintai pekerjaan dan posisi yang diemban. Jika bekerja dengan hati, maka kita akan menjalankannya secara maksimal,” tambahnya.

Selain itu, Bupati menekankan pentingnya para pimpinan perangkat daerah untuk lebih sering turun langsung ke lapangan guna mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat secara nyata.

“Pemimpin harus hadir di tengah-tengah masyarakat, mendengar langsung apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan mereka, kemudian segera memberikan solusi,” tegasnya.

Secara khusus Bupati juga memberikan arahan kepada masing-masing kepala dinas yang baru dilantik agar mampu menghadirkan terobosan dalam menjalankan tugasnya, termasuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan inovasi di bidangnya masing-masing.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada komitmen dan kinerja para pejabat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Bekerjalah secara profesional, tegas namun tetap humanis, serta selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan aturan perundang-undangan dalam setiap langkah kebijakan,” pungkasnya.

Adapun tiga pejabat yang dilantik yakni Herman Suwandi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang yang sebelumnya menjabat Camat Jatinangor, Ayuh Hidayat sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang yang sebelumnya menjabat Camat Sumedang Utara, serta Yanuarti Kania Dewi sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang yang sebelumnya menjabat Inspektur Pembantu Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Sumedang.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Pelatihan tersebut difokuskan pada pembuatan roti dengan menghadirkan narasumber dari Balai Latihan Kerja (BLK). 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Cisarua.

Camat Cisarua Lilis Budiani mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan salah satu upaya pemerintah kecamatan dalam memperkuat sektor UMKM yang menjadi ujung tombak perekonomian daerah.

“Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kecamatan Cisarua, kami melaksanakan pelatihan bagi pelaku UMKM, salah satunya pelatihan pembuatan roti dengan narasumber dari BLK,” ujarnya.

Menurut Lilis, keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam menentukan perkembangan ekonomi di wilayah kecamatan. 

Oleh karena itu, pemerintah kecamatan terus berupaya memberikan pembinaan dan pelatihan agar pelaku usaha semakin berkembang.

“Majunya perekonomian di Kecamatan Cisarua sangat bergantung pada perkembangan UMKM. Karena itu kami mendorong para pelaku usaha agar memiliki keterampilan dan produk yang mampu bersaing di pasar,” katanya.

Ia menjelaskan, pelatihan pembuatan roti dipilih karena memiliki peluang pasar yang jelas, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Ke depan, para pelaku UMKM diharapkan dapat menjadi pemasok produk pangan bagi program tersebut.

“Market-nya sudah jelas, yaitu untuk mendukung kebutuhan MBG. Saat ini kita fokus pada pembuatan roti karena itu yang dibutuhkan,” jelasnya.

Selain pelatihan tata boga, pemerintah kecamatan juga merencanakan pelatihan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pasar, seperti pelatihan penanaman sayuran hidroponik.

“Ke depan juga akan dilakukan pelatihan hidroponik karena kebutuhan sayuran juga cukup tinggi. Jadi pelatihan yang kita lakukan memang disesuaikan dengan kebutuhan pasar,” tambahnya.

Terkait pelaksanaan program MBG di wilayah Cisarua, Lilis menyebutkan saat ini sudah ada satu unit yang beroperasi, satu lagi direncanakan akan mulai berjalan dalam waktu dekat dan satu lainnya masih dalam tahap pembangunan.

“Yang sudah berjalan saat ini satu, rencananya minggu depan akan bertambah satu lagi, dan satu unit lainnya masih dalam tahap pembangunan. Jadi ke depan direncanakan ada tiga,” pungkasnya.

Melalui pelatihan ini diharapkan pelaku UMKM di Kecamatan Cisarua mampu meningkatkan keterampilan, memperluas peluang usaha, serta turut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Kasubag TU Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia Kabupaten Sumedang, serta Kasubag TU Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Sumedang.

Dalam rapat tersebut, Sekda Sumedang Dr. Hj. Tuti Ruswati menjelaskan bahwa setelah terbentuknya kelembagaan Kementerian Haji sebagai perwakilan dari kementerian pusat, maka di setiap kabupaten juga dibentuk unit Kementerian Haji.

“Di Kabupaten Sumedang sendiri sudah dilantik kepala, Kasubag TU, serta kepala seksi. Jumlahnya memang hanya tiga orang karena Sumedang termasuk tipe B dalam penyelenggaraan pemberangkatan haji,” ujarnya.

Tuti menambahkan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji setiap tahunnya.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib memfasilitasi keberangkatan dan pemulangan haji, termasuk operasional pendukungnya,” jelasnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya anggaran untuk kegiatan tersebut disalurkan melalui mekanisme hibah kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Namun setelah terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, anggaran tersebut seharusnya dialihkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga yang baru.

Meski demikian, proses pemindahan anggaran tidak dapat dilakukan secara langsung karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah ditetapkan sebelumnya.

“APBD sudah ditetapkan dan sebelumnya dialokasikan dalam bentuk hibah ke Kemenag. Ternyata tidak bisa serta-merta dipindahkan karena harus melalui prosedur dan mekanisme tertentu,” kata Tuti.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang mencari solusi agar fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan haji tetap dapat terlaksana sesuai kewajiban pemerintah daerah.

“Karena tidak memungkinkan dicairkan melalui mekanisme hibah, maka kami mengambil alternatif menggunakan Belanja Tidak Terduga dengan alasan kebutuhan yang mendesak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa setelah melalui berbagai kajian serta mengacu pada regulasi yang berlaku, anggaran tersebut dialihkan dalam bentuk belanja langsung melalui Sekretariat Daerah.

“Anggaran tidak lagi diberikan dalam bentuk hibah ke Kemenag, tetapi dialokasikan sebagai belanja langsung di Sekretariat Daerah,” jelasnya.

Adapun besaran anggaran yang dialokasikan untuk mendukung fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji di Kabupaten Sumedang tahun ini mencapai sekitar Rp. 300 juta.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan tersebut turut dihadiri Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi, jajaran pemerintah daerah, serta para praja IPDN yang telah melaksanakan program pengabdian masyarakat di sejumlah wilayah di Kabupaten Sumedang.

Dalam laporannya, Rektor IPDN Halilul Khairi menjelaskan bahwa Bhakti Karya Praja memiliki dua tujuan utama. 

Pertama, sebagai sarana pembelajaran bagi para praja untuk mempraktikkan langsung penyelenggaraan pemerintahan di tengah masyarakat.

“Praja dilatih untuk memahami praktik pemerintahan secara langsung. Kadang kegiatan bersifat tematik, kadang juga bersifat umum. Untuk tahun 2026 ini kegiatan dibagi dua, yakni pengabdian yang bersifat general dan kegiatan yang lebih spesifik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan BKP di Sumedang difokuskan pada dua tema utama, yaitu program Desa Cantik (Cinta Statistik) serta sosialisasi pengelolaan sampah desa. 

Kedua program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran para praja bahwa pemerintah harus melayani berbagai sektor demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

“Tujuan kedua dari BKP adalah membantu masyarakat secara langsung. Praja belajar dan menambah pengalaman di tengah masyarakat, sementara masyarakat juga mendapat manfaat dari kegiatan pengabdian ini,” tambahnya.

Selain melakukan pembaruan data Desa Cantik dan sosialisasi pengelolaan sampah, praja IPDN juga terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan lainnya, termasuk membantu warga yang terdampak bencana banjir di wilayah lain melalui kegiatan sosial seperti membersihkan lumpur dari rumah-rumah warga.

Dalam kesempatan tersebut, Halilul Khairi juga menyoroti pentingnya validitas data dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Permasalahan utama yang sering terjadi dalam pemerintahan adalah data yang tidak selalu diperbarui. Bahkan kadang data hanya ditulis di atas meja, bukan berasal dari kondisi aktual di lapangan. Karena itu kegiatan pendataan yang dilakukan para praja sangat penting,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada IPDN dan para praja yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian di Kabupaten Sumedang.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IPDN serta adik-adik praja yang telah melaksanakan Bhakti Karya Praja di Kabupaten Sumedang. Ini adalah kegiatan yang sangat bermakna, bermanfaat, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan pendataan yang dilakukan para praja memiliki dampak besar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan.

“Ketika data disatukan dengan baik dan valid, maka data itu menjadi referensi kami dalam mengambil kebijakan. Dari data itulah kami menyusun program kegiatan, sehingga pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, data yang akurat dapat mendorong berbagai perubahan positif di masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas rumah menjadi lebih layak huni, perbaikan layanan pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Apa yang dilakukan adik-adik praja bukanlah hal kecil. Ini besar dan berdampak. Ketika suatu program lahir dari data yang kalian kumpulkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, maka di dalamnya ada jejak kebaikan dari para praja,” katanya.

Bupati juga menegaskan bahwa kontribusi para praja dalam pendataan tersebut akan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir, karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kegiatan Bhakti Karya Praja IPDN Angkatan XXXIII di Kabupaten Sumedang sendiri berlangsung sejak Februari hingga awal Maret 2026, dengan melibatkan para praja dalam berbagai kegiatan pengabdian dan pendampingan masyarakat di sejumlah desa.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumedang melaksanakan hari kedua Verifikasi Administrasi Berkas Peningkatan Status pada 5 Maret 2026 di Aula BKPSDM.

Kepala BKPSDM KabupatenSumedang, Ate Hadan Adi Gunawan, menjelaskan bahwa selama masa CPNS, para peserta berada pada posisi 80 persen sebagai calon, dengan berbagai tahapan yang harus dilalui, mulai dari pelaksanaan tugas, Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar), hingga penilaian kinerja. 

“Mereka yang sampai di tahap ini artinya telah lulus dari seluruh proses seleksi dan evaluasi yang ditetapkan,” ujar Ate Hadan.

Dengan rampungnya proses verifikasi administrasi, diharapkan mulai 1 April 2026, seluruh peserta resmi menjadi PNS sepenuhnya (100%) dan siap mengemban tanggung jawab lebih besar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Sumedang.

BKPSDM Kabupaten Sumedang menegaskan komitmennya untuk memastikan transisi dari CPNS ke PNS berjalan lancar, profesional, dan transparan.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut juga menghadirkan berbagai layanan sosial bagi masyarakat, di antaranya potong rambut gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian sembako bagi pasukan kuning, serta bazar jajanan UMKM dengan harga serba Rp. 5.000.

Ketua Baznas Kabupaten Sumedang H. Ayi Subhan Hafas mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Baznas menghadirkan berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat selama bulan suci Ramadan.

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan yang kita namakan Bazar Expo Baznas Z-Ifthar, di mana kami menghadirkan berbagai program Baznas, termasuk program UMKM melalui gerai Z-Ifthar dengan konsep belanja takjil seharga Rp5.000,” ujar Ayi.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya sekadar kegiatan belanja, tetapi juga memiliki nilai ibadah karena masyarakat dapat berbelanja sambil bersedekah.

“Tagline-nya belanja sambil bersedekah. Dana yang terkumpul berasal dari infak dan sedekah masyarakat Sumedang, kemudian pedagang UMKM juga kita dukung melalui program pemberdayaan modal usaha,” jelasnya.

Selain bazar takjil, Baznas juga menghadirkan layanan potong rambut gratis melalui program Z-Barber, yang merupakan salah satu binaan Baznas Kabupaten Sumedang. 

Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk komitmen Baznas dalam mendukung sektor kesehatan.

“Baznas adalah lembaga pemerintah non-struktural yang menjadi bagian dari pemerintah, sehingga setiap program yang dilakukan juga selaras dengan program Pemerintah Kabupaten Sumedang,” katanya.

Di lokasi kegiatan juga digelar program servis dan ganti oli gratis bagi ojek pangkalan melalui program Z-Auto. 

Baznas sendiri telah memberikan dukungan modal kepada tiga bengkel binaan yang kini beroperasi di Sumedang.

“Hari ini kita memberikan perhatian kepada ojek pangkalan dengan layanan ganti oli dan servis gratis. Ini bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil,” ungkap Ayi.

Selain itu, Baznas Kabupaten Sumedang juga menyalurkan bantuan sembako yang bersumber dari zakat ASN kepada sekitar 3.000 penerima, di antaranya tenaga sukarelawan, honorer, office boy (OB), satpam, pasukan kebersihan atau pasukan kuning, serta petugas pemadam kebakaran.

“Ini merupakan titipan zakat dari ASN yang kami salurkan kepada para mustahik di lingkungan terdekat, termasuk mereka yang bekerja di sekitar kantor pemerintahan namun masih dalam kategori penerima zakat,” katanya.

Ayi juga menyampaikan bahwa sebelumnya Baznas telah mengajak 62 anak yatim untuk berbelanja baju Lebaran di Asia Plaza Sumedang sebagai bagian dari program Ramadan.

“Kami bersyukur ada 62 donatur yang menitipkan program tersebut sehingga 62 anak yatim bisa merasakan kebahagiaan berbelanja baju Lebaran,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Dikdik Syeh Rizki, yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bulan suci Ramadan menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan sekaligus memperkuat kepedulian sosial.

“Semangat berbagi dan saling membantu menjadi nilai utama yang terus kita hidupkan selama bulan penuh berkah ini,” katanya.

Ia menilai Baznas memiliki peran strategis dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kegiatan Bazar Expo Baznas 2026 ini menjadi wujud nyata menghadirkan keberkahan Ramadan melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mendorong perkembangan sektor UMKM di Kabupaten Sumedang agar semakin maju dan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.

“Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen mendorong program pemberdayaan yang sejalan dengan visi Sumedang SIMPATI menuju Indonesia Emas 2045, dengan semangat pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia pun mengapresiasi Baznas Kabupaten Sumedang dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal kebaikan yang membawa manfaat bagi masyarakat serta mendapat ridho dari Allah SWT,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Berdasarkan sejumlah keterangan dari lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, yang bersangkutan diduga memiliki keterkaitan dengan salah satu travel bernama Simasakti.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa dalam bisnis travel tersebut diduga terdapat sejumlah pihak yang menanamkan modal hingga ratusan juta rupiah.

Namun hingga kini belum ada keterangan resmi terkait sejauh mana keterlibatan oknum kepala sekolah tersebut dalam aktivitas usaha tersebut.

Saat dikonfirmasi, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang membenarkan bahwa yang bersangkutan saat ini tengah dalam proses penanganan internal.

Bahkan, surat pemanggilan telah dilayangkan kepada yang bersangkutan, namun hingga saat ini belum diindahkan.

“Memang benar sudah ada surat yang dilayangkan kepada yang bersangkutan, namun sampai sekarang yang bersangkutan belum datang memenuhi panggilan,” ujar salah satu sumber di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Kompetensi dan Kinerja ASN pada BKPSDM Kabupaten Sumedang, Dr. Sutarman, saat ditemui di kantornya pada Kamis (05/03/2026), menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu laporan resmi dari atasan langsung yang bersangkutan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Menurut Sutarman, berdasarkan informasi awal yang diterima, kinerja kepala sekolah berinisial D sebelumnya tergolong baik dan aktif dalam berbagai kegiatan, termasuk menulis buku.

“Dari informasi lisan yang kami peroleh, sebenarnya kinerjanya tidak ada masalah. Bahkan dia termasuk kepala sekolah yang aktif,” ujar Sutarman.

Ia menduga kondisi yang terjadi saat ini kemungkinan dipicu oleh persoalan yang menimpa suami yang bersangkutan.

“Kemungkinan karena dampak dari kasus yang menimpa suaminya. Bisa jadi yang bersangkutan merasa tidak nyaman sehingga meninggalkan tugasnya,” jelasnya.

Meski demikian, Sutarman menegaskan bahwa secara administratif tetap ada pelanggaran jika seorang ASN meninggalkan tugas tanpa keterangan kepada atasan langsung.

Ia menjelaskan bahwa prosedur penanganan disiplin ASN harus dimulai dari atasan langsung di instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan.

Biasanya akan dilakukan pemanggilan dan mediasi terlebih dahulu sebelum kasus dilimpahkan ke BKPSDM.

“Minimal ada dua kali pemanggilan oleh atasan langsung. Jika yang bersangkutan tetap tidak hadir, barulah laporan tersebut disampaikan kepada kami di BKPSDM,” katanya.

Setelah laporan diterima, BKPSDM dapat melakukan pemanggilan lanjutan untuk mempelajari tingkat pelanggaran yang terjadi, termasuk menghitung jumlah hari ketidakhadiran tanpa keterangan.

Sanksi yang diberikan nantinya bergantung pada tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan, mulai dari pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), penurunan pangkat, hingga hukuman disiplin berat.

“Kalau masih ringan biasanya hanya pemotongan TPP, bisa 25 persen atau 50 persen tergantung jenis kesalahannya,” jelas Sutarman.

Namun jika seorang ASN terlibat langsung dalam kasus hukum dan ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum, sanksinya bisa jauh lebih berat.

“Kalau sudah tersangka, apalagi terkait tindak pidana korupsi, itu bisa langsung pemberhentian,” tegasnya.

Hingga saat ini, BKPSDM Kabupaten Sumedang masih menunggu laporan resmi dari Dinas Pendidikan terkait penanganan awal terhadap oknum kepala sekolah tersebut.

“Kami masih menunggu laporan dari atasan langsungnya. Dari situ nanti baru bisa ditentukan sejauh mana pelanggaran yang terjadi dan rekomendasi hukuman disiplin yang akan diberikan,” pungkas Sutarman.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kelima travel tersebut yakni PT. Bina Insan Mabrur, PT. Simasakti, PT. Noor Barokah Walidein, PT. Annidar Wisata, dan PT. Milari Risalah Wisata. 

Dari lima travel tersebut, satu perusahaan yakni PT. Simasakti diduga bermasalah setelah sejumlah calon jemaah umroh melaporkan uang setoran yang telah dibayarkan tidak jelas keberlanjutannya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kantor PT. Simasakti yang sebelumnya beroperasi di Jalan Kutamaya Sumedang, kini dalam kondisi kosong dan tertutup terkunci. Keberadaan pengelola perusahaan tersebut hingga kini belum diketahui.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sumedang, H. Agus, saat ditemui di kantornya, Rabu (04/03/2026), menjelaskan bahwa dari lima travel yang terdaftar, tiga merupakan kantor pusat dan dua lainnya berstatus cabang.

“Travel umroh yang terdaftar di Sumedang ada lima. Tiga kantor pusat dan dua cabang. Semuanya memiliki izin operasional (IJOP), baik izin pusat maupun cabang,” ujarnya.

Ia menegaskan, kelima travel tersebut merupakan perusahaan yang terdeteksi dan resmi terdaftar pada tahun 2026. 

Namun dalam praktiknya, pengawasan travel umroh secara administratif berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

“Pada dasarnya travel itu pelaporannya langsung ke provinsi dan pusat melalui sistem. Ke kami seharusnya ada laporan juga, namun kebanyakan langsung masuk ke sistem pusat,” jelasnya.

Terkait dugaan pelanggaran oleh salah satu travel, pihaknya telah melayangkan surat resmi pemanggilan kepada pengelola PT. Simasakti untuk dimintai keterangan. 

Namun hingga saat ini belum ada perwakilan perusahaan yang datang memberikan klarifikasi.

“Surat sudah kami layangkan dan saat ini kami masih menunggu itikad baik dari pihak pengusaha, minimal salah satu pengurus datang untuk memberikan informasi. Sampai sekarang masih menunggu,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait perkembangan kasus tersebut. 

Keputusan terkait sanksi administratif maupun langkah lanjutan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dalam pengawasan travel umroh, pihaknya menekankan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban antara travel dan jemaah. 

Beberapa hal yang harus dipastikan antara lain kejelasan izin, kepastian jadwal keberangkatan, rincian biaya, fasilitas hotel, serta dokumen perjalanan yang harus sudah diterima jemaah minimal tiga bulan sebelum keberangkatan.

“Kami lebih kepada fungsi pembinaan dan pengawasan. Jika ada travel yang tidak patuh, nanti pusat yang akan memonitor dan menentukan sanksinya,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, kasus dugaan penyelewengan dana calon jemaah oleh PT. Simasakti masih dalam proses koordinasi dan menunggu klarifikasi resmi dari pihak perusahaan.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan tersebut mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Produktivitas Sektor Ekonomi” dan berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Rabu (04/03/2026).

Forum ini dihadiri Sekretaris dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang, perwakilan Bapperida Sumedang, seluruh jajaran pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Ketua PGRI Kabupaten Sumedang, serta tamu undangan lainnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang, Bagus Noorrochmat, menyampaikan bahwa secara umum kinerja Dinas Pendidikan berjalan cukup dinamis. 

Namun demikian, pihaknya tetap mendorong agar program-program prioritas benar-benar menjadi perhatian utama.

“Program prioritas di Dinas Pendidikan harus diutamakan. Terutama anggaran yang saat ini direncanakan sebesar Rp920 miliar, dengan belanja urusan Rp52 miliar, harus tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga meminta agar Dinas Pendidikan dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD yang masuk, dengan tetap disinkronkan bersama visi dan misi Bupati serta program prioritas daerah. 

Menurutnya, apabila terdapat pokok pikiran yang tidak sejalan dengan program prioritas yang lebih mendesak, pihak DPRD dapat memahami sepanjang mengacu pada kepentingan utama pembangunan.

Lebih lanjut, Bagus menegaskan bahwa pada tahun 2027 persoalan infrastruktur harus menjadi perhatian serius, termasuk di sektor pendidikan. 

Rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru (RKB), dan berbagai kebutuhan sarana prasarana pendidikan dinilai menjadi titik penting keberhasilan kepala daerah.

“Infrastruktur harus beres, termasuk rehabilitasi kelas dan pembangunan RKB. Itu menjadi salah satu poin keberhasilan kepala daerah yang juga menjadi perhatian publik,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Dani Setiawan, mengatakan bahwa forum perangkat daerah ini menjadi momentum strategis dalam menyusun arah pembangunan pendidikan tahun 2027.

“Kami baru saja melaksanakan kegiatan Forum Perangkat Daerah untuk pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2027. Berbagai masukan telah kami terima dan insyaallah akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang,” ujarnya.

Dani juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan masukan dalam forum tersebut. 

Menurutnya, berbagai saran dan pandangan yang disampaikan sangat bermanfaat serta memberikan wawasan baru bagi jajaran Dinas Pendidikan.

“Secara sinergi, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan demi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumedang,” pungkasnya.

Melalui forum ini, diharapkan perencanaan pembangunan pendidikan tahun 2027 dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan agenda besar pembangunan daerah.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Eka Ganjar Kurniawan, saat ditemui di kantornya, Rabu (04/03/2026), menyampaikan bahwa pihaknya telah mengimbau seluruh satuan pendidikan agar mengisi kegiatan pembelajaran dengan aktivitas yang relevan dengan bulan suci Ramadhan.

“Kegiatan pembelajaran di bulan suci Ramadhan untuk jenjang TK, SD, dan SMP, kami sudah mengimbau kepada seluruh satuan pendidikan agar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Ramadhan. Diisi dengan kegiatan kerohanian, seperti kajian-kajian keagamaan Islam serta perlombaan seperti hadroh dan kegiatan lainnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut diperuntukkan bagi peserta didik yang beragama Islam. Sementara bagi peserta didik non-Muslim, kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan keyakinan masing-masing.

Lebih lanjut, Eka Ganjar Kurniawan mengimbau kepada peserta didik, tenaga pendidik, serta orang tua siswa agar pelaksanaan pembelajaran di bulan Ramadhan dilakukan dengan penuh keikhlasan.

“Kami berharap di bulan Ramadhan ini terwujud sinergitas antara guru, masyarakat, orang tua siswa, dan peserta didik dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumedang,” katanya.

Terkait jadwal libur menjelang Idul Fitri, ia menyampaikan bahwa masa pembelajaran di rumah akan dimulai pada 16 hingga 20 Maret 2026 untuk jenjang TK, SD, dan SMP.

 Sementara perayaan Idul Fitri diperkirakan berlangsung pada 21 dan 22 Maret 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan cuti bersama.

“Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan akan dimulai kembali pada 30 Maret 2026. Selama masa pembelajaran di rumah, kami harapkan para peserta didik tetap melaksanakan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Ia juga berharap momentum Ramadhan dan libur Idul Fitri dapat menjadi pengalaman berharga bagi para peserta didik untuk mempererat kebersamaan dengan keluarga, tanpa meninggalkan tanggung jawab belajar.

Dengan penyesuaian tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang optimistis kegiatan pendidikan selama Ramadhan tetap berjalan efektif sekaligus memberikan nilai-nilai spiritual bagi para peserta didik.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Dalam sambutannya, Sekda Sumedang Dr. Hj. Tuti Ruswati menyampaikan bahwa bantuan sembako tersebut merupakan hasil pengumpulan infak dan sedekah dari para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

“Pemberian sembako ini hasil dari infak dan sedekah yang kita kumpulkan. Jadi Bapak dan Ibu, dari gaji dan honor yang diterima, ada 2,5 persen yang disalurkan melalui BAZNAS. Nah, itu kembali lagi kepada kita dalam bentuk sembako kepada yang memang berhak menerimanya,” ujar Tuti.

Ia mengingatkan bahwa 2,5 persen dari rezeki yang diterima merupakan hak orang lain yang wajib ditunaikan. 

Momentum bulan Ramadan, menurutnya, menjadi waktu yang tepat untuk menginventarisasi harta guna memastikan kewajiban zakat telah terpenuhi, baik zakat fitrah maupun zakat mal.

“Terkadang kita lupa bahwa sebagian rezeki yang kita terima adalah hak orang lain. Termasuk saya sendiri, kita harus saling mengingatkan. 

Di bulan Ramadan ini, mari kita inventarisir harta kita. Ada zakat mal, zakat fitrah, infak, dan sedekah yang harus ditunaikan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, zakat mal dikenakan apabila harta telah mencapai nisab yang ditentukan. Untuk emas, misalnya, nisabnya setara 85 gram. 

Jika harga emas saat ini mendekati Rp3 juta per gram, maka nilai tersebut harus dikonversikan ke dalam rupiah dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen. 

Begitu pula dengan hasil pertanian, peternakan, perdagangan, tabungan, maupun bentuk harta lainnya yang telah memenuhi ketentuan hisab.

“Pertanian itu ada nisabnya, peternakan juga demikian. Kadang kita punya sawah, punya ternak, tapi lupa terhadap zakat mal. 

Padahal zakat itu untuk membersihkan harta kita, walaupun sedikit,” jelasnya.

Menurutnya, zakat, infak, dan sedekah bukan hanya berdampak pada penerima manfaat, tetapi juga membawa keberkahan bagi yang menunaikan. 

Ia menyampaikan bahwa kesehatan dan kemampuan bekerja merupakan rezeki luar biasa yang patut disyukuri.

