Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan nyata PLN terhadap pembangunan pemerintah daerah serta memastikan kenyamanan masyarakat dalam menikmati rangkaian perayaan tahunan tersebut.

Komitmen ini dilakukan guna menjamin keandalan pasokan listrik, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang mengikuti rangkaian acara puncak perayaan.

Manager PLN UP3 Sumedang, Ramdani Agustiyansah mengatakan jika pihaknya telah menyiagakan personel, peralatan, serta sistem cadangan guna mengantisipasi potensi gangguan kelistrikan selama kegiatan berlangsung.

Ramdani juga menyampaikan, PLN telah melakukan berbagai langkah preventif untuk memastikan sistem kelistrikan tetap andal.

"PLN UP3 Sumedang telah menyiapkan skema pengamanan kelistrikan secara menyeluruh. Mulai dari pengecekan jaringan, kesiapan personel siaga 24 jam, hingga penempatan peralatan pendukung di lokasi-lokasi strategis," ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Selain itu, Ramdani juga memastikan akan mengawal seluruh agenda HJS yang akan berlangsung selama sepekan kedepan.

"Kami berkomitmen menghadirkan layanan listrik yang andal demi kenyamanan masyarakat dalam merayakan Hari Jadi Sumedang," ungkapnya.

Selain memastikan keandalan pasokan listrik, lanjut Ramdani, PLN juga mengedepankan aspek keselamatan ketenagalistrikan dengan melakukan inspeksi instalasi serta mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara aman selama kegiatan berlangsung.

"Kehadiran PLN dalam momen ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pembangunan daerah, di mana listrik memiliki peran vital dalam menunjang aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat," terangnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Sugeng Widodo, menegaskan bahwa PLN terus berkomitmen mendukung setiap agenda strategis pemerintah daerah melalui penyediaan listrik yang andal dan berkualitas.

"PLN tidak hanya hadir sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan," katanya.

Ia juga menerangkan jika momentum peringatan hari jadi daerah menjadi wujud nyata sinergi PLN bersama stakeholder dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang aman, andal dan berkelanjutan.  

"Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat serta mendukung suksesnya seluruh rangkaian kegiatan perayaan tersebut," tuturnya.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan program pemenuhan gizi masyarakat sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting di daerah.

SPPG Pasanggrahan Baru ini diinisiasi oleh Yayasan Bina Andi Mulia Kusumah Sumedang sebagai bentuk kontribusi sosial dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan balita di wilayah sekitar.

Ketua Yayasan Bina Andi Mulia Kusumah Sumedang, H. Kamas Komara, menyampaikan bahwa kehadiran SPPG merupakan langkah nyata untuk mendukung program pemerintah dalam menekan angka stunting di Kabupaten Sumedang.

Ia menegaskan bahwa program SPPG ini bukanlah kegiatan yang berorientasi pada keuntungan, melainkan murni gerakan sosial. 

“SPPG itu memberi makan, bukan mencari makan. Ini adalah program sosial yang bertujuan membantu masyarakat,” ujarnya.

Pada tahap awal, SPPG Pasanggrahan Baru memprioritaskan pemberian makanan bergizi untuk balita di lingkungan sekitar, serta akan diperluas ke sekolah-sekolah seperti SMK Pembangunan, SMK 7, SD 123 Pasanggrahan, PKBM, hingga kelompok ibu hamil dan balita.

Ke depan, program ini ditargetkan mampu menjangkau hingga 2.600 penerima manfaat secara bertahap. 

Dalam pelaksanaannya, SPPG juga melibatkan sekitar 20 pemasok bahan baku dari lingkungan Pasanggrahan Baru, termasuk petani lokal, sebagai upaya menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.

Sementara itu, Koordinator Investor SPPG, H. Muslim, menyampaikan bahwa proyek ini didukung oleh 31 investor dengan total pendanaan mencapai sekitar Rp2 miliar. 

Menurutnya, keterlibatan investor bukan hanya untuk mendukung program makan bergizi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam proses pembangunan dan operasional terdapat pihak-pihak yang terdampak, serta menegaskan bahwa program ini bertujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan stunting dan peningkatan gizi masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Dr. Hj. Tuti Ruswati, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas diresmikannya SPPG Pasanggrahan Baru yang merupakan bagian dari program aglomerasi SPPG di Kabupaten Sumedang.

Menurutnya, SPPG ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, yayasan, investor, dan masyarakat dalam satu visi yang sama, yaitu mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta peningkatan kualitas gizi masyarakat.

“Harapannya, SPPG ini dapat berjalan optimal dan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas makanan,” ujar Sekda.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas layanan, memastikan distribusi berjalan baik, serta mendorong dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya di wilayah Sumedang Selatan.

Lebih lanjut, Sekda Sumedang menekankan bahwa program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka stunting, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta memperkuat ketahanan gizi masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Peresmian SPPG Pasanggrahan Baru ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung program pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan generasi yang sehat, kuat, dan bebas stunting.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Apel tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Dr. Hj. Tuti Ruswati. 

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa dari ratusan peserta yang mendaftar, nantinya hanya 56 orang terbaik yang akan terpilih sebagai anggota Paskibraka Kabupaten Sumedang.

“Dari total pendaftar sebanyak 324 orang, akan dipilih 56 calon Paskibraka yang terbaik untuk menjalankan tugas pada peringatan HUT Kemerdekaan RI,” ujarnya.

Sekda juga secara resmi membuka seleksi calon Paskibraka Tahun 2026 yang diikuti oleh ratusan peserta hasil seleksi administrasi. 

Ia menegaskan bahwa proses seleksi ini bertujuan untuk menjaring generasi muda yang memiliki karakter kuat, disiplin tinggi, nasionalisme, integritas, serta jiwa kepemimpinan dan semangat pengabdian kepada bangsa dan daerah.

“Di tengah tantangan global saat ini, kita membutuhkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh secara mental, sehat, serta kuat dalam nilai-nilai kebangsaan,” kata Tuti.

Ia pun memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar menjadikan seleksi ini sebagai ajang pembelajaran dan pengembangan diri, bukan semata-mata soal lolos atau tidak.

“Jadikan momentum ini untuk menempa diri menjadi pribadi yang lebih baik, tangguh, dan kompetitif. Terpilih atau tidak adalah hal biasa, yang terpenting adalah semangat untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara,” tuturnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, Asep Rahmat Hidayat, menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara ketat dan transparan dengan sistem berbasis daring yang terintegrasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ia menyebutkan bahwa dari 324 pendaftar, sebanyak 204 peserta lolos seleksi administrasi dan mengikuti tahapan seleksi lanjutan yang meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelegensi umum (TIU), parade, serta tes kesehatan.

“Dari seluruh tahapan tersebut, nantinya akan dipilih 56 peserta terbaik yang akan dibagi dalam formasi pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45,” jelasnya.

Asep menambahkan, peran Paskibraka tidak hanya sebatas mengibarkan bendera pada upacara 17 Agustus, tetapi juga sebagai duta Pancasila yang memiliki tugas menyebarkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat.

“Setelah menjalankan tugas, mereka akan menjadi duta Pancasila yang diharapkan mampu menanamkan nilai persatuan, nasionalisme, dan cinta tanah air di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga berharap pihak sekolah turut berperan aktif dalam mempersiapkan calon-calon Paskibraka yang berkualitas, mengingat pentingnya pembinaan generasi muda di tengah tantangan era globalisasi.

“Kami ingin generasi muda memiliki ideologi Pancasila yang kuat serta semangat kebangsaan yang tinggi sebagai penerus perjuangan bangsa,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Apel PPS Kabupaten Sumedang, Senin (27/04/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sumedang membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang menekankan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum untuk memperkokoh komitmen pemerintah daerah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Otonomi daerah adalah instrumen penting dalam mempercepat pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Tuti.

Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Astacita”, peringatan tahun ini mencerminkan semangat kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal. 

Tema tersebut juga menggambarkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Dalam sambutan tersebut, disampaikan pula sejumlah langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcome) yang didukung digitalisasi, serta penguatan kemandirian fiskal daerah.

Selain itu, kolaborasi antar daerah juga dinilai penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah, seperti transportasi, pengelolaan lingkungan, hingga pengembangan ekonomi.

Pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan perlindungan sosial secara merata.

Lebih lanjut, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat stabilitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis ekonomi, ketahanan pangan, hingga dampak perubahan iklim.

Sekda Sumedang juga mengajak seluruh kepala daerah untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Reformasi birokrasi harus terus didorong melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif,” tambahnya.

Dalam bidang ekonomi, pemerintah juga menekankan pentingnya pengembangan kewirausahaan, dukungan terhadap UMKM dan koperasi, serta perluasan investasi guna membuka lapangan kerja.

Sementara di sektor pendidikan dan kesehatan, diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan secara merata.

Mengakhiri sambutannya, Sekda Sumedang mengingatkan agar seluruh kegiatan pemerintahan, termasuk peringatan Hari OTDA, dilaksanakan secara sederhana dan efisien sesuai arahan Presiden.

“Selamat memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026. Semoga semangat otonomi daerah terus menjadi pendorong dalam mewujudkan Astacita dan kemajuan bangsa Indonesia,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Di tengah paparan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang, kritik tajam justru datang dari legislator Fraksi Partai Golkar, Sonia Sugian.

Dalam forum resmi tersebut, Sonia menyoroti adanya kesenjangan antara klaim keberhasilan pemerintah dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

Anggaran Dinilai Minim

Sonia menilai alokasi anggaran untuk sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang hanya sekitar Rp1,9 miliar per tahun masih jauh dari memadai. 

Menurutnya, meskipun serapan anggaran diklaim mencapai 95 persen, hal tersebut belum mencerminkan dampak nyata di lapangan.