“Sepintar apa pun, sekaya apa pun, kalau sakit kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehat itu rezeki yang sangat luar biasa. 

Saya pun kalau tidak sehat, tidak akan mampu menjalankan amanat sebagai Sekda yang cukup berat, amanat dunia dan akhirat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa zakat, infak, dan sedekah diyakini dapat menolak bala serta menjaga daerah dari musibah. 

Selain itu, ia mengajak seluruh pegawai untuk bekerja dengan ikhlas dan sepenuh hati, terlebih di bulan Ramadan.

“Selama bulan Ramadan, apabila kita bekerja dengan ikhlas, diniatkan sebagai ibadah, maka insyaallah akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat,” pungkasnya.

Penyerahan bantuan sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban para PPPK Paruh Waktu, Satpam, dan OB di lingkungan PPS, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya berbagi dan memperkuat solidaritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Namun hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang masih menunggu kebijakan resmi dari Pemerintah Pusat terkait pencairannya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang, Ine Inajah, menyampaikan hal tersebut usai apel pagi di Lapangan PPS, Senin (02/03/2026).

Menurut Ine, sampai saat ini belum ada ketentuan resmi dari Pemerintah Pusat, baik untuk PNS maupun PPPK, termasuk PPPK paruh waktu.

“Kita masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat. Untuk PNS saja saat ini belum ada ketentuan apakah mendapatkan gaji ke-13 atau tidak. Jadi tunggu saja Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Pemerintah (PP), atau Keputusan Presiden (Keppres), karena dasarnya harus itu,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dasar hukum pencairan gaji ke-13 maupun THR harus mengacu pada regulasi resmi dari Pemerintah Pusat. 

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah belum dapat memastikan alokasi anggaran sebelum aturan tersebut diterbitkan.

“Jangankan untuk PPPK paruh waktu, untuk PNS saja belum ada aturannya. Jadi kita tunggu dulu regulasi resminya,” tegasnya.

Pemkab Sumedang, lanjutnya, akan segera menindaklanjuti dan menyesuaikan anggaran apabila kebijakan resmi telah diterbitkan pemerintah Pusat. 

Para pegawai pun diimbau untuk bersabar menunggu kepastian regulasi yang menjadi dasar pencairan gaji ke-13 maupun THR tahun ini.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Melalui program tersebut, anak-anak yatim diajak langsung berbelanja kebutuhan Idul Fitri untuk menyambut hari kemenangan.

Ketua Baznas Sumedang, H. Ayi Subhan Hafas, mengatakan hingga memasuki hari ke-10 Ramadan, sebanyak 62 anak yatim telah mengikuti program tersebut dengan memilih sendiri pakaian lebaran yang mereka inginkan.

“Target kami sampai 300 anak yatim bisa ikut program ini. Saat ini baru 62 anak yang sudah kami ajak berbelanja, sehingga kami masih membuka donasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program Belanja Anak Yatim merupakan pelaksanaan amanah dari para agnia, muzzaki, munfiq, dan muntasodik yang telah menitipkan infak dan sedekah melalui Baznas Sumedang. 

Dana yang terkumpul langsung disalurkan dengan mengajak anak-anak yatim berbelanja secara langsung, sehingga mereka dapat merasakan kebahagiaan memilih pakaian lebaran sendiri.

Untuk setiap anak, donasi yang dibutuhkan sebesar Rp500 ribu. 

Selain program tersebut, Baznas Sumedang juga menggulirkan sejumlah program Ramadan lainnya, seperti pembagian paket sembako bagi lanjut usia (lansia) dan masyarakat yang membutuhkan.

“Ini bagian dari komitmen kami agar zakat hadir untuk menguatkan masyarakat. Jika donasi terus bertambah, insyaallah akan ada gelombang berikutnya,” tambahnya.

Baznas Sumedang berharap bantuan tersebut menjadi pemberian yang bermakna dalam membantu anak-anak yatim memenuhi kebutuhan menyambut Hari Raya Idul Fitri. 

Pihaknya juga mengapresiasi para donatur yang telah berbagi rezeki dan kebahagiaan, serta berharap partisipasi masyarakat terus meningkat agar semakin banyak anak yatim yang dapat merasakan kebahagiaan di bulan suci Ramadan.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan yang berlangsung di kawasan Bunderan Binokasih, Kabupaten Sumedang ini menyasar masyarakat sekitar serta para pengendara roda dua maupun roda empat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. 

Dengan penuh kehangatan, para ibu Persit tampak antusias membagikan paket takjil sebagai bentuk kepedulian di bulan suci Ramadan.

Dandim 0610 Sumedang, Letkol Arh Kusuma Ardianto, menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan wujud nyata kepedulian dan kedekatan TNI dengan masyarakat.

“Kegiatan bagi-bagi takjil ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan keluarga besar Kodim 0610 Sumedang dengan masyarakat. Kami ingin berbagi kebahagiaan dan mempererat silaturahmi, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini,” ujar Dandim.

Ia menambahkan, kegiatan sosial seperti ini tidak hanya menjadi ajang berbagi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat hubungan harmonis antara TNI AD dan masyarakat di wilayah teritorial Kodim 0610 Sumedang.

Masyarakat dan para pengguna jalan yang menerima takjil menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka mengaku senang dan terbantu dengan adanya pembagian takjil gratis menjelang waktu berbuka puasa.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial terus terjalin, serta semakin mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, khususnya di wilayah Kabupaten Sumedang.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan ini mengusung tema “Selamat Menjalankan Ibadah Puasa, Semoga Setiap Momen di Bulan Suci Ini Membawa Kebahagiaan dan Kedamaian bagi Keluarga Kita.” Acara berlangsung di Kantor Kementerian HAM RI Kabupaten Sumedang. Kamis (26/02/2026),

Rangkaian kegiatan diawali dengan tausiah yang disampaikan oleh Gus Hidayat Saleh, kemudian pembagian makanan berbuka puasa dan sembako dilakukan langsung oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) HAM, Kamandanu Adji, beserta jajaran. 

Total sebanyak 350 paket sembako dan 1.800 paket makanan berbuka puasa disalurkan kepada masyarakat Sumedang.

Menurut Kasubag PPSDM HAM Kamandanu Adji menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelatihan HAM bertema “HAM dalam Perspektif Agama Islam.”

“Hari ini kita melaksanakan pelatihan HAM bertema HAM dalam perspektif agama Islam. Sekaligus kita juga membagikan 350 sembako dan juga 1.800 makanan untuk berbuka puasa untuk masyarakat Sumedang,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran Kementerian HAM melalui PPSDM HAM di Sumedang diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya di Kelurahan Pegolwetan.

Terkait keberadaan PPSDM HAM di Sumedang, Kamandanu menjelaskan bahwa pihaknya baru melaksanakan serah terima gedung pada 6 Januari 2026 melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gedung tersebut sebelumnya merupakan aset sitaan KPK.

“PPSDM HAM Sumedang sendiri baru serah terima gedung melalui KPK pada tanggal 6 Januari. Sebelumnya gedung ini merupakan gedung sitaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa PPSDM HAM akan mulai aktif berkantor di Sumedang pada April mendatang. 

Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Barat untuk menghadiri peresmian sekaligus penandatanganan prasasti gedung PPSDM HAM Sumedang, yang direncanakan akan dihadiri oleh Nathalie Trigaya.

Melalui kegiatan Berbagi Berkah Ramadhan 1447 H ini, Kementerian HAM menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan dan penguatan kapasitas HAM, tetapi juga hadir secara nyata melalui aksi sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Dua pejabat, yakni Kepala Seksi (Kasi) Bina Haji dan Umrah serta Pelayanan Haji Didi Apidin dan Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubag TU) H. Budi Hartanto, telah dilantik di Jakarta.

Keduanya dilantik langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, pada Rabu (25/02/2026) di Jakarta.

Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sumedang, H. Agus, menyampaikan rasa syukur atas telah terisinya struktur organisasi di instansinya yang masuk kategori tipe B.

“Alhamdulillah, untuk saat ini struktur organisasi di Kemenhaj Kabupaten Sumedang sudah terisi. Karena kita masuk tipe B, maka sudah ada kepala, ada subbagian, dan ada kepala seksi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelantikan Kasubag TU H. Budi Hartanto dan Kasi Bina Haji dan Umrah serta Pelayanan Haji Didi Apidin telah dilaksanakan sehari sebelumnya di Jakarta.

“Kemarin Pak Subag dan Pak Kasi sudah dilantik di Jakarta oleh Bapak Wamen. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar,” katanya.

Meski struktur inti telah terisi, Agus mengakui jumlah staf saat ini masih terbatas. Untuk mendukung pelaksanaan tugas, terdapat dua orang staf yang membantu operasional harian.

“Untuk staf memang masih terbatas, ada dua orang yang membantu. Jadi saat ini kami masih bekerja saling membantu. Namun yang bertanggung jawab di masing-masing bidang sudah ada,” jelasnya.

Ia berharap dengan telah lengkapnya struktur pejabat inti, kinerja Kemenhaj Kabupaten Sumedang semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang haji dan umrah.

“Walaupun dengan keterbatasan yang ada, kami tetap semangat bekerja. Mudah-mudahan dapat memberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Menu makanan yang biasanya disajikan dalam bentuk siap santap, kini diganti dengan menu kering untuk memudahkan penerima manfaat mengonsumsinya saat berbuka puasa.

Hal tersebut terpantau di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sukajaya saat ditemui pada Kamis (26/02/2026).

Kepala SPPG Desa Sukajaya, Muhammad Zakiyuddin, menjelaskan bahwa pada minggu pertama Ramadan, sistem distribusi dilakukan setiap tiga hari sekali.

“Kalau di Sukajaya sendiri, di minggu pertama bulan puasa ini pengiriman dilakukan tiga hari sekali. Jadi menunya merupakan paket untuk tiga hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada minggu berikutnya distribusi akan dimaksimalkan menjadi satu hari sekali untuk para penerima manfaat di sekolah maupun B3.

“Untuk minggu selanjutnya, pengiriman akan dimaksimalkan satu hari satu kali kepada penerima manfaat di sekolah dan juga B3,” tambahnya.

Selama Ramadan, menu yang dibagikan berupa makanan kering agar dapat dikonsumsi saat berbuka puasa.

“Kalau di bulan Ramadan ini, menunya berupa keringan, karena untuk bisa dimakan saat berbuka puasa,” jelas Zakiyuddin.

Sementara itu, Pengawas Lapangan SPPG Desa Sukajaya, Galih Muhammad Ramdhan, mengatakan bahwa proses distribusi tetap dilakukan dengan koordinasi bersama pihak penerima manfaat, baik sekolah maupun pengelola posyandu atau B3.

“Distribusi tetap kami koordinasikan dengan pihak sekolah dan pengelola posyandu atau B3. Sebelumnya, menu kering juga pernah diterapkan, misalnya saat sekolah melakukan BDR,” ungkapnya.

Menurutnya, selama Ramadan pihaknya dapat kembali menerapkan pola distribusi menu kering dengan sejumlah penyesuaian terkait pemenuhan gizi.

“Ada tambahan terkait gizi. Misalnya susu diganti dengan telur mentah yang nantinya dikelola oleh orang tua siswa. Kemudian ada juga makanan olahan seperti bolu, dimsum, serta makanan berbasis protein hewani,” jelas Galih.

Ia menegaskan, makanan tersebut tidak dibeli jadi, melainkan diolah langsung oleh dapur SPPG bersama tim koki dan relawan.

“Tidak membeli dari luar, tetapi diolah langsung oleh dapur SPPG bersama tim koki dan relawan,” katanya.

Sejauh ini, proses distribusi berjalan lancar. Untuk tahap awal, pendistribusian menyasar siswa tingkat TK, PAUD, dan Kober yang memiliki jam pulang lebih awal. 

Selanjutnya akan dilanjutkan ke tingkat SD Negeri yang pulang sekitar pukul 12.00 WIB, serta porsi lebih besar untuk tingkat SMP.

“Besoknya ada B3 dan sekolah-sekolah terdekat di Desa Sukajaya,” pungkasnya.

Program ini diharapkan tetap mampu memenuhi kebutuhan gizi para penerima manfaat meski dalam suasana Ramadan, dengan penyesuaian pola konsumsi yang lebih fleksibel.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Manager PLN UP3 Sumedang Ramdani Agustiyansah mengungkapkan, program tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus komitmen PLN dalam mendukung kenyamanan masyarakat menjalankan ibadah dan aktivitas selama Ramadan.

Ramdani juga menerangkan tentang kemudahan akses dan proses tambah daya untuk mendapatkan keuntungan promo tersebut.

"Momentum Ramadan identik dengan meningkatnya kebutuhan listrik di rumah tangga. Mulai dari persiapan sahur, berbuka puasa, hingga aktivitas ibadah malam hari," ujarnya, Rabu (25/2/2026).

Melalui promo ini, lanjut Ramdani, pelanggan dapat menambah daya listrik dengan biaya lebih ringan, sehingga aktivitas dapat berjalan lancar tanpa khawatir keterbatasan daya.

"PLN memastikan proses pengajuan tambah daya semakin mudah dan praktis melalui aplikasi PLN Mobile. Pelanggan cukup mengakses fitur layanan tambah daya di aplikasi, mengikuti langkah yang tersedia, dan memantau progres permohonan dalam satu genggaman," paparnya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo menyampaikan bahwa program promo Ramadan ini tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan.