“Urusan PPPA ini adalah kewajiban pemerintah. Dengan anggaran sekecil ini, bagaimana kita bisa menjamin keamanan dan masa depan perempuan serta anak-anak Sumedang?” tegasnya.

Soroti Kasus Nyata di Lapangan

Dalam penyampaiannya, Sonia juga mengungkap sejumlah kasus yang dinilai mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan.

Ia menyinggung kasus pekerja migran asal Cimanggung yang mengalami sakit parah di Arab Saudi namun terkendala proses pemulangan akibat birokrasi yang berbelit. 

Selain itu, ia juga menyoroti kasus penyekapan siswi sekolah dasar yang sempat menjadi perhatian publik dan diduga melibatkan tindak kekerasan seksual.

“Sebagai perempuan, saya sangat prihatin. Target pemerintah yang katanya tercapai itu seolah menutup mata terhadap fakta kelam di lapangan,” ujarnya.

Desak Evaluasi dan Perubahan Kebijakan

Atas kondisi tersebut, Sonia mendesak Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan skala prioritas anggaran, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak.

Ia juga mendorong agar DPRD memasukkan isu perlindungan kelompok rentan sebagai poin penting dalam rekomendasi terhadap LPJ Bupati.

Beberapa poin yang disorot di antaranya perlunya program yang benar-benar berdampak langsung pada penanganan kasus kekerasan, serta sinkronisasi data antara laporan kinerja pemerintah dengan kondisi faktual di masyarakat.

Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting bagi legislatif untuk memberikan catatan kritis kepada eksekutif. 

Kritik yang disampaikan menegaskan bahwa capaian administratif tidak cukup, jika belum diiringi dengan perlindungan nyata bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak di Kabupaten Sumedang.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari para mantan kepala sekolah, dewan guru, hingga tamu undangan dari Forkopimcam Kecamatan Sumedang Utara di Kampus SMAN 2 Sumedang. Kamis, 23/04/2026.

Kepala SMAN 2 Sumedang, Anggi Indra Gumilar, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran para undangan yang turut memeriahkan acara tersebut.

“Di hari puncak ini, Alhamdulillah banyak pihak yang hadir. Mulai dari para guru yang pernah mengabdi, para kepala sekolah, mantan kepala sekolah, kepala cabang dinas pendidikan wilayah 8, pengawas, hingga komite sekolah,” ujarnya.

Acara puncak perayaan diisi dengan berbagai kegiatan simbolis seperti syukuran, pemotongan tumpeng, pelepasan balon, serta pemotongan kue. 

Selain itu, momen ini juga dimanfaatkan untuk meluncurkan program baru terkait kepedulian lingkungan.

^{Suasana meriah perayaan puncak HUT SMAN 2 Sumedang yang dihadiri para tamu undangan, dewan guru, serta menampilkan berbagai hiburan dan kegiatan seremonial, Kamis (23/04/2026).}

“Kami juga meluncurkan program pemilahan sampah di lingkungan sekolah melalui konsep ‘rumah botol’. Ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya pengelolaan sampah,” tambah Anggi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Muspika, termasuk Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta perwakilan dari kecamatan yang memberikan dukungan terhadap kegiatan sekolah.

Tidak hanya bersifat seremonial, acara juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan menarik. 

Para guru turut ambil bagian dengan menampilkan tarian dan pertunjukan musik band, sementara siswa menampilkan kreativitas mereka di atas panggung.

“Yang paling menarik mungkin penampilan dari bapak dan ibu guru, ibu-ibu menari dan bapak-bapak bermain band. Selain itu, siswa juga tampil, dan sebagai penutup ada hiburan DJ yang memang diinginkan oleh para siswa,” jelasnya.

Perayaan HUT SMAN 2 Sumedang tahun ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan serta mendorong inovasi di lingkungan sekolah, khususnya dalam bidang pendidikan dan kepedulian terhadap lingkungan.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri kegiatan Halal Bihalal Kepala Desa se-Kabupaten Sumedang yang digelar di Gedung Serba Guna Tegar Beriman, Desa Cikoneng Kulon, Kecamatan Ganeas, Kamis (23/04/2026).

H. Umuh menegaskan bahwa seluruh persiapan tim sudah dilakukan secara maksimal untuk menghadapi laga tersebut.

“Kita sudah siapkan segala macam. Saya bilang Persib tidak akan kalah, kalahnya cuma sama wasit,” ujarnya.

Dalam keterangannya, ia juga menyoroti kinerja perangkat pertandingan yang menurutnya kerap menjadi sorotan dalam sejumlah laga yang dijalani Persib.

Ia bahkan menyinggung perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perwasitan di Indonesia.

“Saya tidak aling-aling, saya tantang semua pengurus, baik dari liga maupun PSSI. Kalau terus seperti ini, bubarkan saja. Ini bisa merusak persepakbolaan Indonesia dan memalukan di mata negara lain,” tegasnya.

Terkait hasil pertandingan sebelumnya yang berakhir 2-0, H. Umuh kembali menyoroti sejumlah keputusan wasit yang menurutnya merugikan timnya, termasuk insiden dugaan handball di dalam kotak penalti.

“Itu jelas-jelas handball, tapi tidak dianggap. Ini yang membuat saya tidak mengerti kenapa PSSI diam,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung gerakan anti mafia wasit yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius demi perbaikan sepak bola nasional.

“Anti mafia wasit harus bergerak. Saya bicara ini supaya didengar dan diperhatikan,” tambahnya.

Meski demikian, H. Umuh tetap menegaskan optimisme tinggi terhadap peluang Persib untuk meraih prestasi terbaik musim ini.

“Kita harus juara. Mudah-mudahan dengan saya bicara keras seperti ini, semua bisa mendengar dan memperbaiki,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kehadiran H. Umuh Muchtar sempat terlambat lantaran padatnya agenda kegiatan yang harus dihadiri sebelumnya. 

Namun demikian, ia tetap menyempatkan diri hadir dalam momen silaturahmi para kepala desa se-Kabupaten Sumedang tersebut.

Dalam sambutannya, H. Umuh Muchtar menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada seluruh kepala desa yang hadir serta memohon maaf atas keterlambatannya.

“Pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Idulfitri kepada semua yang hadir dalam Halal Bihalal Kepala Desa se-Kabupaten Sumedang ini. Saya juga mohon maaf karena terlambat hadir, karena sebelumnya ada beberapa agenda yang tidak bisa ditinggalkan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan persatuan antar kepala desa dalam rangka membangun daerah masing-masing maupun Kabupaten Sumedang secara keseluruhan.

“Saya titip, supaya kita semua tetap eksis, kompak, dan bersatu. Kepala desa harus saling mendukung untuk memajukan daerahnya masing-masing, khususnya Kabupaten Sumedang,” tambahnya.

H. Umuh Muchtar juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam sebuah organisasi adalah hal yang wajar, namun tidak boleh menjadi penghalang dalam membangun kebersamaan.

“Memang dalam setiap organisasi ada pro dan kontra, ada yang suka dan tidak suka. Tapi dalam kondisi seperti ini, kita harus bersatu untuk mendorong kemajuan daerah,” tegasnya.

Kegiatan Halal Bihalal ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dengan mengusung tema “Menuju Sumedang 2026 Membumi, Kadeuleu, Karampa, Karasa.”

Kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ini turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Kejaksaan Negeri Sumedang, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Kepala DPMD Sumedang, Forkopimcam Ganeas, serta para kepala desa dari seluruh wilayah Kabupaten Sumedang.

Ketua APDESI Kabupaten Sumedang, Welly Sanjaya, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antar kepala desa serta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Melalui Halal Bihalal ini, kita saling memaafkan setelah menjalani satu tahun penuh dinamika. Ini juga menjadi ajang untuk memperkuat kolaborasi antar desa, kecamatan, hingga pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kekuatan pembangunan berawal dari desa. Menurutnya, jika desa kuat, maka kecamatan, kabupaten, hingga tingkat provinsi dan nasional juga akan ikut kuat.

Selain itu, Welly juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sumedang atas dukungan terhadap pemerintahan desa, termasuk dalam kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan desa dan penguatan kapasitas aparatur desa.

Sementara itu, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menegaskan bahwa Halal Bihalal bukan sekadar tradisi, tetapi memiliki makna mendalam dalam mempererat hubungan dan memperkuat komitmen bersama.

“Halal Bihalal adalah ruang hati untuk saling memaafkan, membersihkan diri, dan memperkuat tekad untuk melangkah bersama dalam membangun daerah,” ungkapnya.

Bupati juga mengajak seluruh kepala desa untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga integritas dalam menjalankan amanah.

“Desa adalah wajah pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat. Jika desa kuat, maka kecamatan, kabupaten, hingga negara akan ikut kuat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh kepala desa atas segala kekurangan dalam kepemimpinannya, serta berharap sinergi antara pemerintah daerah dan desa dapat terus ditingkatkan ke depannya.

Kegiatan Halal Bihalal ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan penguatan peran pemerintah desa dalam mendukung pembangunan daerah menuju Sumedang yang lebih maju dan berdaya saing.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, KH. Dadang Setiawan.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa tampil percaya diri mempresentasikan hasil karya mereka di hadapan guru, orang tua, serta tamu undangan. 

Presentasi yang dilakukan tidak hanya memaparkan proyek, tetapi juga diikuti dengan sesi tanya jawab yang menguji pemahaman dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam ajang ujian akademik tersebut.

Ketua Pelaksana yang juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP IT Insan Sejahtera, Nia Harsanah, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk modernisasi dari sistem ujian praktik.