"Melalui promo diskon tambah daya 50 persen, kami ingin menghadirkan kenyamanan lebih dalam beribadah dan beraktivitas di rumah. Didukung kemudahan akses melalui PLN Mobile, pelanggan dapat menikmati layanan yang cepat, transparan dan semakin praktis. Ini adalah wujud komitmen kami dalam meningkatkan kepuasan pelanggan," kata Sugeng.

Selain itu, Sugeng juga mengatakan bahwa PLN terus berupaya menghadirkan layanan yang andal dan responsif, sejalan dengan transformasi digital perusahaan yang berorientasi pada pengalaman pelanggan (customer experience).

"Dengan promo ini, PLN mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan Ramadan untuk meningkatkan daya listrik secara lebih hemat, mudah, dan nyaman. Bersama PLN, Ramadan menjadi lebih terang, lebih tenang, dan penuh keberkahan," tuturnya.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Empat kepala Desa yang dilantik yakni Maman Setiawan sebagai Kepala Desa Cibugel, Kecamatan Cibugel, Irin Sutarna sebagai Kepala Desa Lebaksiuh, Kecamatan Jatigede, Dede Erik sebagai Kepala Desa Cipelang, Kecamatan Ujungjaya, serta Ilah Marliana sebagai Kepala Desa Cieunteung, Kecamatan Darmaraja.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan selamat sekaligus doa agar para kepala desa yang baru dilantik diberikan kekuatan lahir dan batin dalam menjalankan amanah.

“Saya ucapkan selamat kepada bapak dan ibu yang hari ini dilantik. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan dalam menjalankan amanah di desa masing-masing,” ujarnya.

Menurutnya, pelantikan bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari pengabdian dan tanggung jawab besar kepada masyarakat serta kepada Allah SWT.

“Jabatan ini akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh Allah SWT. Sumpah yang telah diucapkan bukan sekadar formalitas, melainkan memiliki makna mendalam dan konsekuensi moral,” tegasnya.

Bupati menekankan pentingnya bekerja dengan hati, penuh integritas, serta mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. 

Ia mengingatkan bahwa desa merupakan akar kekuatan bangsa.

“Jika desa kuat, maka kecamatan akan kuat, kabupaten akan kuat, provinsi akan kuat, dan pada akhirnya negara akan kuat. Kepala desa adalah pemimpin yang paling dekat dengan rakyat, paling mengetahui persoalan dan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar para kepala desa aktif turun langsung ke lapangan dan hadir di tengah masyarakat.

“Pemimpin harus terlihat dan hadir di tengah rakyat. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Banyaklah turun ke lapangan agar mengetahui langsung kebutuhan dan persoalan masyarakat,” pesannya.

Lebih lanjut, Bupati meminta agar kebijakan dan program desa benar-benar berdampak serta menjawab kebutuhan masyarakat. 

Ia menegaskan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak memiliki manfaat nyata.

“Kebijakan harus bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Desa juga harus menjadi pusat inovasi. Jangan ragu berinovasi, dan buka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat, karena pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri,” ungkapnya.

Sebagai penutup, Bupati mendorong para kepala desa untuk segera menghadirkan program cepat (quick win) yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Tunjukkan perubahan. Harus ada program nyata yang langsung dirasakan masyarakat sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab atas amanah yang diberikan,” pungkasnya.

Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum awal bagi para kepala desa untuk menghadirkan pemerintahan desa yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan tersebut mengusung tema besar, “Guru Bermutu Indonesia Maju Bersama PGRI Wujudkan Indonesia Emas” dan dihadiri oleh Bupati Sumedang Dr. H. Dony Ahmad Munir, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Dr. Eka Ganjar Kurniawan, serta Ketua PGRI Kabupaten Sumedang, H. Pepen Supendi.

Ketua APKS Kabupaten Sumedang, Wandani Wibawa, dalam sambutannya menjelaskan bahwa APKS merupakan organisasi di bawah naungan PGRI yang berfokus pada peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan pengembangan karya guru.

“Fungsi APKS adalah memfasilitasi pengembangan kompetensi dan karya guru. Melalui FGD ini, kami ingin membangun sinergitas lintas jenjang, mulai dari IGTKI, KKG, hingga MGMP, dalam mewujudkan transformasi pendidikan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, kegiatan tersebut diikuti sebanyak 185 peserta yang berasal dari unsur IGTKI, KKG SD Kecamatan, KKG PAI, KKGO/KKG PJOK, MGMP seluruh mata pelajaran jenjang SMP dan SMA, serta para pengurus MGMP. 

Menurutnya, FGD ini menjadi momentum penting karena melibatkan seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA.

“Kami berharap diskusi ini melahirkan pandangan dan gagasan baru untuk mendorong transformasi pendidikan di Kabupaten Sumedang,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Sumedang, H Pepen Supendi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena memperlihatkan komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Menurutnya, PGRI tidak hanya berjuang dalam aspek kesejahteraan guru, tetapi juga dalam peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik.

Ia berharap kegiatan ini memberikan manfaat nyata dan memperkuat kolaborasi antarjenjang pendidikan.

^{Bupati Sumedang bersalaman dengan para peserta usai membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Tampomas Setda PPS.}

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Eka Ganjar Kurniawan, mengapresiasi inisiatif PGRI dan APKS dalam menyelenggarakan FGD tersebut. 

Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi.

“Di era sekarang, perubahan terjadi sangat cepat dan penuh ketidakpastian. Dunia sudah tanpa batas. Karena itu, kolaborasi lintas jenjang dan penguatan karakter menjadi kunci,” ujarnya.

Ia memaparkan tiga modal utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yakni modal sumber daya manusia (SDM), modal sosial, dan modal otoritas profesional. 

Dari sisi SDM, guru harus terpenuhi secara kuantitas dan terus ditingkatkan kualitasnya. 

Dari sisi sosial, diperlukan komunikasi yang kuat antara guru dan orang tua sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam pendidikan. 

Sedangkan dari sisi profesional, guru dituntut memiliki kemampuan mendidik, memimpin, dan menginspirasi.

“Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Dengan kolaborasi dan penguatan tiga modal tersebut, kualitas pendidikan di Sumedang akan meningkat,” tegasnya.

Dalam arahannya, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menekankan pentingnya silaturahmi dan niat yang lurus dalam setiap aktivitas, termasuk dalam upaya membangun pendidikan.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin, dan kelancaran dalam menjalankannya,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh peserta untuk memaknai setiap momentum sebagai bagian dari pengabdian dan peningkatan kualitas diri. 

Menurutnya, transformasi pendidikan harus dimulai dari penguatan karakter, integritas, dan komitmen bersama.

“Kita harus terus berkomitmen menjadikan hari esok lebih baik dari hari ini. Pendidikan yang maju lahir dari guru-guru yang memiliki niat tulus, profesionalisme, dan semangat kolaborasi,” pungkasnya.

Melalui FGD tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antarorganisasi profesi pendidikan di Kabupaten Sumedang, sehingga mampu mendorong terwujudnya transformasi pendidikan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Saat ditemui di kantornya, Rabu (25/02/2016), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Sumedang, H. Saepul Amin, menyampaikan bahwa kegiatan Safari Ramadan tahun ini dibagi menjadi dua tim.

“Dalam rangka kegiatan bulan suci Ramadan, kami menyelenggarakan Safari Ramadan ke sejumlah kecamatan. Safari Ramadan ini dibagi menjadi dua tim. Tim pertama dipimpin langsung oleh Bupati, dan tim kedua dipimpin oleh Wakil Bupati,” ujarnya.

Untuk tim pertama yang dipimpin Bupati, kunjungan dijadwalkan di empat lokasi, yaitu:

- Masjid Raya Ciromed, Jl. Raya Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari

- Masjid Besar Nurul Iman, Jl. Umar Wirahadikusumah, Dusun Kaum, Desa Situraja, Kecamatan Situraja

- Masjid Al-Amin, Jl. Raya Jatinangor No. 305, Desa Hegarmanah RT 01 RW 09, Kecamatan Jatinangor

- Masjid Al-Hikmah, Dusun Citaman RT 08 RW 05, Desa Bojongloa, Jl. Hariang–Buahdua, Kecamatan Buahdua

Sementara itu, tim kedua yang dipimpin Wakil Bupati akan mengunjungi tiga lokasi, yakni:

- Masjid Nurul Iman, Dusun Bunter RT 03 RW 03, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung

- Masjid Al-Ikhlas, Dusun Godobos RT 10 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Paseh

- Masjid Ar-Rahmat, Jl. Kaum No. 03 RT 03 RW 04, Dusun Kertamekar, Desa Kertamekar, Kecamatan Tanjungkerta

H. Saepul Amin menjelaskan, tujuan utama Safari Ramadan ini adalah untuk menjalin silaturahmi secara langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Melalui Safari Ramadan ini, kami ingin lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Para pimpinan daerah bisa bertatap muka langsung, mendengar keluhan, aspirasi, maupun usulan masyarakat untuk pembangunan Kabupaten Sumedang,” katanya.

Tak hanya kegiatan keagamaan, dalam Safari Ramadan 1447 H ini Pemkab Sumedang juga menghadirkan berbagai layanan publik yang dilaksanakan secara langsung di lokasi kegiatan (on the spot). Layanan tersebut meliputi:

Cek Kesehatan Gratis

- Samsat Keliling

- Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk)

- Perpustakaan Keliling

- Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

- Bazar Murah

Menurutnya, kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dalam upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga layanan-layanan tersebut dapat langsung dimanfaatkan,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Sumedang juga menyalurkan berbagai bantuan kepada masjid yang dikunjungi, di antaranya bantuan keuangan, bantuan sarana ibadah, serta insentif bagi guru ngaji non-ASN.

Ia berharap, melalui Safari Ramadan ini, hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin erat, serta tercipta komunikasi dua arah yang lebih terbuka demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengendalikan inflasi daerah serta membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah tren kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Antusiasme Warga Darmaraja

Sejak pagi hari, ratusan warga memadati halaman Kantor Kecamatan Darmaraja untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. 

Berbagai komoditas strategis dijual di bawah harga pasar, mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam ras, hingga aneka cabai dan bawang.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DPKP Kabupaten Sumedang, Iwan Gustiawan, menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah dilaksanakan secara bergilir di sejumlah kecamatan.

“Kami ingin memastikan stok pangan aman dan harga tetap terjangkau bagi warga, terutama saat memasuki bulan puasa nanti. Kegiatan ini juga untuk memastikan akses pangan murah menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Daftar Komoditas dan Harga Terjangkau

Beberapa komoditas yang menjadi primadona masyarakat dalam kegiatan tersebut di antaranya:

Beras lokal kemasan 5 kilogram dengan harga subsidi.

Minyak goreng kemasan botol dengan harga di bawah pasar.

Telur ayam ras dengan harga lebih murah dibanding harga pasaran.

Kebutuhan pokok lainnya, seperti gula pasir, tepung terigu, serta sayuran segar hasil pertanian lokal Sumedang.

Melalui program ini, pemerintah berharap tidak terjadi penimbunan bahan pokok maupun aksi panic buying di tengah masyarakat. 

Ketersediaan stok pangan di Kabupaten Sumedang dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi selama bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri.

Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu strategi pengendalian inflasi daerah sekaligus bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya menjelang momentum keagamaan yang identik dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi rumah tangga.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Pelatihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang ini berlangsung di Kampus SMK Ma'arif 2 Sumedang, Selasa (24/02/2026).

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang, Dr. Irma Dewi Agustin, mengatakan pelatihan kali ini berbasis potensi daerah dan didukung dana DBHCHT.

“Hari ini kita membuka pelatihan berbasis potensi dari dana DBHCHT sebanyak 60 orang. Terdiri dari dua paket kejuruan menjahit dan satu paket roti, kue, dan pastry,” ujarnya.

Untuk kejuruan menjahit, peserta akan diarahkan pada dua skema. Paket pertama dipersiapkan untuk penempatan kerja di industri, salah satunya di PT Seba. 

Sementara paket kedua berlokasi di Desa Jatimekar dengan skema Wirausaha Baru (WUB), yang telah memiliki calon pembeli (buyer) sehingga peserta dapat langsung memproduksi sesuai kebutuhan pasar.

Adapun pelatihan roti, kue, dan pastry diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan MBG (Makan Bergizi Gratis). 

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan dipersiapkan untuk memasok produk ke SPPG atau MBG.

Dr. Irma menjelaskan, 60 peserta tersebut merupakan angkatan kerja yang tersebar di Kabupaten Sumedang. 

Program ini menjadi salah satu ikhtiar pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran melalui peningkatan kompetensi.

“Penekanan angka pengangguran harus diatasi dengan peningkatan kompetensi. Ketika seseorang sudah kompeten, dia bisa bekerja dan menjadi produktif,” katanya.

Selain fasilitasi penempatan kerja di dalam negeri dan kewirausahaan, Disnakertrans juga membuka peluang kerja ke luar negeri, termasuk ke Jepang. 

Dalam waktu dekat, akan dilaksanakan seleksi untuk pelatihan bahasa dan budaya Jepang sebagai tahap persiapan penempatan kerja.

Pihaknya juga terus berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia guna menghadirkan berbagai program pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kerja di daerah.

“Harapannya, dengan peningkatan kompetensi ini, para peserta memiliki daya saing dan siap bekerja, baik di sektor formal maupun informal,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Dr. Hj. Tuti Ruswati, yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan berbasis DBHCHT ini.

“Alhamdulillah hari ini kita membuka pelatihan menjahit serta pastry dan pembuatan kue. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumedang. Ini salah satu ikhtiar dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebanyak 60 peserta yang saat ini mengikuti pelatihan diproyeksikan akan langsung terserap oleh dunia usaha dan dunia industri. 