“Student Led Conference ini adalah agenda tahunan yang menjadi bentuk inovasi ujian praktik kelas IX. Jika sebelumnya ujian dilakukan per mata pelajaran, kini kami integrasikan dalam satu konsep yang juga melatih public speaking, berpikir kritis, dan kreativitas siswa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa proses pengerjaan proyek berlangsung cukup panjang, dimulai sejak Januari selama kurang lebih empat bulan. 

Siswa menyusun karya ilmiah berupa mini riset yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, hingga pengembangan proyek sesuai minat dan bakat masing-masing.

“Setelah itu, siswa membuat dokumentasi dalam bentuk video, menyusun slide presentasi, hingga akhirnya mampu mempresentasikan dan mempublikasikan hasil karya mereka,” jelasnya.

Kegiatan ini juga melibatkan orang tua siswa yang turut menyaksikan langsung hasil belajar anak-anak mereka selama tiga tahun. 

Menurut Nia, respons orang tua sangat positif, bahkan banyak yang merasa bangga dan terharu melihat perkembangan anaknya.

“Banyak siswa yang sebelumnya cenderung pendiam, kini mampu tampil percaya diri berbicara di depan umum. Ini menjadi momen berharga bagi orang tua untuk melihat proses dan hasil kerja keras anak-anak mereka,” tambahnya.

Total terdapat 76 siswa kelas IX yang mengikuti kegiatan ini, terbagi dalam beberapa sesi presentasi. 

Seluruh siswa diwajibkan mengikuti rangkaian SLC sebagai bagian dari syarat kelulusan.

Melalui kegiatan ini, pihak sekolah berharap siswa tidak hanya mampu menghasilkan karya, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta kesiapan menghadapi tantangan di masa depan.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah mendukung penuh kegiatan ini. Ke depan, kami berharap kolaborasi antara sekolah dan orang tua terus terjalin untuk membentuk karakter siswa yang lebih baik,” pungkas Nia.

Kegiatan Student Led Conference ini menjadi bukti bahwa inovasi dalam dunia pendidikan mampu menghadirkan metode evaluasi yang lebih holistik, tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pengembangan keterampilan abad 21 bagi siswa.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Dalam keterangannya, Sonia mengungkapkan bahwa pada 11 April 2026 dirinya mendapat kepercayaan dari KBRI Kairo dan KPPI Jawa Barat untuk menjadi narasumber dalam forum internasional di Kairo, Mesir.

“Alhamdulillah, saya diminta sebagai narasumber untuk menyampaikan kiprah perempuan politik Indonesia di Kairo bersama mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Al-Azhar,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sonia menekankan pentingnya kesadaran bela negara dan kecintaan terhadap tanah air, terutama bagi generasi muda Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri.

Ia juga mendorong agar para mahasiswa dapat kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

“Di masa bonus demografi ini, generasi muda adalah aset penting. Mereka harus siap kembali dan membangun Indonesia bersama-sama,” katanya.

Sonia turut mengapresiasi sambutan dan dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo, termasuk penyambutan langsung oleh Duta Besar RI serta keterlibatan Kementerian Pertahanan dalam kegiatan tersebut. 

Ia menyebut kegiatan itu sangat bermanfaat dalam memperkuat wawasan kebangsaan para mahasiswa.

Sebagai perwakilan Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Sonia juga menyinggung momentum peringatan Hari Kartini yang berdekatan dengan kegiatan tersebut. 

Ia menegaskan bahwa semangat Kartini harus terus hidup dalam bentuk kontribusi nyata perempuan di era modern.

“Perempuan harus tetap berkarya dan berperan aktif dalam pembangunan, tanpa melupakan kodratnya. Dukungan regulasi pemerintah juga penting agar perempuan dapat lebih berdaya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sonia menekankan pentingnya pendidikan, integritas, dan dedikasi bagi generasi muda, khususnya perempuan, dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045.

“Generasi muda usia 20 hingga 25 tahun saat ini adalah aset berharga bangsa. Mereka harus dipersiapkan dengan baik agar mampu menjadi bagian dari pembangunan Indonesia yang maju dan berdaya saing,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Usai kegiatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan pembangunan Kabupaten Sumedang yang dinilai terus menunjukkan kemajuan positif.

Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Gedung DPRD Kabupaten Sumedang dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, DPRD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam keterangannya, Ineu Purwadewi Sundari menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada masyarakat Kabupaten Sumedang.

“Pertama tentunya kami mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Sumedang yang ke-448. Semoga Sumedang terus maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” ujarnya.

Ia menilai, di usia yang ke-448 tahun, Kabupaten Sumedang menunjukkan perkembangan pembangunan yang cukup baik, meskipun di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan ekonomi global saat ini.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Sumedang terus berjalan dengan baik, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten.

“Kalau kita lihat, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumedang cukup baik, dan ini harus terus dilanjutkan di tengah kondisi global dan tekanan fiskal, termasuk berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kolaborasi antar tingkatan pemerintahan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk kemungkinan dukungan dari pemerintah provinsi terhadap infrastruktur kabupaten dan desa.

Ia juga menyinggung arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke depan yang masih akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2027.

“Program Pak Gubernur di tahun 2027 masih fokus pada infrastruktur jalan. Harapan kami, tidak hanya jalan provinsi, tetapi juga dapat mendukung infrastruktur kabupaten dan desa,” ungkapnya.

Ineu Purwadewi Sundari berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terus diperkuat agar pembangunan di Sumedang semakin merata dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat serta unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Sejak awal kegiatan, suasana sidang berlangsung khidmat dengan seluruh peserta mengenakan pakaian adat Sunda. 

Para laki-laki menggunakan busana beskap, sementara perempuan mengenakan kebaya. 

Sebelum memasuki gedung DPRD, Wakil Gubernur Jawa Barat yang didampingi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang disambut dengan penampilan tarian adat daerah.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Jafar, menyampaikan bahwa tanggal 22 April 2026 menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat Sumedang yang telah berusia 448 tahun berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Sumedang Nomor 01/Keputusan/DPRD/Sumedang/1973 tentang Hari Jadi Sumedang.

“Usia 448 tahun merupakan perjalanan panjang dalam mengurus dan memajukan Sumedang. Tema tahun ini, Simpatina kadeuleu, karampa, karasa, menjadi refleksi bahwa pembangunan harus dapat dilihat, dirasakan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa arah pembangunan Sumedang berlandaskan filosofi Insun Medal Insun Madangan, yang bermakna setiap warga Sumedang diharapkan menjadi cahaya bagi diri sendiri dan lingkungannya dalam mendorong kesejahteraan daerah.

Lebih lanjut, Sidik Jafar menyampaikan bahwa peringatan hari jadi ke-448 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi digital dan inovasi daerah, sekaligus membangun semangat Kasumedangan yang berlandaskan agama, budaya, dan teknologi.

Sementara itu, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Sumedang atas sinergi dan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh elemen masyarakat atas kerja sama yang harmonis. Berbagai capaian pembangunan yang diraih merupakan hasil kolaborasi semua pihak,” ungkapnya.

Bupati juga menyoroti berbagai capaian pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2025, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,50, penurunan angka kemiskinan menjadi 8,81 persen, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,08 persen. 

Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah juga menunjukkan peningkatan melalui penguatan sektor UMKM, pertanian, infrastruktur, dan layanan publik berbasis digital.

Ia turut memaparkan berbagai inovasi daerah, di antaranya layanan administrasi kependudukan berbasis digital seperti program Jampe Harupat yang memungkinkan layanan dokumen kependudukan langsung terintegrasi secara cepat dan digital, termasuk akta kelahiran, kartu keluarga, dan KIA.

“Penghargaan yang diraih Kabupaten Sumedang merupakan bonus dari kerja keras bersama. Tujuan utama kami tetap pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi ke-448 untuk Kabupaten Sumedang. 

Ia menilai momentum ini penting sebagai refleksi perjalanan panjang daerah yang kaya sejarah dan budaya.

“Tema tahun ini harus benar-benar diwujudkan dalam bentuk nyata. Kolaborasi dan sinergi seluruh pihak menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan,” ujarnya.

Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta penyelesaian berbagai temuan secara internal sebelum menjadi persoalan hukum.

Ia menutup sambutannya dengan optimisme bahwa Kabupaten Sumedang akan terus melangkah maju dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui sinergi pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kepala SMAN 2 Sumedang, Anggi Indra Gumilar, menjelaskan bahwa rangkaian peringatan HUT sekolah telah dimulai sejak awal pekan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan siswa, guru, dan masyarakat.

“Dalam rangka HUT ke-38 SMAN 2 Sumedang, kegiatan kami dimulai dari hari Senin hingga Kamis. Pada hari Senin, kami membuka dengan kegiatan donor darah bekerja sama dengan PMI, serta kegiatan penghijauan. Kami juga berkolaborasi dengan Kumiramen dalam penanaman di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada hari Selasa telah dilaksanakan berbagai perlombaan dan pentas seni yang melibatkan kreativitas para siswa. 

Sementara pada hari ketiga, Rabu, kegiatan difokuskan pada Ecowalk, bazar, serta penampilan drama musikal dari para siswa.

“Besok, insya Allah akan menjadi puncak acara yang dihadiri para undangan, sekaligus peluncuran program pengelolaan sampah,” tambahnya.

Menurut Andi, peringatan tahun ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Hal tersebut terlihat dari fokus kegiatan yang lebih menitikberatkan pada kepedulian terhadap lingkungan, sejalan dengan visi sekolah.

“Tahun ini kami lebih fokus pada kepedulian terhadap lingkungan. Ini sejalan dengan visi sekolah kami, di mana nilai ‘peduli’ menjadi poin utama yang ingin kami tanamkan,” jelasnya.

Ia berharap, di usia ke-38 tahun, SMAN 2 Sumedang dapat semakin meningkatkan kepedulian sosial serta empati terhadap masyarakat luas.

Sementara itu, dalam arahannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Dr. Eka Ganjar Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. 

Ia juga menyampaikan salam dari Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, yang berhalangan hadir karena mengikuti rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi Sumedang ke-448.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-38 kepada SMAN 2 Sumedang. Ini adalah usia yang matang, dan tentu telah banyak melahirkan alumni-alumni yang sukses,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kegiatan Ecowalk merupakan langkah positif dalam membentuk karakter siswa dan guru yang unggul. 

Menurutnya, kualitas sumber daya manusia tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten.

“Kegiatan ekologi ini sangat baik untuk membentuk anak-anak hebat dan guru-guru hebat. Hal tersebut tidak terbentuk secara kebetulan, tetapi melalui kebiasaan. Salah satunya adalah kebiasaan berolahraga secara rutin agar memiliki tubuh yang sehat dan kuat,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi komitmen SMAN 2 Sumedang dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam upaya meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada SMAN 2 Sumedang yang terus mendukung program pemerintah, salah satunya melalui kegiatan ini yang mengajak kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan ini menyediakan lebih dari 2.700 lowongan pekerjaan dari 20 perusahaan yang turut berpartisipasi.

Acara tersebut dibuka oleh Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumedang, H. Taufik Hidayat, yang mewakili Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua HILSI Kabupaten Sumedang serta perwakilan dari sejumlah perusahaan, baik dari Sumedang maupun luar daerah seperti Purwakarta dan Majalengka.

Dalam sambutannya, Taufik Hidayat menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan yang telah berpartisipasi dalam memeriahkan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sumedang ke-448 melalui kegiatan Job Fair ini.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati yang berhalangan karena menjalankan agenda bakti sosial di beberapa kecamatan.

“Alhamdulillah, pada kegiatan Job Fair tahun ini tersedia sebanyak 2.750 lowongan kerja. Ini merupakan angka yang cukup signifikan dan diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumedang,” ujarnya.

Taufik menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Disnakertrans dalam menekan angka pengangguran melalui kolaborasi dengan berbagai mitra ketenagakerjaan. 

Ia juga mengingatkan para pencari kerja agar memanfaatkan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh.

“Kesempatan tidak datang dua kali. Manfaatkan peluang ini sebaik mungkin. Jangan mudah menyerah, tetap semangat, dan persiapkan diri dengan baik,” pesannya kepada para pencari kerja.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan secara bijak serta menghindari jeratan utang, terutama dari pinjaman online yang dapat membebani kehidupan di masa depan.

Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Sumedang, Bambang Setiawan, menyampaikan bahwa hingga hari pertama pelaksanaan, jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 3.500 orang.

“Dari total tersebut, kami membagi kuota kehadiran menjadi dua hari, yakni sekitar 1.500 peserta di hari pertama dan 1.700 peserta di hari kedua,” jelasnya.

Ia berharap seluruh lowongan yang tersedia dapat terserap maksimal oleh para pencari kerja, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Sumedang.

“Kami optimistis kegiatan ini dapat mendorong pencapaian visi pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran terbuka,” tambahnya.

Job Fair 2026 ini juga direncanakan akan kembali digelar pada semester kedua tahun 2026 sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi, di kantornya, Senin (20/04/2026).

Ogi menjelaskan bahwa kegiatan utama yang saat ini terus berjalan meliputi pendidikan pemilih, pemutakhiran data berkelanjutan, serta pemutakhiran data partai politik yang dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali atau per semester.

“Selain tahapan pemilu, KPU Kabupaten Sumedang masih terus melakukan kegiatan pendidikan pemilih, pemutakhiran data berkelanjutan, serta pemutakhiran data partai politik yang dilakukan setiap enam bulan sekali,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk pemutakhiran data berkelanjutan, KPU melakukan rekap setiap tiga bulan sekali, serta melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas di lapangan dua kali dalam seminggu.

“Kami rutin turun ke lapangan untuk memastikan validitas data, misalnya mengecek usia di atas 100 tahun, apakah masih hidup atau sudah meninggal, sehingga data tetap akurat,” jelasnya.

KPU Sumedang juga mengimbau masyarakat agar proaktif melaporkan setiap perubahan data kependudukan, seperti adanya anggota keluarga yang meninggal, pindah domisili, atau datang penduduk baru.

“Kami mengimbau masyarakat untuk segera mengurus surat keterangan kematian atau akta kematian, serta melaporkan jika ada yang pindah masuk atau keluar. Kami juga membuka kanal pelaporan melalui media sosial resmi KPU,” tambahnya.

Selain itu, KPU Sumedang secara rutin melaksanakan pendidikan pemilih setiap bulan ke sekolah-sekolah tingkat SMP sebagai sasaran pemilih pemula.

“Kami menyasar siswa SMP karena mereka akan menjadi pemilih pemula pada pemilu mendatang, sehingga edukasi sejak dini sangat penting,” katanya.

Tidak hanya itu, KPU juga mengembangkan pendidikan pemilih berbasis electronic voting (e-voting) dengan menyasar berbagai institusi pendidikan, termasuk kegiatan pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

“Kami juga memfasilitasi kegiatan e-voting, termasuk dalam pemilihan BEM di UPI beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Ogi turut menyampaikan apresiasi kepada Satuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sumedang yang telah memfasilitasi berbagai kegiatan pendidikan pemilih, baik di SMA maupun pesantren.

“Kami berterima kasih kepada Kesbangpol yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan pendidikan pemilih di SMA dan pesantren secara rutin. Ini sangat membantu dalam memperluas edukasi kepemiluan,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan membagi rombongan menjadi tiga bagian.

Rombongan pertama dipimpin langsung oleh Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, yang melakukan ziarah ke Makam Dayeuh Luhur serta Makam H. Endang Sukandar di Sindangpalay.

Sementara itu, rombongan kedua dipimpin oleh Wakil Bupati Sumedang yang melaksanakan ziarah ke Makam Komplek Gunung Puyuh. 

Adapun rombongan ketiga dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang, Tuti Ruswati.

Ziarah makam ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Jadi Sumedang yang diawali dengan upacara peringatan bersama seluruh unsur Forkopimda dan stakeholder terkait.

Sekda Sumedang Tuti Ruswati menyampaikan bahwa kegiatan ziarah menjadi momentum penting untuk mengenang jasa para leluhur sekaligus sebagai sarana refleksi bagi pemerintah dan masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini kami bersama unsur Forkopimda telah mengikuti upacara Hari Jadi Sumedang ke-448 yang dilanjutkan dengan ziarah ke makam para leluhur. Kami terbagi dalam beberapa rombongan, dan kami melaksanakan ziarah di kawasan Pasarean Gede,” ujarnya.

Ia menambahkan, peringatan Hari Jadi Sumedang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan introspeksi untuk kemajuan daerah ke depan.

“Momentum ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi dan introspeksi. Kita belajar dari sejarah masa lalu, memahami kondisi saat ini, serta mempersiapkan masa depan Kabupaten Sumedang di tengah dinamika global,” katanya.

Menurutnya, sejarah panjang Sumedang yang sarat dengan semangat kepemimpinan dan ketangguhan harus menjadi inspirasi dalam pembangunan daerah.

“Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang harus mampu mengambil pelajaran dari sejarah tersebut agar visi Sumedang Simpati menuju tahun 2045 dapat terwujud, dengan berlandaskan pada kekuatan masa lalu, kondisi saat ini, dan kesiapan menghadapi masa depan,” pungkasnya.

Kegiatan ziarah ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai sejarah, meningkatkan rasa kebersamaan, serta menumbuhkan semangat membangun Sumedang yang lebih maju dan sejahtera.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Upacara berlangsung khidmat di Lapangan Upacara PPS Kabupaten Sumedang, Senin (20/04/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati tampil mengenakan pakaian adat Sunda yang menambah nuansa kearifan lokal dalam peringatan hari bersejarah bagi masyarakat Sumedang tersebut.

Rangkaian kegiatan tidak hanya sebatas upacara, namun dilanjutkan dengan berbagai agenda penting, di antaranya penyerahan penghargaan, peresmian proyek-proyek Tahun Anggaran 2025, pemusnahan barang bukti rokok tanpa cukai dan minuman keras, pembagian beras bagi abang becak dan pengemudi ojek online, layanan servis gratis kendaraan roda dua bagi ojek online, serta pemberian santunan kepada indung asuh (Nyaah ka Indung).

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas usia Kabupaten Sumedang yang kini menginjak 448 tahun, yang secara historis diperingati setiap tanggal 22 April.

“Hari ini tentunya pemerintah dan seluruh masyarakat Sumedang turut bangga. Kegiatan upacara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Sumedang sebagai momentum untuk bersyukur kepada Allah SWT, sekaligus menjadi wahana refleksi dan evaluasi bagi kita semua,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat rasa cinta dan kebanggaan terhadap Sumedang, serta meningkatkan peran aktif dalam pembangunan daerah.

Bupati menekankan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, peningkatan kinerja ASN akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan publik.

“Jika ASN mampu menjadi role model, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Dengan kepercayaan itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan semakin kuat,” katanya.

Lebih lanjut, ia berharap seluruh masyarakat dapat menjaga kebersamaan, saling menguatkan, serta memiliki empati terhadap berbagai kondisi yang terjadi di Sumedang, baik dalam suka maupun duka.

“Kita harus bersama-sama merasakan. Ketika ada kebahagiaan dan prestasi, kita bersyukur bersama. Ketika ada musibah, kita hadir sebagai bagian dari solusi. Dan ketika ada kekurangan, mari kita berikan kritik dan saran yang konstruktif untuk kebaikan Sumedang,” tambahnya.