Program ini merupakan batch pertama dan akan terus berlanjut pada tahap-tahap berikutnya.

“Selain penempatan kerja di dalam negeri melalui pelatihan seperti ini, kita juga membuka peluang kerja ke luar negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi angka pengangguran,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadhan dengan harga yang lebih terjangkau.

Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang, Dikdik Syeh Rizki, menyampaikan bahwa bazar ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan sehari-hari.

“Tujuannya adalah untuk meringankan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan sehari-hari. Kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, BULOG, serta para pelaku UMKM,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berbagai kebutuhan pokok seperti sayuran, beras, dan minyak goreng tersedia di lokasi bazar dengan harga yang relatif terjangkau bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, insya Allah masyarakat yang ingin membeli sayuran, beras, minyak dan kebutuhan lainnya tersedia di sini dengan harga yang cukup terjangkau. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat telah kami siapkan di sini,” katanya.

Dikdik pun mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan bazar tersebut.

“Kami berharap masyarakat dapat mengunjungi tempat ini dan semoga harga yang kami tawarkan tidak terlalu mahal serta bisa membantu memenuhi kebutuhan selama Ramadhan,” tambahnya.

Melalui Bazar Ramadhan UMKM 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap dapat menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi antara TBS Foundation bersama BBPPMPV BMTI ini digelar selama lima hari, bertempat di Aula Kampus SMKN 1 Sumedang, Senin (23/02/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Dony Ahmad Munir menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Pemerintah Daerah Sumedang dengan TBS Foundation (Toward Better Society) serta BBPPMPV BMTI Cimahi yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan.

“Alhamdulillah pagi ini Pemda Sumedang berkolaborasi dengan TBS Foundation dan BBPPMPV BMTI Cimahi menggelar kegiatan luar biasa, yaitu Achievement Motivation Training untuk para guru SMK se-Kabupaten Sumedang. Ini merupakan gelombang atau batch kedua,” ujarnya.

Bupati menegaskan, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi dan kapasitas para guru, khususnya dalam memperkuat soft skills yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan masa kini serta masa depan. 

Salah satu fokus utama materi adalah isu keberlanjutan pembangunan, terutama terkait energi hijau (green energy).

“Guru-guru sekarang diberikan amunisi dan pengetahuan tentang keberlanjutan pembangunan, khususnya green energy. Ini sangat penting agar pendidikan kita selaras dengan tantangan global dan kebutuhan masa depan,” jelasnya.

Selain materi terkait keberlanjutan, pelatihan AMT juga membekali peserta dengan berbagai kemampuan penunjang seperti growth mindset, public speaking, komunikasi dan kolaborasi, serta penguatan integritas. 

Materi-materi tersebut diharapkan mampu menginspirasi dan mengaktivasi peran guru sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah.

“Saya yakin kegiatan ini akan semakin meningkatkan potensi para pengajar SMK. Jika kompetensi guru meningkat, insya Allah murid-muridnya pun akan semakin meningkat pengetahuannya, kualitasnya, dan berkembang lebih baik lagi,” tambahnya.

Di akhir sambutan, Bupati Dony menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan berharap program pelatihan serupa dapat terus berlanjut guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Sumedang.

“Terima kasih kepada TBS Foundation dan BBPPMPV BMTI. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut untuk peningkatan kualitas pendidikan SMK di Sumedang,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah, Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda Pemkesra), perwakilan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang, serta Forkopimcam Rancakalong.

Bupati Dony Ahmad Munir menyampaikan apresiasi kepada pengelola Geotheater yang terus konsisten menyelenggarakan Ekosistem Budaya Kasumedangan dan menyesuaikannya dengan momentum yang sedang berlangsung.

“Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada pengelola Geotheater yang terus konsisten menyelenggarakan ekosistem budaya kasumedangan dan disesuaikan dengan momentumnya. Saat ini kita berada di bulan puasa, dan kegiatan diisi dengan ngabuburit yang bukan hanya hiburan, tetapi juga ada seninya, ada budayanya, dan ada dakwahnya,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut dikemas dalam berbagai tampilan, termasuk pertunjukan wayang yang mengangkat materi tentang arti penting budaya dan Islam sebagai dua hal yang saling menguatkan dan melengkapi.

Ia pun mengajak masyarakat untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan kegiatan yang positif dan bermakna.

“Saya mengajak masyarakat untuk mengisi dengan kegiatan yang positif, termasuk ngabuburit yang lebih bermakna, bermanfaat, dan berdampak,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Geotheater menjadi bagian dari ekosistem budaya Sumedang yang secara rutin digelar setiap Sabtu, sebagai wadah menampilkan potensi kreatif para seniman dan budayawan Kabupaten Sumedang.

“Ini bukan berarti kita berhenti beraktivitas, tetapi kita menyesuaikan dengan momentum yang sedang kita jalankan. Seniman dan budayawan terus mengaktualisasikan potensi kreatif yang dimilikinya,” pungkasnya.

Kegiatan Ekosistem Budaya Kasumedangan #15 pun berlangsung khidmat dan penuh antusiasme masyarakat yang hadir menikmati suguhan seni, budaya, dan nilai-nilai keagamaan dalam suasana Ramadan.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan ucapan menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah kepada masyarakat.

“Saya haturkan kepada yang Muslim, selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekhilafan kami, terutama karena kami belum maksimal dan masih jauh dari sempurna dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mendoakan agar seluruh masyarakat diberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan, serta kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. 

Ia berharap puasa yang dijalankan dapat diterima Allah SWT dan menjadikan semua sebagai insan yang bertakwa.

“Sebagaimana tujuan puasa, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Taqwa bukan hanya diucapkan, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan rasa syukur karena genap satu tahun dirinya bersama Wakil Bupati memimpin Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

“Alhamdulillah, kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengelola Kabupaten Sumedang yang kita cintai ini,” ucapnya.

Atas nama Pemerintah Daerah, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas kerja keras, kerja sama, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Sumedang.

Menurutnya, masukan, kritik, dan saran dari masyarakat menjadi energi positif bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, bekerja lebih keras, serta lebih berhati-hati dalam melaksanakan pembangunan.

“Masukan dan kritik itu sangat penting. Itu menjadi bahan evaluasi agar kami terus meningkatkan kinerja dan pelayanan,” tuturnya.

Dalam refleksi satu tahun kepemimpinannya, Bupati mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan. 

Ia menyebutkan masih adanya masyarakat miskin, kasus stunting pada anak, angka pengangguran, ruas jalan yang belum diperbaiki, hingga lingkungan yang belum terpelihara optimal.

“Selama satu tahun ini tentu ada yang berhasil, ada yang belum berhasil, bahkan ada yang tidak berhasil. Banyak kekurangan dan keterbatasan kami,” ungkapnya.

Meski demikian, melalui forum refleksi tersebut, pemerintah daerah memaparkan berbagai capaian yang telah diraih selama satu tahun terakhir sebagai bahan evaluasi dan perspektif untuk langkah ke depan.

“Refleksi ini menjadi momen untuk bercermin, mengevaluasi kinerja, dan menentukan langkah serta rencana aksi ke depan. Untuk membangun Sumedang, dibutuhkan sinergitas semua pihak,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembangunan daerah tidak bisa dijalankan pemerintah sendiri. Diperlukan keterpaduan dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media agar pembangunan Kabupaten Sumedang berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/02/2026). Menurutnya, penerima PBI yang bersumber dari APBN ditetapkan berdasarkan data desil 1 sampai desil 5. 

Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan peserta dari desil 6 ke atas yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan.

“Desil 6 ke atas saat ini dilakukan penonaktifan, karena secara kategori sudah dianggap sejahtera,” ujarnya.

Ia menjelaskan, klasifikasi desil merupakan pembagian tingkat kesejahteraan masyarakat yang digunakan sebagai dasar penentuan bantuan sosial. 

Desil 1 tergolong sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 dan 4 hampir miskin, serta desil 5 masuk kategori rentan atau kondisi ekonomi pas-pasan. Kelompok tersebut masih memenuhi syarat sebagai penerima PBI.

Sementara itu, desil 6 hingga 10 dinilai telah berada pada kondisi ekonomi relatif sejahtera sehingga tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

Meski demikian, H. Komar mengakui bahwa di lapangan masih terdapat masyarakat yang masuk kategori desil 6 ke atas, tetapi secara faktual masih membutuhkan bantuan, terutama dalam kondisi darurat kesehatan.

Untuk mengakomodasi hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang membuka peluang reaktivasi kepesertaan PBI dengan persyaratan administratif yang ketat.

“Harus dibuktikan dengan surat keterangan sedang dalam perawatan dan surat diagnosa dari fasilitas kesehatan. Setelah itu baru bisa diusulkan untuk diaktivasi kembali. Biasanya ini untuk kasus-kasus yang bersifat urgen,” tegasnya.

Namun demikian, bagi masyarakat yang berdasarkan data dan kondisi ekonomi memang sudah sesuai kategori desil 6 sampai 10 atau dinilai mampu, maka kepesertaan PBI tidak dapat diaktifkan kembali.

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mengimbau masyarakat untuk rutin memperbarui data kesejahteraan agar program bantuan sosial, khususnya PBI, dapat tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Dr. H. Dadan Rahadian, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/02/2026). 

Menurutnya, persiapan yang optimal sejak dini akan menentukan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan UM di masing-masing satuan pendidikan.

“Kami meminta seluruh madrasah untuk mulai menyiapkan segala kebutuhan pelaksanaan ujian madrasah dengan baik. Walaupun waktunya masih panjang, persiapan bisa dilakukan agar menghasilkan hasil yang maksimal dalam waktu yang leluasa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran sebagai tindak lanjut dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Keputusan Nomor 751 Tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Ajaran 2025/2026.

Adapun jadwal pelaksanaan Ujian Madrasah di lingkungan Kemenag Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

- Madrasah Aliyah (MA): 6–15 April 2026

- Madrasah Tsanawiyah (MTs): 27 April–5 Mei 2026

- Madrasah Ibtidaiyah (MI): 4–9 Mei 2026

Dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, Dadan berharap seluruh madrasah, baik MI, MTs, maupun MA se-Kabupaten Sumedang, dapat memaksimalkan koordinasi internal, kesiapan administrasi, serta pemantapan akademik peserta didik.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya Komisi II, dalam melakukan pengawasan terhadap laporan kegiatan penanaman modal di wilayah Kabupaten Sumedang. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang, Hj. Ai Rosmawati, menyampaikan bahwa kawasan industri yang berada di wilayah Sumedang Timur memiliki potensi besar sebagai pintu masuk bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sumedang.

“Kawasan industri di Sumedang Timur ini dapat menjadi gerbang masuk investasi. Kami berharap kawasan ini terus berkembang sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang,” ujarnya.

Selain itu, Ai Rosmawati juga menekankan pentingnya keberadaan kawasan industri dalam membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

“Dengan berkembangnya investasi, tentu diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam penyediaan lapangan kerja bagi warga sekitar,” tambahnya.

Melalui kegiatan pengawasan ini, Komisi II DPRD Sumedang berkomitmen memastikan investasi yang masuk berjalan sesuai regulasi serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Hal tersebut disampaikannya di ruang kerjanya, Rabu (18/02/2026), merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembelajaran Pesantren Jenjang Dasar dan Menengah di Bulan Ramadan 1447 H/2026 M.

Rahmat menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menekankan penguatan pendidikan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, terampil, serta memiliki jiwa sosial dan cinta tanah air.

“Bulan Ramadan merupakan momentum ibadah sekaligus peningkatan kualitas pembelajaran. Karena itu, kegiatan pendidikan tetap berjalan dengan penyesuaian tertentu,” ujar Rahmat.

Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembelajaran pesantren jenjang dasar dan menengah selama Ramadan 1447 H/2026 M.

Adapun tujuannya agar pelaksanaan pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum

Kebijakan ini mengacu pada:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren;

Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Ketentuan Pembelajaran

Rahmat memaparkan sejumlah ketentuan pelaksanaan pembelajaran selama Ramadan, di antaranya:

1. Tanggal 18–22 Februari 2026, pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, masjid, dan masyarakat sesuai penugasan dari pesantren.

2. Tanggal 23 Februari–15 Maret 2026, pembelajaran tatap muka dilaksanakan di pesantren.

3. Tanggal 16–20 Maret serta 23–29 Maret 2026 ditetapkan sebagai libur bersama Idulfitri.

4. Tanggal 30 Maret 2026, kegiatan pembelajaran kembali dilaksanakan di pesantren.

5. Pesantren dapat menyesuaikan jadwal sesuai kebijakan pimpinan dan/atau kepala satuan pendidikan.

Penyesuaian Aktivitas Selama Ramadan

Dalam pelaksanaannya, pimpinan pesantren diminta melakukan penyesuaian aktivitas pembelajaran, antara lain:

Mengurangi intensitas kegiatan fisik;

Mendorong guru atau ustadz melakukan asesmen formatif untuk memantau perkembangan belajar santri;

Memberikan perhatian khusus kepada santri berkebutuhan khusus atau yang berpotensi tertinggal pembelajaran.

Rahmat menegaskan, melalui kebijakan ini diharapkan pembelajaran pesantren selama Ramadan tetap berjalan efektif tanpa mengurangi kekhusyukan ibadah para santri.