Bupati juga mengingatkan jajarannya untuk terus melakukan introspeksi terhadap kinerja, serta memperbaiki berbagai kekurangan demi kemajuan daerah.

Peringatan Hari Jadi Sumedang ke-448 ini diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan mendorong semangat pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Sumedang.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kopkar PT PLN Sumedang pada Sabtu, 18 April 2026.

Rakerda ini dibuka secara resmi oleh Ketua Dekopinwil Provinsi Jawa Barat.

Turut dihadiri Kadiskopukmpp Sunedang serta para peserta perwakilan Koperasi se- Kabupaten Sumedang

Ketua Dekopinda Kabupaten Sumedang, Aa Kartiwa, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda organisasi yang harus dilaksanakan setelah Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil). 

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Rakerda tahun ini memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya kegiatan ini diawali dengan doa bersama dan tausiah, sekarang muatan tersebut tetap ada. Namun, kita lebih memfokuskan pada rapat kerja daerah untuk menggali inspirasi dan aspirasi dari gerakan koperasi,” ujarnya.

Menurut Aa Kartiwa, Rakerda ini menjadi momentum penting untuk menentukan arah dan strategi pengembangan koperasi di Kabupaten Sumedang ke depan. 

Ia menegaskan bahwa forum ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan strategis demi kemajuan koperasi.

“Melalui Rakerda ini, kita ingin menentukan ke mana arah koperasi Sumedang ke depan. Ini adalah momentum yang tepat untuk memperjuangkan koperasi agar lebih maju dan berdaya saing,” tambahnya.

Peserta yang diundang dalam kegiatan ini berjumlah sekitar 100 orang, yang terdiri dari anggota Dekopinda Kabupaten Sumedang. 

Secara keseluruhan, tercatat terdapat sekitar 1.083 koperasi di Sumedang, dengan sekitar 320 yang terdaftar di Dekopinda, dan sekitar 85 koperasi yang aktif.

Selain itu, pihaknya juga mengundang koperasi mitra baru, termasuk KDMP dan koperasi lainnya, untuk dapat bergabung dan berada di bawah naungan Dekopinda.

Ke depan, Aa Kartiwa berharap koperasi di Kabupaten Sumedang dapat semakin berkembang, baik dari sisi manajemen maupun adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

“Harapannya, pertama manajemen koperasi semakin kuat. Kedua, kita tidak alergi terhadap digitalisasi. Dan targetnya, pada tahun 2030 koperasi bisa benar-benar mandiri,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Beragam cabang lomba dipertandingkan dalam kegiatan tersebut, di antaranya menyanyi solo, kriya, menulis cerita, kreasi tari, pantomim, menggambar, dan bercerita. 

Selain di Gedung Creative Center, pelaksanaan lomba juga berlangsung di SDN Sukasirna I dan SDN Sukasirna II.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar (K3SD) Kecamatan Sumedang Selatan dan dibuka secara resmi oleh Camat Sumedang Selatan. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Polsek Sumedang Selatan, pengawas SD, kepala sekolah, guru, serta orang tua pendamping peserta.

Ketua panitia yang juga Ketua K3SD Kecamatan Sumedang Selatan, Mamat Rahmat, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini bukan semata-mata untuk meraih kemenangan.

“Hari ini konsentrasi utama kita bukan untuk mencari juara, tetapi bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan bakat serta kreativitas siswa. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi mereka di masa depan, sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap seni dan budaya,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa ajang FLS3N menjadi sarana penting untuk menggali potensi siswa dari 47 sekolah yang ada di wilayah Sumedang Selatan. 

Para pemenang nantinya akan mewakili kecamatan ke tingkat kabupaten hingga jenjang yang lebih tinggi.

“Setelah ini tidak berhenti di tingkat kecamatan. Akan ada seleksi lanjutan ke tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Kami berharap Sumedang Selatan kembali meraih prestasi terbaik seperti tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Sementara itu, Camat Sumedang Selatan, H. Idi, menyampaikan bahwa FLS3N merupakan agenda tahunan yang sangat penting dalam mengembangkan minat dan bakat siswa di bidang seni dan sastra.

“FLS3N ini adalah ajang untuk menumbuhkan kreativitas, minat, dan bakat anak-anak, khususnya dalam seni dan budaya. Kegiatan ini bukan hanya soal lomba, tetapi juga membangun kepercayaan diri siswa untuk tampil di depan umum,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan dari para guru dan orang tua dalam menyukseskan kegiatan tersebut. 

Menurutnya, keberhasilan siswa tidak terlepas dari peran semua pihak dalam membimbing dan mendukung mereka.

“Kami berharap para pemenang nantinya dapat dibimbing lebih lanjut agar mampu berprestasi di tingkat kabupaten bahkan provinsi, sehingga dapat membawa nama baik Sumedang Selatan,” tambahnya.

Camat juga menegaskan komitmen pemerintah kecamatan untuk terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan, termasuk dalam pengembangan seni dan budaya.

Kegiatan FLS3N 2026 tingkat Kecamatan Sumedang Selatan secara resmi dibuka dengan harapan dapat berjalan lancar, tertib, serta melahirkan generasi muda yang kreatif, berprestasi, dan mencintai budaya bangsa.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Hal tersebut disampaikan usai kegiatan sosialisasi program “Bincang Pajak Goes to School” di Kampus SMAN 1 Sumedang, Rabu (15/04/2026).

Menurut Yus, sejak 6 April 2026, masyarakat tidak lagi diwajibkan membawa KTP pemilik pertama saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan.

“Alhamdulillah, sejak 6 April 2026, sesuai dengan surat edaran dari Bapak Gubernur, untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak perlu lagi membawa KTP pemilik pertama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan.

“Jadi siapa saja yang memiliki kendaraan bermotor, bisa langsung datang ke layanan Samsat tanpa harus membawa KTP pemilik pertama,” tambahnya.

Namun demikian, Yus menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku untuk pembayaran pajak tahunan. 

Untuk layanan lain seperti pajak lima tahunan, mutasi kendaraan, dan administrasi lainnya, masyarakat tetap diminta mengikuti persyaratan yang berlaku.

“Untuk pajak tahunan saja yang mendapatkan kemudahan ini. Sementara untuk lima tahunan, mutasi, dan lainnya, silakan menghubungi Samsat Sumedang atau layanan terkait untuk informasi lebih lanjut,” jelasnya.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat di Kabupaten Sumedang semakin mudah dan taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan di kalangan pelajar, khususnya terkait peran pajak dalam pembangunan daerah serta pentingnya kesadaran sebagai warga negara yang taat kewajiban.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari Kepala SMAN 1 Sumedang, Titin Suryati Sukmadewi. 

Ia menyampaikan apresiasi kepada Bapenda Kabupaten Sumedang atas terselenggaranya program edukatif tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapenda Sumedang karena kegiatan ini memberikan kontribusi positif bagi pendidikan siswa-siswi kami. Selama ini di kelas mereka diajarkan tidak hanya menuntut hak, tetapi juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa para siswa mulai memahami bahwa pembangunan infrastruktur di daerah, seperti jalan dan rumah sakit, tidak terlepas dari kontribusi pajak masyarakat.

“Dengan adanya kegiatan ini, siswa semakin paham bahwa berbagai fasilitas publik di Kabupaten Sumedang bersumber dari pajak. Kami berharap mereka menjadi generasi yang sadar dan bertanggung jawab sebagai warga negara,” tambahnya.

Melalui program “Bincang Pajak Goes to School”, diharapkan kesadaran pajak dapat ditanamkan sejak dini, sehingga ke depan para pelajar mampu berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Program ini diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bapenda Kabupaten Sumedang dan turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, narasumber dari Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Sumedang, perwakilan Dinas Pendidikan, serta pihak perbankan dari Bank BJB. 

Kegiatan ini juga diikuti oleh para siswa-siswi SMAN 1 Sumedang.

Kepala Bapenda Kabupaten Sumedang, Rohana, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi perpajakan sejak dini kepada generasi muda.

“Ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam memberikan informasi literasi terkait fungsi pemerintahan, khususnya pendapatan daerah. Karena setiap program pemerintah membutuhkan pembiayaan, dan salah satunya berasal dari pajak daerah,” ujar Rohana.

Ia menjelaskan bahwa melalui kegiatan ini, para siswa diperkenalkan mengenai sumber-sumber pendapatan daerah serta mekanisme perpajakan yang berjalan di Kabupaten Sumedang. 

Edukasi ini diharapkan mampu membentuk kesadaran generasi muda tentang pentingnya kepatuhan pajak.

“Seluruh aktivitas pemerintahan pada dasarnya tidak terlepas dari pajak. Meskipun para siswa saat ini belum menjadi wajib pajak, tetapi pemahaman sejak dini sangat penting agar ke depan lahir generasi yang taat pajak,” tambahnya.

Rohana juga menegaskan bahwa program “Bincang Pajak Goes to School” merupakan langkah strategis untuk menyiapkan kader-kader muda yang memahami peran pajak dalam pembangunan daerah.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin adik-adik sekalian memahami, bahkan kelak bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan daerah secara positif,” tutupnya.

Melalui peluncuran program ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap literasi pajak di kalangan pelajar semakin meningkat serta mampu mendukung optimalisasi pendapatan daerah di masa mendatang.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Pertandingan ini menjadi bagian dari rangkaian acara peresmian Lapangan Mini Soccer, Lapangan Voli, Turnamen Trofeo, serta Bank Sampah di lingkungan Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS).

Direktur Utama Perumda BPR Bank Sumedang, Yanti Krisyana Dewi, menyampaikan bahwa kehadiran Bank Sumedang dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk berkontribusi kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

“Bank Sumedang diharapkan dapat terus berkontribusi kepada pemerintah daerah dan masyarakat sebagai bentuk pengabdian. Salah satunya melalui program CSR, karena masyarakat membutuhkan sarana olahraga, sehingga kami turut menghadirkan fasilitas olahraga di lingkungan PPS Kabupaten Sumedang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa momentum ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumedang, sehingga menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara berbagai pihak.

“Dalam rangka HUT Kabupaten Sumedang, kami berharap adanya sinergi yang semakin kuat. Masyarakat juga diharapkan terus memanfaatkan produk-produk Bank Sumedang, baik tabungan maupun kredit, yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan dan dikembalikan kepada daerah dalam bentuk PAD,” jelasnya.

Menurut Yanti, hubungan antara masyarakat dan Bank Sumedang merupakan bentuk simbiosis yang saling menguntungkan.

“Jika masyarakat menggunakan layanan Bank Sumedang, maka Bank Sumedang pun dapat berkontribusi kembali kepada masyarakat. Ini adalah bentuk sinergi yang harus terus dijaga,” tambahnya.

Ia pun berharap Bank Sumedang dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan visi yang diusung.

“Kami berharap Bank Sumedang terus maju, tangguh melayani negeri, serta sejalan dengan visi Kabupaten Sumedang untuk membangun daerah yang unggul dan sejahtera,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin hubungan yang semakin erat antara Bank Sumedang, pemerintah daerah, dan insan media, sekaligus mendorong semangat kebersamaan dalam pembangunan daerah.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Peresmian tersebut meliputi Lapangan Mini Soccer, Lapangan Voli, Turnamen Trofeo, serta Bank Sampah terpadu yang berlokasi di Lapangan Mini Soccer PPS.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, produktif, dan inspiratif bagi para aparatur sipil negara.

“Saat ini kita meresmikan sebuah kawasan di lingkungan Pusat Pemerintahan Sumedang. Di sini ada mini soccer, lapangan voli, dan juga tempat pengolahan sampah terpadu. Jadi ke depan kita sebut bukan lagi IPP, tapi PPS,” ujar Dony.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran fasilitas olahraga seperti jogging track, lapangan voli, dan mini soccer diharapkan mampu mendorong budaya hidup sehat di kalangan pegawai maupun masyarakat.

“Dengan adanya tempat seperti ini, kita termotivasi untuk berolahraga. Dampaknya, insya Allah kita menjadi sehat. Kalau sehat, kita akan produktif. Dan jika produktif, kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui kebijakan, program, dan kegiatan,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan fasilitas ini memiliki makna yang lebih dalam sebagai bagian dari ikhtiar meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

“Inilah arti penting dari pembangunan tempat seperti ini. Bukan hanya fasilitas, tetapi juga ikhtiar untuk meningkatkan kinerja. Bahkan dalam perspektif nilai, ini bisa menjadi bagian dari ibadah,” tambahnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pihak yang telah berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), termasuk dukungan dari Bank Sumedang dalam merealisasikan pembangunan fasilitas tersebut.

“Terima kasih kepada Bu Dirut dan Bank Sumedang atas dukungan CSR-nya. Ini sangat bermakna, bermanfaat, dan berdampak bagi kita semua,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pemanfaatan lahan yang sebelumnya kurang optimal kini diubah menjadi kawasan yang lebih produktif dan inspiratif.

“Melihat langsung kondisi di lapangan membuat kita percaya bahwa tempat ini bisa memberi dampak positif. Seeing is believing, dari sini kita bisa terinspirasi dan termotivasi,” pungkasnya.

Dengan diresmikannya fasilitas ini, diharapkan lingkungan PPS semakin mendukung peningkatan kualitas kerja sekaligus menjadi ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Penyaluran bantuan ini dilakukan dalam rangkaian acara peresmian sejumlah fasilitas olahraga dan kegiatan sosial yang digelar di Lapangan Mini Soccer PPS, Rabu (15/04/2026).

Kegiatan tersebut mencakup peresmian Lapangan Mini Soccer, Lapangan Voli, Turnamen Trofeo, serta program Bank Sampah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan aktivitas siswa di lingkungan sekolah.

Pengusaha sekaligus pemilik pabrik bola, H. Irwan, menjelaskan bahwa bantuan ini berawal dari pertemuannya dengan Bupati Sumedang dalam sebuah acara pelantikan asosiasi RTRW.

“Waktu itu saya kebetulan hadir di acara pelantikan asosiasi RTRW di tingkat DPP, lalu sempat berbincang dengan Pak Bupati. Beliau menyampaikan akan ada kegiatan mini soccer, dan kebetulan saya memiliki produk bola mini soccer yang sudah bertaraf internasional,” ujar Irwan.

Ia menambahkan bahwa bola mini soccer yang disumbangkan memiliki spesifikasi khusus dengan ukuran 4,5, berbeda dari bola sepak standar maupun futsal. 

Bola tersebut dirancang lebih aman digunakan di lapangan mini soccer.

“Kalau pakai bola biasa itu berbahaya karena terlalu keras dan bisa meluncur jauh. Sementara bola mini soccer ini ukurannya 4,5, hampir seperti futsal, tapi lebih sesuai untuk permainan di lapangan kecil. Produk ini juga belum dijual bebas di toko, jadi ini masih tahap uji coba, dan Sumedang jadi lokasi pertama,” jelasnya.

Selain bola mini soccer, Irwan juga memberikan bantuan alat olahraga lain berupa bola tolak peluru berbahan karet untuk siswa sekolah dasar. 

Ia memperkirakan setiap sekolah akan menerima empat bola, masing-masing untuk kategori putra dan putri.

“Saya targetkan satu sekolah mendapat empat bola tolak peluru. Total nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah, tapi ini memang niat saya untuk membantu dunia pendidikan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Eka Ganjar Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang diberikan.

“Alhamdulillah, bantuan dari Pak Irwan ini sangat bermanfaat, khususnya untuk siswa sekolah dasar. Tadi secara simbolis sudah diberikan, dan nantinya akan disalurkan secara bertahap ke seluruh sekolah di Kabupaten Sumedang,” ungkapnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan minat dan prestasi siswa di bidang olahraga.

“Semoga dengan adanya fasilitas ini, anak-anak kita semakin semangat berolahraga dan mampu berprestasi, baik di tingkat daerah maupun nasional,” tutupnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Ketua DPC ARWT Indonesia Kabupaten Sumedang, H. Endah Kusyaman, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut. 

Ia juga melaporkan bahwa proses pelantikan pengurus di tingkat kecamatan terus berjalan secara bertahap dari total 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang.

“Alhamdulillah hingga saat ini sudah terbentuk pengurus di 24 kecamatan. Masih ada beberapa kecamatan yang akan menyusul, dan ditargetkan seluruhnya dapat selesai secara bertahap,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa ARWT memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan di tingkat masyarakat, khususnya melalui RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Selain itu, ia menyampaikan sejumlah program yang telah dan akan dilaksanakan, termasuk pembinaan RT/RW, pelatihan keterampilan, serta penguatan kapasitas masyarakat. 

Salah satunya adalah rencana kerja sama pelatihan tenaga kerja, termasuk peluang kerja ke luar negeri.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa sebagian RT/RW di Kabupaten Sumedang telah mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. 

Hingga kini, tercatat puluhan ahli waris telah menerima santunan sebesar Rp45 juta bagi anggota RT/RW yang meninggal dunia.

Sementara itu, Ketua Umum DPP ARWT Indonesia, H. Sanusi Mawi, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran RT dan RW sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa pengurus ARWT harus terus meningkatkan keimanan, ketakwaan, pengetahuan, serta keterampilan dalam menjalankan tugas. 

Menurutnya, RT dan RW merupakan “pahlawan masyarakat” yang bekerja tanpa mengenal waktu untuk melayani warga.

“RT dan RW itu adalah pahlawan. Mereka bekerja tanpa kenal waktu, siang maupun malam, untuk melayani masyarakat dengan ikhlas,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah, serta memberikan saran dan kritik secara santun demi menjaga keharmonisan dan stabilitas daerah.

Selain itu, ia mengingatkan agar seluruh pengurus ARWT terus meningkatkan kualitas diri, bekerja keras, serta menjadikan organisasi sebagai wadah yang bermanfaat bagi masyarakat.

“ARWT harus bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Jika itu tercapai, maka organisasi ini akan dicintai masyarakat,” ujarnya.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus ARWT yang baru dilantik. 

Ia berharap pengurus dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan memiliki target kerja yang jelas di setiap bidang.

“Setiap pengurus harus memiliki target kerja yang terukur. Tidak hanya hadir dalam seremoni, tetapi mampu mengeksekusi program di lapangan sesuai bidangnya masing-masing,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara ARWT dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Menurutnya, ARWT harus menjadi organisasi yang benar-benar hadir memberikan manfaat nyata, berdampak, serta menjadi bagian solusi di tengah masyarakat Kabupaten Sumedang.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan peran RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat serta mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Selasa (14/04/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang ini turut dihadiri oleh Kabid Linmas Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tedi Ramdani, Plt. Camat Sumedang Utara, Lurah Situ, serta para anggota Linmas se-Kecamatan Sumedang Utara.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sumedang, Yanuarti Kania Dewi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan terhadap anggota Linmas sekaligus penyerahan bantuan pakaian dinas baru.

“Hari ini kami melaksanakan pembinaan terhadap anggota Linmas, khususnya di Kelurahan Situ. Selain itu, kami juga menyerahkan bantuan pakaian Linmas yang baru, yang tahun ini mulai ditetapkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pada tahap awal sebanyak 500 seragam Linmas akan didistribusikan secara bertahap dari total kebutuhan sebanyak 5.635 anggota Linmas di Kabupaten Sumedang. 