“Ramadan harus menjadi momentum penguatan spiritual sekaligus peningkatan kualitas pendidikan di pesantren,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Saat ditemui di kantornya, Rabu (18/02/2026), Kasi Pendidikan Madrasah (Kasi Penmad) Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, Dr. H. Dadan Rahadian, menjelaskan bahwa edaran tersebut diterbitkan dalam rangka efektivitas kegiatan pembelajaran di RA-Madrasah selama Ramadan 1447 H/2026 M.

Menurut Dadan, kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Menteri Agama RI, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 2026, Nomor 2 Tahun 2026, dan Nomor 400.1/857/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1447 H/2026 M.

Selain itu, regulasi ini juga berpedoman pada Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1290 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pembelajaran pada Bulan Ramadan Tahun 2026, KMA Nomor 1367 Tahun 2022 tentang Pedoman Kehadiran Guru Madrasah, serta Keputusan Kepala Kanwil Kemenag Jabar Nomor 498 Tahun 2025 tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026.

Pokok Kebijakan

Dadan memaparkan beberapa poin penting dalam edaran tersebut:

1. Kegiatan pembelajaran RA-Madrasah menjelang, selama Ramadan, dan pasca Idulfitri berpedoman pada SEB Tiga Menteri serta Juknis Pembelajaran Ramadan 2026.

2. Pengaturan jam belajar selama Ramadan diatur oleh Kepala Madrasah dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat dan/atau daerah.

3. Selama pembelajaran mandiri, guru tetap melaksanakan presensi di luar kantor (WFA/WFH), termasuk melalui EMIS GTK/Simpatika.

4. Hari libur guru mengacu pada hari libur nasional, cuti bersama, serta kalender pendidikan yang telah ditetapkan Kanwil Kemenag Jawa Barat.

5. Seluruh satuan pendidikan diminta segera menyosialisasikan ketentuan ini kepada RA-Madrasah di wilayah masing-masing.

Penyesuaian Jadwal Ramadan dan Idulfitri

Adapun penyesuaian jadwal pembelajaran RA-Madrasah Tahun 1447 H/2026 M sebagai berikut:

- 18–21 Februari 2026:

Pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari RA-Madrasah. 

Kegiatan dirancang sederhana, menyenangkan, dan tidak membebani peserta didik dengan pekerjaan rumah atau proyek berlebihan, terutama yang memerlukan biaya tambahan atau penggunaan gawai dan internet.

- 23 Februari–14 Maret 2026:

Pembelajaran dilaksanakan di RA-Madrasah dengan penekanan pada peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, serta kegiatan sosial untuk membentuk karakter dan kepribadian peserta didik.

16–20 Maret serta 23–27 Maret 2026:

Libur bersama Idulfitri 1447 H/2026 M. Peserta didik diharapkan memanfaatkan waktu untuk bersilaturahmi guna mempererat persaudaraan dan persatuan.

30 Maret 2026:

Kegiatan pembelajaran kembali dilaksanakan di RA-Madrasah.

Dadan menegaskan bahwa Ramadan harus menjadi momentum penguatan spiritual sekaligus peningkatan kualitas pendidikan.

“Pembelajaran tetap berjalan, namun dengan penyesuaian agar tidak mengurangi kekhusyukan ibadah dan tetap memperhatikan kondisi peserta didik,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Rabu (18/02/2026).

Audiensi dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Jafar, dan dihadiri Ketua Komisi I DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang, perwakilan Kejaksaan Negeri Sumedang, Kabag Ops Polres Sumedang, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWS), serta Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang.

Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Sidik Jafar menyampaikan, pihaknya telah menerima dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat yang terdampak proyek strategis nasional Bendungan Cipanas di wilayah Conggeang, Sumedang.

“Barusan kita bersama-sama membahas penyelesaian 13 bidang tanah yang menurut BBWS dan BPN sudah clear and clean, saat ini tinggal proses administrasi. Persetujuan di tingkat pusat juga sudah disetujui dan segera dibereskan untuk dilakukan pembayaran,” ujarnya.

Namun demikian, Sidik mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala. Sebanyak 45 bidang lahan saat ini dalam proses penanganan di Kejaksaan, sementara 9 bidang lainnya masih dalam proses di Polres Sumedang, sehingga pencairan ganti rugi tertunda.

Meski begitu, dalam audiensi tersebut disepakati bahwa pihak Kejaksaan siap melakukan kerja sama pendampingan hukum kepada BPN dan BBWS agar proses penyelesaian tetap berjalan sesuai koridor hukum dan tidak merugikan masyarakat.

“Kami tidak ingin ada masyarakat yang termarginalkan. Semua harus diselesaikan secara transparan dan sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen percepatan, DPRD menetapkan tenggat waktu penyelesaian selama 20 hari kerja. 

Dalam kurun waktu tersebut, diharapkan seluruh persoalan hukum yang menghambat dapat dituntaskan sehingga tidak ada lagi keraguan dari pihak BPN maupun BBWS untuk segera menyelesaikan pembayaran bidang tanah yang belum terselesaikan.

DPRD Sumedang menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga hak-hak masyarakat terdampak Bendungan Cipanas benar-benar terpenuhi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). 

Aksi bebersih difokuskan di area Alun-Alun serta ruas jalan yang menghubungkan Masjid Agung Sumedang dengan Alun-Alun.

“Menjelang puasa, kita ingin memastikan Masjid Agung dan Alun-Alun tidak hanya memberikan kemanfaatan, tetapi juga menghadirkan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat,” ujar Dony.

Ia menegaskan, penataan kawasan publik tersebut menjadi prioritas agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan nyaman. 

Selain membersihkan area, Pemerintah Daerah juga melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima (PKL).

“Kita jaga keamanan, ketertiban, dan keindahan Alun-Alun ini. PKL juga kita tata dengan baik. Tidak boleh menggunakan trotoar, tidak boleh menghalangi akses jalan masuk, serta harus menjaga kebersihan, termasuk tidak membiarkan minyak atau sampah berserakan,” tegasnya.

Dony juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan Alun-Alun dan Masjid Agung. 

Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat menjadi kunci terciptanya ruang publik yang nyaman dan indah.

“Ini tanggung jawab kita bersama. Alun-Alun dan Masjid Agung adalah wajah daerah. Mari kita jaga bersama agar tetap bersih, tertib, dan indah, terutama menjelang bulan suci,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Bertempat di Graha KH. Ahmad Dahlan Kampus SMK Muhammadiyah 1 Sumedang. Senin (16/02/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Dari Darah Pejuang ke Cahaya Kokam, Menjaga Bangsa Mengawal Iman” ini dibuka oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sumedang, H. Ahmad Syaripudin. 

Turut hadir sebagai narasumber perwakilan dari Kodim, Polres, BPO KOKAM Wilayah Jawa Barat, serta Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Ketua Pemuda Muhammadiyah sekaligus Panglima Daerah KOKAM Sumedang, Dodi Partawijaya, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan Diklatsar KOKAM angkatan kedua yang menjadi bagian dari proses kaderisasi di tubuh Pemuda Muhammadiyah.

“Ini adalah kegiatan Klasar KOKAM atau Pendidikan dan Latihan Dasar KOKAM angkatan kedua. Di Pemuda Muhammadiyah ada beberapa tingkatan kaderisasi. Untuk akademiknya ada Baitul Arqam Dasar (BAD), sedangkan untuk KOKAM adalah kader lapangan yang tergabung dalam tim KOKAM,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Diklatsar dilaksanakan selama dua hari satu malam dengan merekrut peserta dari berbagai unsur, mulai dari kecamatan, organisasi otonom (Ortom), hingga simpatisan Muhammadiyah di Kabupaten Sumedang.

Menurut Dodi, kegiatan ini bersifat rutin dan dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari regenerasi kader. 

Hal tersebut sejalan dengan arahan Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa KOKAM merupakan pengawal dan penjaga aset persyarikatan Muhammadiyah.

“Di Sumedang terdapat puluhan Amal Usaha Muhammadiyah, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga Sekolah Tinggi Muhammadiyah. Selain itu, terdapat pula Pimpinan Cabang dan belasan TK Aisyiyah. KOKAM memiliki tanggung jawab untuk membantu mengamankan dan menjaga aset-aset tersebut,” jelasnya.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Setelah Diklatsar, peserta akan mengikuti proses pembaretan sebagai simbol resmi menjadi anggota KOKAM.

“Menjadi KOKAM bukan sekadar mengenakan seragam, tetapi kesiapan untuk berkhidmat di Muhammadiyah dan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Dalam Sambitan Wakil Bupati Sumedang disampaikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kabupaten Sumedang, H. Ahmad Syaripudin, menegaskan bahwa KOKAM memiliki peran strategis dalam membentuk kader muda yang disiplin, tangguh, berakhlak mulia, serta memiliki semangat pengabdian kepada umat, bangsa, dan negara.

“Diklatsar ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi proses pembinaan karakter, penanaman nilai-nilai kepemimpinan, kedisiplinan, loyalitas, serta semangat tolong-menolong,” ujarnya.

Ia menilai kegiatan tersebut sangat relevan dengan tantangan zaman yang semakin kompleks. Menurutnya, generasi muda tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara mental, spiritual, dan fisik.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemuda Muhammadiyah atas komitmennya dalam membina kader melalui Diklatsar KOKAM ini. Sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah merupakan kekuatan besar dalam membangun daerah yang aman, harmonis, dan berkemajuan,” katanya.

Ia juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab, serta menjadikan momentum ini sebagai sarana menempa diri dan memperkuat komitmen pengabdian.

Mengacu pada visi Sumedang SIMPATI menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Kabupaten Sumedang, lanjutnya, terus berupaya menyelaraskan program pembangunan dengan penguatan nilai-nilai religius, taat hukum, dan demokratis guna menciptakan generasi emas yang produktif dan unggul.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani persoalan sosial. KOKAM Pemuda Muhammadiyah adalah mitra strategis dalam membina generasi muda agar tumbuh sebagai pribadi yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir kader-kader KOKAM yang profesional, berintegritas, serta mampu menjadi pelopor kebaikan dan garda terdepan dalam menjaga persatuan serta membantu masyarakat di berbagai situasi.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Pelantikan dilakukan oleh Plt. Ketua Percasi Provinsi Jawa Barat dan turut dihadiri jajaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumedang. 

Hadir pula Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumedang, H. Agus Muslim, yang memberikan sambutan sekaligus pengarahan kepada jajaran pengurus yang baru dilantik.

Dalam sambutannya, H. Agus Muslim menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian keluarga besar Percasi Kabupaten Sumedang selama ini. Ia juga menyampaikan optimisme terhadap kepengurusan baru.

“Banyak yang bisa saya sampaikan selain ucapan terima kasih atas semua pengabdian dan dedikasi keluarga besar Percasi Kabupaten Sumedang. Saya melihat di sini kompak, rempeug, saya yakin ini adalah manusia-manusia pilihan,” ujarnya.

Ia menegaskan, atas nama Pemerintah dan masyarakat Sumedang, pihaknya berharap setelah pelantikan ini Percasi dapat semakin bergerak aktif dan memberikan manfaat serta kebanggaan bagi daerah.

“Setelah pelantikan ini, gaskeun catur sing membawa manfaat, maslahat, dan kebanggaan bagi masyarakat Sumedang. Kami berdoa dan siap membantu apa yang bisa kami bantu,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak untuk meninggalkan hal-hal yang telah berlalu dan fokus pada kolaborasi ke depan.

“Yang sudah-sudah biarlah berlalu. Hari ini mari kita sama-sama berkolaborasi, bertransformasi, dan berinovasi agar tujuan yang kita inginkan bisa lebih diakselerasi. Pada akhirnya, seperti yang diharapkan KONI, catur bisa berprestasi di tingkat Jawa Barat maupun nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Percasi Cabang Kabupaten Sumedang masa bakti 2026–2030, Tatang Taryana, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban amanah organisasi selama empat tahun ke depan.

“Izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mengemban amanah masa bakti 2026–2030. Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang akan saya jalankan dengan komitmen dan kerja keras secara kebersamaan,” ungkapnya.

Tatang menegaskan bahwa catur bukan sekadar permainan, melainkan olahraga yang melatih kecerdasan, sportivitas, kesabaran, serta pembentukan karakter. 

Oleh karena itu, menurutnya, Percasi memiliki peran strategis dalam membina generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berakhlak baik.

Ke depan, pihaknya berkomitmen melanjutkan program kerja periode sebelumnya yang dinilai telah berjalan baik. 

Salah satu program unggulan yang akan diteruskan adalah kewajiban bagi klub-klub catur yang terdaftar di Percasi untuk menggelar liga catur minimal satu kali dalam setahun.

“Seluruh klub yang terdaftar di Percasi diwajibkan menggelar liga catur minimal satu kali dalam setahun. Itu yang akan kita lanjutkan dan perkuat pada masa bakti ke depan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan sekolah di berbagai jenjang, guna memperkuat pembinaan atlet serta meningkatkan prestasi catur Sumedang.

Dengan pelantikan ini, diharapkan Percasi Kabupaten Sumedang semakin solid dan mampu melahirkan atlet-atlet catur berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumedang, sekaligus bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap keberlangsungan pendidikan, khususnya bagi siswa yang belum tersentuh bantuan pusat melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Apresiasi dari Pihak Sekolah

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMPN 1 Cimalaka, Atep Tedi, menyampaikan rasa bangga dan bahagia atas perhatian yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

“Kami merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa untuk seluruh warga SMPN 1 Cimalaka. Kami sangat mengapresiasi perhatian besar yang Pemerintah Kabupaten Sumedang berikan terhadap keberlangsungan pendidikan di Kabupaten Sumedang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan aset terbesar dalam membangun peradaban bangsa. 