Pada kegiatan kali ini, sekitar 35 seragam diserahkan di beberapa lokasi desa.

“Pemberian ini merupakan bentuk perhatian dari Bapak Bupati yang diharapkan dapat meningkatkan semangat anggota Linmas dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keindahan lingkungan masing-masing,” tambahnya.

Yanuarti juga berharap ke depan anggota Linmas semakin peka terhadap kondisi lingkungan serta terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. 

Ia menyebutkan bahwa pihaknya juga menargetkan peningkatan kesejahteraan Linmas, termasuk rencana pemberian insentif bulanan, meskipun masih menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Linmas atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas pembinaan yang diberikan kepada anggota Linmas di Sumedang.

“Pemberian seragam ini bukan sekadar seremoni, tetapi harus menjadi pemicu semangat dan motivasi bagi Linmas untuk bangkit, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat peran di tengah masyarakat,” tegasnya.

Bupati menekankan bahwa Linmas merupakan garda terdepan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 

Oleh karena itu, anggota Linmas harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi serta kesiapan dalam menjalankan tugas.

“Tidak semua orang siap menjadi Linmas. Ini adalah pilihan yang mulia. Maka laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tanpa mengeluh, karena kita sudah siap mengabdi untuk masyarakat,” pesannya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan peran Linmas di Kabupaten Sumedang semakin optimal dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan pembukaan dilaksanakan di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, Selasa (14/04/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Kabupaten Sumedang dengan mempertandingkan berbagai cabang olahraga dan seni. 

Untuk cabang olahraga, yang dipertandingkan meliputi mini soccer (putra), bola voli, tenis meja, catur, atletik, dan bulu tangkis. 

Sementara itu, cabang seni mencakup dakwah cilik (Dacil), Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ), kaligrafi, serta MTQ.

Pelaksanaan lomba tersebar di sejumlah lokasi, di antaranya Lapang Sepakbola Padasuka, GOR Muhammadiyah, GOR Tajimalela, MI As Salam, Kopedas, KIPAS, FKDT, Gedung Aula Penunjang, serta Masjid Al Ikhlas.

Laporan Ketua panitia, H. Hasanudin, dalam laporannya menyampaikan bahwa jumlah peserta KOSM tahun ini mencapai 1.932 siswa yang berasal dari 64 lembaga madrasah di Kabupaten Sumedang. 

Ia menjelaskan bahwa kompetisi terbagi ke dalam dua bidang utama, yaitu olahraga dan seni keagamaan.

“Alhamdulillah seluruh lembaga ikut berpartisipasi. Kegiatan ini diharapkan menjadi bukti nyata eksistensi madrasah kepada masyarakat, sekaligus memberikan warna dalam dunia pendidikan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada panitia, donatur, dan berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. 

“Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, sukses tanpa ekses hingga akhir,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KKMI Kabupaten Sumedang, Dede Sumiati, mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang yang telah memberikan izin dan fasilitas pelaksanaan kegiatan.

Menurutnya, KOSM merupakan bagian dari program kerja KKMI serta implementasi kurikulum berbasis cinta di madrasah. 

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi kepala madrasah, dewan guru, dan siswa MI se-Kabupaten Sumedang.

“Kami ingin menunjukkan kepada anak-anak bahwa Kementerian Agama adalah rumah besar kita. Semoga kegiatan ini membawa dampak positif bagi kemajuan pendidikan, khususnya di jenjang Madrasah Ibtidaiyah,” ujarnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, H. Hamzah Rukmana, menyampaikan apresiasi kepada panitia, peserta, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan KOSM 2026.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran, khususnya dalam bidang olahraga dan seni. 

“Melalui KOSM ini, kita ingin mencetak generasi yang sehat jasmani dan rohani untuk masa depan yang lebih baik,” katanya.

Ia juga berpesan kepada seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan objektivitas selama kompetisi berlangsung. 

“Yang berprestasi layak mendapatkan penghargaan, sementara yang belum berhasil bukan berarti gagal, melainkan kesuksesan yang tertunda. Teruslah berlatih untuk meraih prestasi di masa mendatang,” pesannya.

Kegiatan KOSM MI tingkat Kabupaten Sumedang ini diharapkan dapat menjadi ajang pembinaan bakat sekaligus mempererat kebersamaan antar madrasah, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan Kementerian Agama.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Dalam kegiatan tersebut, jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang hadir bersama Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, didampingi Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari. 

Mereka menyerahkan langsung bantuan kepada warga terdampak bencana.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang, Atang Setiawan, menyampaikan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara komprehensif, termasuk pembaruan data mitigasi oleh pemerintah daerah.

“BPBD tentu sudah memiliki perhitungan terkait wilayah mana yang harus segera direlokasi demi keselamatan jiwa, selain juga menyelamatkan harta benda masyarakat. Kami di DPRD akan mendorong langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan dampak bencana ini,” ujarnya.

Atang juga menyoroti pentingnya penanganan penyebab bencana, salah satunya persoalan drainase yang dinilai menjadi faktor pemicu longsor. 

Ia menegaskan pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang.

Sementara itu, Ono Surono menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya salah satu warga, Fendi Supendi, yang menjadi korban dalam peristiwa longsor tersebut.

“Kami turut berduka cita. Kejadian ini harus menjadi perhatian bersama, mengingat Sumedang merupakan wilayah rawan bencana dengan sejumlah zona merah yang perlu penanganan serius,” katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, Desa Mekar Rahayu termasuk dalam zona kuning atau wilayah waspada. 

Namun, dengan terjadinya longsor, diperlukan kajian ulang untuk menentukan apakah wilayah tersebut perlu ditetapkan sebagai zona merah dan dilakukan relokasi warga.

“Kami mendorong DPRD bersama pemerintah daerah dan BPBD untuk melakukan mitigasi dan inventarisasi ulang wilayah rawan bencana di Sumedang. Ini penting agar langkah penanganan ke depan lebih tepat,” tambahnya.

Selain itu, Ono juga menekankan pentingnya edukasi kebencanaan kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi cuaca ekstrem seperti curah hujan tinggi dan angin kencang yang berpotensi memicu bencana.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan turut menyalurkan bantuan kebutuhan darurat kepada korban, seperti pakaian, perlengkapan tidur, hingga terpal. 

Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak dalam jangka pendek.

“Untuk jangka panjang, kami berharap pemerintah dapat membantu pembangunan kembali rumah warga yang rusak serta memenuhi kebutuhan dasar mereka,” ujarnya.

Ono juga menyinggung perlunya penanganan serius di titik-titik rawan longsor lainnya di Sumedang, termasuk kawasan Cadas Pangeran. 

Ia mendorong adanya pembangunan infrastruktur penahan tanah serta relokasi warga di zona merah guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Ketua DPC PKB Kabupaten Sumedang, Taufiq Nurrohim, dalam sambutannya menegaskan bahwa Muscab ini menjadi momentum penting untuk merumuskan arah perjuangan partai ke depan, sekaligus menjawab berbagai persoalan strategis di Kabupaten Sumedang.

Ia mengungkapkan, dengan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa pada tahun 2025, Sumedang memiliki potensi besar melalui bonus demografi, di mana sekitar 83 persen penduduk berada pada usia produktif.

“Ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Bagaimana bonus demografi ini bisa dikelola menjadi kekuatan untuk kemajuan Sumedang,” ujarnya.

Namun demikian, Taufiq juga mengingatkan berbagai persoalan yang masih dihadapi daerah tersebut. 

Di antaranya angka kemiskinan yang masih berada di kisaran 9,10 persen atau sekitar 111 ribu jiwa, tingkat pengangguran sebesar 6,16 persen, serta ketimpangan ekonomi yang berada di angka 0,36.

Selain itu, rata-rata lama sekolah masyarakat Sumedang masih berada di angka 8,74 tahun atau setara kelas 2 SMP, yang menjadi indikator penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Ini bukan untuk disesali, tetapi menjadi motivasi bagi kita semua untuk merumuskan kebijakan yang objektif, strategis, dan solutif,” katanya.

Taufiq juga menegaskan bahwa PKB Sumedang ke depan akan menempatkan diri sebagai partai ide sekaligus partai pelayanan, serta memperkuat kaderisasi dan keterlibatan langsung di tengah masyarakat.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Dr. KH. Maman Imanul Haq, menekankan pentingnya peran PKB dalam menjaga nilai-nilai keagamaan, memperkuat persaudaraan antarpartai, serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam politik.

Ia menyebut bahwa kekuatan PKB terletak pada sinergi antara ulama dan generasi muda. “Kalau dua kekuatan ini bersatu, PKB akan semakin besar ke depan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Sumedang, serta mengajak seluruh elemen untuk berkolaborasi dalam membangun daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris DPP PKB, Dr. Idam Arsyad, menyampaikan bahwa Muscab tidak sekadar agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga forum strategis untuk merumuskan kontribusi nyata partai dalam menghadapi tantangan nasional dan global.

Menurutnya, Indonesia saat ini tengah berada dalam fase transformasi menuju Indonesia Emas 2045, yang menuntut kesiapan sumber daya manusia unggul serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika global.

“Partai politik harus mampu menjawab tantangan zaman, tidak hanya berpikir lokal, tetapi juga memiliki perspektif global,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kaderisasi dan penguatan struktur partai agar mampu menghadapi kompleksitas persoalan di masa depan, termasuk dalam mengelola bonus demografi.

Dengan mengusung semangat kolaborasi dan keterbukaan, Muscab PKB Sumedang 2026 diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan baru yang adaptif, progresif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Kabupaten Sumedang ini dihadiri berbagai tokoh penting, di antaranya Ketua PW PGMI Jawa Barat Hasbulloh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat H. Dudu Rohman, serta para narasumber nasional seperti DR. KH. Maman Imanulhaq anggota DPR RI Komisi VIII, serta Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Prof. Dr. Nyanyu Khodijah.