Namun dalam praktiknya, tantangan ekonomi kerap menjadi kendala bagi orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar sekolah, seperti seragam dan alat tulis.

Menurutnya, SMPN 1 Cimalaka saat ini memiliki 1.084 siswa yang tersebar di 33 rombongan belajar. 

Dari jumlah tersebut, 292 siswa telah menerima bantuan PIP. Namun setelah dilakukan komunikasi dengan orang tua dan siswa, masih terdapat siswa yang kondisi ekonominya kurang mampu tetapi belum menerima PIP.

“Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari Bapak Wakil Bupati berupa pengadaan seragam dan alat tulis, ini dapat memotivasi anak-anak didik kami untuk terus semangat sekolah,” katanya.

Pihak sekolah, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata.

400 Siswa Terima Bantuan dari APBD

Sementara itu, Kasi Kurikulum dan Kesiswaan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Lalan Surachman, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Wakil Bupati sekaligus permohonan maaf atas penyambutan yang dilakukan secara sederhana.

“Kegiatan hari ini adalah bagian dari program penyaluran bantuan siswa. Secara keseluruhan di Kabupaten Sumedang, terdapat 400 siswa yang mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBD Sumedang,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan launching penyaluran bantuan tersebut menghadirkan perwakilan dari tiga sekolah di wilayah Kecamatan Cimalaka, yakni SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 3.

Dinas Pendidikan berharap bantuan ini dapat benar-benar bermanfaat dan mencegah anak-anak putus sekolah karena keterbatasan perlengkapan dasar.

“Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah hanya karena tidak memiliki pakaian atau tidak mendapat bantuan pemerintah,” tegasnya.

Komitmen Tingkatkan Rata-rata Lama Sekolah

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, menyampaikan terima kasih kepada SMPN 1, 2, dan 3 di wilayah Cimalaka atas kontribusinya dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Sumedang.

Ia mengapresiasi berbagai capaian sekolah yang dinilai telah mampu mengedukasi dan mendorong anak-anak tumbuh secara kreatif dan inovatif.

“Hari ini ada 400 penerima manfaat bantuan ATK dan seragam dari APBD. Selain itu, tahun ini juga Sumedang mendapatkan tambahan 600 PIP melalui aspirasi Ibu Farah dari DPR RI,” ungkapnya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki perhatian serius terhadap sektor pendidikan. 

Bahkan, Bupati Sumedang disebutnya terus berupaya berkoordinasi dengan kementerian pusat untuk menghadirkan program “Sekolah Rakyat” guna meningkatkan rata-rata lama sekolah di daerah.

“Saat ini rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumedang masih sekitar delapan tahun, sementara harapan lama sekolah minimal 12 tahun atau setara tamat SMA. Ini menjadi perhatian serius kami,” jelasnya.

Melalui program bantuan seragam dan alat tulis ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap tidak ada lagi anak yang terhambat mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi. 

Bantuan tersebut diharapkan menjadi motivasi sekaligus berkah bagi para siswa untuk terus melanjutkan pendidikan demi masa depan yang lebih baik.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Diikuti ratusan siswa SMA, MA, dan SMK se-Kabupaten Sumedang. Bertempat di Lapangan Dome Kampus 1 UPI Sumedang, Sabtu (14/02/2026).

Dalam sambutannya, H. Dadang Setiawan menyampaikan bahwa kehadiran UPI Kampus Sumedang memiliki dampak besar terhadap pembangunan manusia dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sumedang.

“Kehadiran Kampus UPI Sumedang sangat berdampak terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Sumedang. Ini bagian penting dalam meningkatkan IPM,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2025, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumedang berada pada angka 8 tahun 9 bulan, atau rata-rata lulusan setingkat SMP. 

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah melalui bidang pendidikan terus mendorong masyarakat agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, ia juga memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah sarjana di Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 sebanyak 65,33 ribu orang dari total penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Menurutnya, angka tersebut perlu terus ditingkatkan.

“Anak-anak SMA, MA, dan SMK jangan berhenti di jenjang menengah. Harus punya mimpi besar untuk melanjutkan kuliah, termasuk di UPI Sumedang,” katanya.

Dadang berharap melalui kegiatan Open Visit ini, para siswa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai program studi, keunggulan, dan peluang yang ada di UPI Sumedang, sehingga mampu menumbuhkan motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Ia juga menyinggung terbitnya Permendiknas Nomor 1 Tahun 2026 tentang standar proses yang menekankan perubahan paradigma pembelajaran, khususnya penerapan deep learning dengan pendekatan meaningful learning dan joyful learning.

Menurutnya, mahasiswa calon guru harus mulai beradaptasi dengan pola pembelajaran tersebut, termasuk kesiapan disiplin waktu. 

Ia bahkan mengusulkan agar perkuliahan membiasakan jam masuk lebih pagi sebagai latihan sebelum terjun mengajar di sekolah.

“Supaya nanti saat praktik mengajar di satuan pendidikan sudah siap dan beradaptasi dengan ritme sekolah,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Dadang menyampaikan apresiasi kepada UPI Sumedang atas komitmennya membuka akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Sumedang.

“Atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, kami mengucapkan terima kasih kepada UPI yang telah memberikan peluang dan semangat bagi anak-anak Sumedang untuk melanjutkan kuliah,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Ia menerima langsung kartu tanda anggota dari Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Sugiono, dalam acara Gelar Ekosistem Budaya Kasumedangan “Ngajajap Rasa, Panghiap Ratu” yang digelar di halaman MPP Sumedang, Jumat malam (13/02/2026).

Momentum tersebut disaksikan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Dedi Mulyadi dan Anggota Dewan Pembina Pusat Gerindra Maruarar Sirait.

Dony: Keputusan yang Dipertimbangkan Matang

Dalam sambutannya, Dony Ahmad Munir menyebut malam itu sebagai momen istimewa dalam perjalanan pengabdiannya. 

Ia mengaku telah mempertimbangkan langkah tersebut secara matang dan penuh tanggung jawab.

“Saya telah mengambil langkah yang dipertimbangkan secara matang, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab,” ujarnya.

Dony mengungkapkan sedikitnya empat pertimbangan utama yang melandasi keputusannya bergabung dengan Gerindra.

Pertama, ia melihat sosok Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai pemimpin visioner, progresif, dan memiliki komitmen kuat dalam membangun bangsa.

“Kedua, saya menilai Partai Gerindra memiliki komitmen kuat terhadap nasionalisme, kemandirian bangsa, ketahanan nasional, serta ekonomi kerakyatan. Program-program strategisnya konkret, mulai dari pembangunan desa, perluasan kesempatan kerja, ketahanan pangan, hingga program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan pembangunan rumah untuk rakyat,” paparnya.

Ketiga, Dony mengaku intens berdiskusi lebih dari satu tahun dengan sejumlah tokoh Gerindra terkait arah pembangunan bangsa dan daerah, yang kemudian menginspirasi keputusannya.

Keempat, ia menegaskan langkah ini merupakan ikhtiar memperluas ruang pengabdian demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumedang.

“Dengan jalan baru ini, saya yakin akan lebih banyak berkolaborasi dan bersinergi demi kemajuan Kabupaten Sumedang yang kita cintai,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Dony secara resmi mendeklarasikan diri bergabung dengan Gerindra.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya, Dony Ahmad Munir, Bupati Sumedang, menyatakan bergabung dengan Partai Gerindra,” ucapnya.

Ia juga mengajak seluruh kader dan simpatisan untuk bersama-sama memenangkan Gerindra di Sumedang serta mendukung kembali Prabowo Subianto pada kontestasi nasional mendatang.

Dedi Mulyadi: Jangan Campur Urusan Partai dan Negara

Sementara itu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keputusan Dony telah melalui proses panjang dan pertimbangan serius.

“Berbulan-bulan, bertahun-tahun dipertimbangkan. Akhirnya Pak Dony menyatakan mengikuti jejak,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar urusan kepartaian tidak bersentuhan dengan penggunaan anggaran negara.

“Tidak boleh ada satu rupiah pun uang negara digunakan untuk kepartaian. Urusan partai harus dipisahkan dari urusan pemerintahan,” tegasnya.

Dedi berharap kehadiran Dony semakin memperkuat soliditas Gerindra di Sumedang dengan tetap menjaga integritas dan keberpihakan kepada rakyat.

Maruarar: Kunjungan Perdana Sekjen ke Daerah

Maruarar Sirait menyebut kehadiran Sugiono di Sumedang sebagai kunjungan perdana ke kabupaten sejak menjabat Sekjen DPP Gerindra.

“Kalau acara ini tidak penting, tidak mungkin Sekjen datang ke Sumedang. Artinya ini momentum besar bagi konsolidasi partai,” katanya.

Ia menekankan pentingnya kekompakan dalam menghadapi target politik ke depan, baik di level legislatif maupun pemilihan presiden mendatang.

“Kita harus kompak, solid, dan bergerak bersama untuk memenangkan Partai Gerindra dan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Sugiono: Kader Gerindra Harus Kompak dan Satu Komando

Dalam arahannya, Sugiono menyampaikan rasa bahagia dapat hadir langsung dalam momentum tersebut. 

Ia mengapresiasi nilai budaya yang ditampilkan dalam gelaran budaya malam itu, khususnya tentang keselarasan manusia, alam, dan nilai-nilai keagamaan.

Sugiono menegaskan filosofi kaderisasi di Gerindra yang menekankan disiplin, kekompakan, dan kesatuan langkah di bawah kepemimpinan partai.

“Di Gerindra, kita bergerak bersama, melangkah bersama, menuju tujuan yang sama. Tidak bisa satu ke kiri, satu ke kanan. Semua harus satu komando,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa kader Gerindra adalah pejuang yang terjun ke dunia politik untuk membela rakyat kecil, kaum lemah, dan masyarakat yang membutuhkan keberpihakan.

Menurutnya, rekam jejak Dony dalam menjaga lingkungan, budaya, dan masyarakat Sumedang menjadi alasan kuat partai menerima dirinya sebagai kader.

“Bergabungnya Pak Dony adalah penguatan bagi Partai Gerindra. Semoga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumedang semakin meningkat,” pungkas Sugiono.

Dengan bergabungnya Dony Ahmad Munir, Gerindra menambah kekuatan politiknya di Kabupaten Sumedang, sekaligus menandai babak baru peta politik daerah menjelang agenda-agenda politik nasional mendatang.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan yang diinisiasi oleh SMK Fajar Mandala Sumedang tersebut diisi dengan berbagai perlombaan, di antaranya lomba menggambar, lomba karaoke, dan lomba bulu tangkis. 

Ajang ini diikuti ratusan pelajar tingkat SMP dan MTs dari berbagai sekolah di Kabupaten Sumedang.

Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. 

Menurutnya, kegiatan positif seperti ini sangat penting untuk membentuk karakter dan mental kompetitif generasi muda.

“Alhamdulillah, hari ini saya menghadiri undangan dari SMK Fajar Mandala. Ini adalah hal yang patut kita apresiasi, karena anak-anak kita, khususnya generasi muda, harus terus diberikan stimulan agar memiliki karakter dan mental yang kompetitif. Ke depan mereka tidak hanya sibuk dengan gawai, tetapi juga aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif,” ujar Fajar.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah atas komitmennya menyelenggarakan kegiatan yang berdampak positif bagi pelajar di Sumedang. 

Pemerintah Daerah, lanjutnya, berkomitmen untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta mendorong peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumedang.

“Insya Allah ke depan kegiatan ini bisa terus berlanjut dan menjadi agenda tahunan, bahkan menjadi piala bergilir. Kami juga berkomitmen untuk terus memperbaiki sarana-prasarana pendidikan dan meningkatkan kualitasnya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala SMK Fajar Mandala Sumedang, Gin Gin Ginanjar Masruri, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk kehadiran Wakil Bupati Sumedang dalam pembukaan kegiatan tersebut.

“Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada seluruh stakeholder, media, dan khususnya Bapak Wakil Bupati yang telah hadir dan membuka kegiatan Gebyar SMK Fajar Mandala. Ini menjadi penyemangat bagi kami,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Gebyar SMK Fajar Mandala 2026 merupakan kegiatan perdana yang diselenggarakan pihak sekolah, namun mendapat respons luar biasa dari peserta. 

Tercatat sekitar 300 peserta dari berbagai SMP dan MTs negeri maupun swasta turut ambil bagian dalam perlombaan tersebut.

“Ini kegiatan pertama kami, tetapi alhamdulillah berjalan luar biasa dan sukses. Ke depan kami berkomitmen untuk terus mengadakan kegiatan ini setiap tahun sebagai wadah bagi siswa-siswa berbakat agar dapat menyalurkan kemampuannya dan menjadi pelajar yang berkualitas, bahkan hingga tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan setempat, sebagai bentuk sinergi dalam mendorong semangat kreativitas dan prestasi pelajar di Kabupaten Sumedang.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan ini disambut antusias masyarakat yang mulai mempersiapkan kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan. 

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas, Dikdik Syeh Rizki, mengatakan bahwa bazar murah ini digelar sebagai langkah konkret pemerintah dalam menekan kenaikan harga bahan pokok yang kerap terjadi menjelang Ramadan dan Idulfitri.

“Hari ini kami mengadakan Bazar Murah Ramadan untuk menyikapi kondisi masyarakat Sumedang dalam menghadapi bulan suci. Biasanya menjelang Ramadan dan Idulfitri harga-harga kebutuhan pokok melonjak. Untuk itu Pemerintah Daerah hadir melalui Diskop UKMPP agar masyarakat tidak merasa terbebani oleh harga yang melambung,” ujar Dikdik.

Ia menjelaskan, bazar ini terselenggara berkat kerja sama dengan para pelaku UMKM dan sejumlah perusahaan. 

Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau.

Dalam bazar tersebut, berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga di bawah pasaran. Daging ayam dijual seharga Rp36.500 per kilogram, sementara di pasaran telah mencapai Rp. 42.000. Telur ayam dijual Rp. 29.000 per kilogram, lebih rendah dibanding harga pasar yang sudah menembus Rp. 30.000 lebih.

Selain itu, tersedia pula beras, gula, tepung terigu, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. 

Masyarakat dipersilakan datang langsung ke halaman kantor Diskop UKMPP untuk berbelanja dan memanfaatkan program ini sebagai bagian dari persiapan menyambut Ramadan.

Dikdik menambahkan, kegiatan bazar murah ini rencananya akan digelar lebih intens selama bulan Ramadan. 

Jika sebelumnya bazar hanya dilaksanakan dua kali dalam sebulan, ke depan pihaknya berencana meningkatkan frekuensi menjadi empat hingga lima kali dalam sebulan.

“Biasanya hanya di awal dan menjelang akhir Ramadan. Sekarang kami rencanakan di pertengahan bulan juga. Dalam satu bulan bisa empat sampai lima kali. Ini upaya kami membantu masyarakat agar tidak merasa keberatan dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Mereka mengikuti berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran, pembuatan kartu kuning (AK-1), hingga proses wawancara langsung dengan pihak perusahaan. 

Bertempat di Kantor Disnakertrans Kabupaten Sumedang, Kamis (12/02/2026).

Kegiatan yang digelar di awal bulan kedua tahun ini mendapat antusiasme tinggi dari para pencari kerja menghadirkan sebanyak sembilan perusahaan turut ambil bagian dalam kegiatan ini, di antaranya PT MUM, PKSS, Beryl, Cordon, SPX, Pikaro, Adira Finance, PT Swapro, dan perusahaan lainnya. 

Total sekitar 500 orang tercatat mendaftar pada Mini Job Fair kali ini.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumedang, H. Taufiq Hidayat, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumedang.

“Ini merupakan salah satu kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang dalam rangka merekrut warga Sumedang yang ingin bekerja. Mudah-mudahan ke depan angka pengangguran kita bisa kembali menurun seperti tahun sebelumnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Mini Job Fair ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Job Fair skala besar yang sebelumnya digelar secara terbuka di IPP maupun di Polres pada tahun 2025. 

Berbeda dengan konsep sebelumnya, tahun ini Disnakertrans menargetkan pelaksanaan Mini Job Fair setiap tiga bulan sekali.

“Kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara berkala, minimal setiap triwulan. Harapannya, secara bertahap pada triwulan terakhir nanti kita bisa menurunkan angka pengangguran secara signifikan dan semakin banyak putra-putri Kabupaten Sumedang yang terserap bekerja di berbagai perusahaan,” tambahnya.

Dengan tingginya minat masyarakat, Disnakertrans optimistis program ini menjadi salah satu langkah konkret dalam memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha secara lebih efektif.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kedatangannya tersebut dalam rangka bersilaturahmi sekaligus berpamitan kepada jajaran pengurus DPC dan PAC PPP se-Kabupaten Sumedang.

Dony Ahmad Munir yang selama ini dikenal sebagai salah satu kader terbaik PPP, menyatakan akan berpindah ke Partai Gerindra. 

Keputusan tersebut, menurutnya, telah melalui pertimbangan panjang dan matang.

“Saya sudah menyampaikan rencana ini kepada teman-teman di DPP, DPW, kemudian kepada pengurus DPC dan fraksi, dan hari ini kepada pengurus kecamatan. Saya mohon izin, mohon maaf, mohon doa dan rido atas keputusan yang akan segera saya ambil,” ujar Dony.

Ia menegaskan bahwa keputusannya bukanlah hal yang diambil secara tiba-tiba. 

Bahkan, dirinya mengaku telah mempertimbangkan langkah tersebut selama lebih dari satu setengah tahun.

“Saya merasakan kekecewaan kader PPP dan mereka berhak kecewa. Saya menerima itu. Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf atas keputusan ini. Namun nilai-nilai perjuangan PPP akan terus saya pegang,” katanya.

Menurut Dony, kepindahannya bertujuan untuk memperluas ruang ikhtiar dalam membangun Kabupaten Sumedang serta memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah daerah dan nasional.

“Intinya untuk memperluas ruang pengabdian bagi Sumedang, memperluas kemanfaatan, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Saya harus menuntaskan tugas sebagai Bupati sampai 2030 dan ingin memberikan dedikasi terbaik bagi masyarakat Sumedang,” tegasnya.

Saat ditanya apakah kepindahannya dipengaruhi tekanan politik, Dony dengan tegas membantah.

“Seratus persen tidak ada tekanan politik atau tekanan apa pun. Ini murni keputusan yang sudah dipertimbangkan secara matang. Mohon doanya agar keputusan ini membawa maslahat bagi umat, masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa PPP bukan sekadar kendaraan politik baginya, melainkan rumah perjuangan yang telah membesarkannya.

“PPP adalah rumah perjuangan saya. Saya tumbuh, belajar, dan mengabdi di PPP. Itu tidak akan saya lupakan. Bukan meninggalkan, tapi nilai-nilai perjuangannya akan terus saya jalankan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kabupaten Sumedang H. Ilmawan Muhamad membenarkan bahwa pertemuan tersebut merupakan agenda silaturahmi sekaligus pamitan.

“Tadi Pak Dony hadir dalam acara silaturahmi dengan pengurus DPC dan PAC PPP se-Kabupaten Sumedang. Beliau menyampaikan langsung rencana dan alasan-alasannya. Sebagai keluarga besar PPP tentu kami merasa berat dan kecewa, itu wajar,” katanya.

Meski demikian, Ilmawan menyebut pihaknya dapat menerima keputusan tersebut karena mempertimbangkan alasan yang disampaikan demi kemaslahatan masyarakat Sumedang.

“Keputusan ini tentu sudah dipertimbangkan beliau dengan matang. Intinya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang. Itu juga menjadi tujuan perjuangan kami di PPP,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepindahan Dony menjadi tantangan bagi kader PPP untuk terus berbenah dan melahirkan kader-kader terbaik lainnya.

“Insya Allah kami tetap solid. Kami sudah berkonsolidasi dengan DPC dan PAC, dan tetap semangat berjuang di Partai Persatuan Pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat,” tegas Ilmawan.

DPC PPP Sumedang juga berharap seluruh kader dapat menerima keputusan tersebut dengan bijak dan tetap menjaga soliditas partai demi perjuangan bersama dalam membangun Kabupaten Sumedang.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kawasan tersebut, menjadi salah satu titik strategis di Kabupaten Sumedang yang memerlukan perhatian khusus dalam aspek pemeliharaan jaringan. Mengingat kondisi lingkungan dengan vegetasi hutan yang terdiri dari berbagai jenis tanaman atau pohon tinggi dan aktivitas masyarakat, karena Kawasan Gunung Kunci menjadi salah satu tujuan wisata di Kabupaten Sumedang.

Manager PLN UP3 Sumedang, Ramdani Agustiyansah mengatakan, kolaborasi lintas instansi ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga infrastruktur vital tetap andal dan aman bagi masyarakat.

”Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kolaborasi bersama BPBD dan Dishub berfokus pada mitigasi risiko kebencanaan  serta titik strategis yang berada di jalur padat aktivitas masyarakat," ujarnya, Rabu (11/2/2026).

Langkah ini, lanjut Ramdani, merupakan upaya bersama lintas instansi untuk meningkatkan layanan serta menjaga keselamatan masyarakat dari bahaya listrik, kecelakaan maupun mengurangi potensi terjadinya bencana.

"Di sisi PLN juga kegiatan ini dapat meminimalisir terjadinya gangguan listrik sehingga layanan listrik kepada masyarakat tetap berkelanjutan,” ungkap Ramdani.

Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo menyampaikan pentingnya menjaga komunikasi bersama stakeholder.

Menurutnya, hubungan yang kuat dengan para stakeholder merupakan fondasi penting dalam menjaga layanan kelistrikan dan operasionalnya.

"Penyediaan listrik tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi terkait, mitra kerja, hingga masyarakat," paparnya.

Sugeng juga menjelaskan, melalui komunikasi yang terbuka dan kerja sama yang harmonis, potensi hambatan di lapangan dapat diminimalkan.

"Sementara respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Sinergi ini menjadi kunci dalam menghadirkan sistem kelistrikan yang tangguh, aman, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat,” tuturnya.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Kegiatan nasional tersebut dilaksanakan secara daring dan diikuti serentak oleh seluruh daerah di Indonesia.

Di Kabupaten Sumedang, kegiatan manasik haji terintegrasi tingkat kabupaten/kota dan kecamatan turut digelar dengan mengusung tema “Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan”. 

Acara berlangsung di Aula Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sumedang, Rabu (11/02/2026).

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sumedang, H. Agus, mengatakan bahwa pihaknya sebagai penyelenggara melaksanakan bimbingan manasik bagi calon jemaah haji asal Sumedang yang akan berangkat pada tahun 2026 M/1447 H.

“Barusan kita mengikuti kegiatan Bimbingan Manasik Nasional yang dilaksanakan secara serentak melalui Zoom dan dipusatkan dari Jakarta, dibuka langsung oleh Pak Menteri dan juga Pak Wakil Menteri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bimbingan manasik haji dilaksanakan dalam dua tingkatan, yakni tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. 

Untuk tingkat kecamatan, pelaksanaan sudah dimulai secara serentak pada hari pertama ini.

“Untuk tingkat kecamatan, Alhamdulillah sudah mulai dilaksanakan secara serentak. Di kecamatan itu ada empat kali pertemuan. Hari ini baru satu kali, insya Allah ke depan masih ada tiga kali pertemuan lagi sesuai jadwal yang sudah disampaikan kepada para calon jemaah haji,” jelasnya.

Selain penyampaian materi teori oleh para narasumber yang telah ditunjuk, kegiatan manasik di tingkat kecamatan juga akan dilengkapi dengan praktik lapangan.

“Untuk praktik di tingkat kecamatan, hari Sabtu akan dilaksanakan praktik lapangan. Setelah pemaparan berbagai teori, para calon jemaah akan terjun langsung untuk melaksanakan simulasi prosesi haji dan juga praktik umum lainnya,” tambah H. Agus.

Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap seluruh calon jemaah haji dapat mengikuti manasik dengan sungguh-sungguh sebagai bekal sebelum berangkat ke Tanah Suci.

“Kami mengharapkan semua calon jemaah bisa menghadiri kegiatan ini, memahami materinya, dan mampu mengaplikasikannya sebagai perbekalan saat di Tanah Suci. Baik dari sisi kesehatan, pemahaman manasik, maupun hal-hal lain yang menunjang keselamatan, ketenangan, dan ketentraman selama perjalanan haji,” ungkapnya.

Dengan mengusung tema Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M dapat semakin inklusif dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah, khususnya kelompok rentan.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Penmad) Kemenag Kabupaten Sumedang, Dr. H. Dadan Rahadian, saat ditemui di kantornya, Rabu (11/02/2026).

Menurutnya, pihak Kemenag Sumedang belum dapat menerbitkan edaran kepada satuan pendidikan di bawah naungan Kemenag, seperti Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), karena masih menunggu petunjuk resmi dari pusat.

“Untuk pembelajaran di bulan suci Ramadhan 1447 H di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, kami masih menunggu surat edaran dari pusat. Sehingga untuk membuat edaran ke sekolah-sekolah seperti RA, MI, MTs, dan MA tentu harus menunggu,” ujarnya.

H. Dadan menjelaskan, nantinya surat edaran yang diterbitkan akan mengacu pada tiga Surat Keputusan Bersama (SKB) serta kalender pendidikan yang berlaku. 

Adapun kalender pendidikan yang menjadi rujukan terdekat adalah yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

“Kami membuat surat dasarnya dari 3 SKB dan mengacu kepada kalender pendidikan. Kalender yang paling dekat dengan kami tentunya yang dikeluarkan oleh Kemenag Wilayah Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum dapat menyampaikan secara rinci teknis kegiatan pembelajaran selama Ramadhan karena masih dalam proses dan menunggu surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis).

“Saat ini kami belum bisa menyampaikan secara detail karena masih dalam proses dan menunggu surat dari Dirjen Pendis tentang kegiatan pembelajaran di bulan Ramadhan. Jadi dari pusatnya belum keluar, sehingga harus menunggu,” katanya.

Selain pengaturan pembelajaran, lanjutnya, akan ada beberapa kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebijakan Kemenag Kabupaten Sumedang dan akan diumumkan setelah ada kejelasan dari pusat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Dr. Eka Ganjar Kurniawan, menyampaikan hal senada.

^{Kadisdik Sumedang Dr. Eka Ganjar Kurniawan.}

Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya juga masih menunggu Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Pemerintah Pusat sebagai dasar penetapan kebijakan pembelajaran selama Ramadhan.

“Untuk saat ini kami masih menunggu surat keputusan bersama dari pusat,” ujarnya.

Dengan demikian, baik Kemenag maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang masih menanti regulasi resmi dari Pemerintah Pusat sebelum mengeluarkan kebijakan terkait kegiatan pembelajaran di bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]