Ketua PD PGMI Kabupaten Sumedang, Budi Arista Hidayat, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus peningkatan kompetensi bagi para guru madrasah.

“Alhamdulillah kegiatan silaturahmi akbar dan seminar pendidikan ini dapat terlaksana dengan baik. Peserta yang hadir mulai dari guru RA, MI, MTs hingga MA se-Kabupaten Sumedang,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran berbagai pihak, mulai dari Kementerian Agama tingkat kabupaten hingga pusat, serta anggota DPR RI, menjadi bentuk dukungan nyata terhadap kemajuan pendidikan madrasah.

“Harapannya melalui kegiatan ini terjalin sinergi antara PGMI, pemerintah daerah, dan Kementerian Agama, sekaligus meningkatkan kompetensi guru madrasah melalui seminar yang dilaksanakan,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Dony Ahmad Munir dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi dalam memajukan pendidikan, khususnya pendidikan agama di tengah masyarakat.

“Hari ini adalah momen istimewa, di mana kita menyatukan pikiran, hati, dan energi untuk bersama-sama memajukan pendidikan, khususnya pendidikan agama,” ungkapnya.

Ia juga mendorong para guru untuk terus meningkatkan kompetensi melalui berbagai kegiatan pembelajaran, seperti seminar, workshop, dan pelatihan.

“Jadikan setiap kegiatan sebagai ruang untuk belajar. Dari sanalah kita mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan hikmah yang bermanfaat,” katanya.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa kompetensi seorang guru tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga pengalaman, integritas, dan jaringan.

“Guru yang kompeten harus memiliki integritas dan karakter yang kuat, serta jaringan yang luas. Karena jaringan kerja adalah aset berharga dalam pengembangan diri,” jelasnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat peran guru madrasah dalam mencetak generasi yang unggul, berkarakter, serta berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Penahanan kendaraan tersebut dilakukan oleh petugas keamanan (sekuriti) yang berjaga di pintu masuk. 

Hal ini merujuk pada Surat Edaran Bupati Sumedang yang mengatur pembatasan aktivitas aparatur sipil negara (ASN), termasuk larangan penggunaan kendaraan pribadi maupun dinas ke dalam kawasan pada hari tertentu.

Dalam kebijakan tersebut, setiap hari Jumat diberlakukan sistem Work From Home (WFH), di mana hanya pejabat eselon II dan III yang diperbolehkan hadir secara langsung. 

Sementara itu, pegawai eselon IV ke bawah diwajibkan bekerja dari rumah. 

Selain itu, kendaraan juga tidak diperkenankan masuk kawasan, dengan anjuran menggunakan transportasi umum, sepeda atau berjalan kaki.

Kondisi tersebut sempat memicu perdebatan antara staf pegawai Pemda dengan pihak sekuriti, mengingat adanya kebutuhan operasional yang mendesak. 

Perdebatan berlangsung cukup alot karena masing-masing pihak berpegang pada aturan dan instruksi pimpinan.

Namun, setelah dilakukan koordinasi, kendaraan dinas tersebut akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam kawasan.

Salah seorang perwakilan Pemda Sumedang, Dadi, memberikan klarifikasi terkait kejadian tersebut. 

Ia menjelaskan bahwa kendaraan digunakan untuk kepentingan logistik kegiatan yang tidak memungkinkan dilakukan secara manual.

“Jadi kebetulan kami mau ada acara, kan harus bolak-balik mengangkut logistik. Meskipun Bapak Bupati menerapkan surat edaran yang memang tidak boleh berkendara ke dalam, tapi kami memang membutuhkan untuk perjalanan logistik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah berupaya meminta izin kepada petugas keamanan agar dapat diberikan akses masuk.

“Tidak mungkin kalau barang diangkut manual dari luar, karena keterbatasan yang ada. Mungkin ke depan perlu ada ketentuan khusus terkait barang bawaan yang memang tidak bisa diangkut secara manual,” tambahnya.

Dadi menegaskan bahwa klarifikasi ini disampaikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, khususnya terkait masih adanya kendaraan dinas yang terlihat masuk ke kawasan tersebut.

“Ini hanya klarifikasi saja kepada rekan-rekan media, agar dipahami konteksnya,” tutupnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kehadiran H. Kamas Komara di lokasi bencana menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap warga terdampak, sekaligus memastikan kondisi riil di lapangan pascakejadian. 

Bersama sejumlah pengurus dan relawan, ia menyusuri area terdampak yang mengalami kerusakan pada permukiman warga, lahan pertanian, serta akses jalan lingkungan yang sempat tertutup material longsor.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga berdialog langsung dengan warga untuk menyerap aspirasi, mendengar kebutuhan mendesak, serta memberikan dukungan moril.

“Sebagai bagian dari elemen masyarakat, kami merasa terpanggil untuk hadir dan melihat langsung kondisi warga. Kehadiran kami di sini bukan hanya untuk meninjau, tetapi juga memastikan bahwa warga tidak merasa sendiri menghadapi musibah ini,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, longsor terjadi akibat intensitas curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut pada Rabu (8/4/2026). 

Curah hujan dengan durasi cukup lama menyebabkan kondisi tanah menjadi jenuh air dan labil, hingga akhirnya runtuh dan menimpa sebagian wilayah permukiman.

Pihak Kecamatan Sumedang Selatan menyampaikan bahwa kejadian tersebut berdampak pada sejumlah rumah warga serta mengganggu akses jalan lingkungan. 

Selain itu, beberapa titik di sekitar lokasi masih dinilai rawan longsor susulan, terutama pada area dengan kontur tanah curam dan kondisi tanah yang belum stabil.

Informasi terbaru yang diterima sekitar pukul 11.30 WIB melalui pesan singkat menyebutkan bahwa masih terdapat satu warga yang belum ditemukan. 

Sementara itu, seorang ibu bersama anaknya dilaporkan berhasil selamat dari peristiwa tersebut.

Selain melakukan peninjauan, DPD PGR Kabupaten Sumedang juga tengah melakukan pendataan kebutuhan warga terdampak sebagai langkah awal penyaluran bantuan. H. Kamas Komara menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi internal serta dengan berbagai pihak terkait guna menentukan bentuk bantuan yang tepat sasaran.

“Kami akan koordinasikan terlebih dahulu agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” katanya.

Ia menambahkan, langkah tersebut penting agar proses penyaluran bantuan dapat berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat maksimal bagi warga terdampak bencana. 

Sementara itu, sebagian pengurus lainnya tengah menyiapkan dokumen administratif dan laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi.

Warga setempat menyambut baik kehadiran tersebut dan mengaku merasa diperhatikan di tengah situasi sulit. 

Mereka berharap adanya langkah penanganan jangka panjang, terutama dalam perbaikan infrastruktur, normalisasi saluran air, serta penguatan tebing guna meminimalisir potensi longsor di masa mendatang.

Hingga saat ini, proses pencarian terhadap warga yang belum ditemukan masih terus dilakukan oleh pihak terkait bersama masyarakat setempat. 

Sementara itu, sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman sebagai langkah antisipasi. 

Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada, khususnya saat hujan dengan intensitas tinggi, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan tanda-tanda potensi longsor di lingkungan sekitar.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat pembinaan olahraga disabilitas di Kabupaten Sumedang, sekaligus mendorong peningkatan prestasi atlet di berbagai ajang, baik tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.

Ketua NPCI Kabupaten Sumedang, Rukmana, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang telah memberikan dukungan sehingga NPCI dapat terus berkembang dan berkiprah lebih luas.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang telah mendukung sehingga NPCI bisa berkiprah, baik di tingkat provinsi maupun internasional,” ujarnya.

Rukmana juga mengapresiasi kehadiran pengurus NPCI Provinsi Jawa Barat yang turut hadir dalam pelantikan tersebut. 

Ia menegaskan bahwa capaian yang diraih selama ini merupakan hasil kerja sama seluruh pihak, mulai dari pengurus, pelatih, hingga para atlet.

“Keberhasilan ini tidak diraih sendiri, tetapi hasil kerja sama antara pengurus, pelatih, dan atlet NPCI Kabupaten Sumedang yang selalu disiplin dalam berlatih,” tambahnya.

Ia pun berharap dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun stakeholder terkait, agar NPCI Sumedang dapat terus berkembang dan mengikuti berbagai event olahraga disabilitas ke depan.

Sementara itu, Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, Hary Susanto, menegaskan bahwa NPCI merupakan mitra kerja pemerintah di berbagai tingkatan yang memiliki tanggung jawab dalam membina dan mengembangkan atlet disabilitas hingga mampu berprestasi di level internasional.

“Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung kegiatan multi event di tingkat provinsi maupun nasional,” jelasnya.

Ia juga menyoroti bahwa tahun 2026 merupakan tahun penting bagi NPCI kabupaten/kota di Jawa Barat, mengingat akan digelarnya Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VII Jawa Barat.

“Ini menjadi tantangan besar bagi pengurus NPCI Kabupaten Sumedang yang baru dilantik untuk menunjukkan hasil pembinaan atlet, meskipun waktu persiapan yang tersisa relatif singkat,” katanya.

Namun demikian, pihaknya optimistis NPCI Sumedang mampu meraih prestasi terbaik dengan dukungan moril dan materil dari Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Disparbudpora Kabupaten Sumedang, Nandang Mu’min, menyampaikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya atas dedikasi dan kontribusinya dalam memajukan olahraga disabilitas.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada kepengurusan lama atas dedikasi dan kerja samanya. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan selamat berkembang untuk pengurus NPCI Sumedang periode 2025–2030,” ujarnya.

Dengan pelantikan ini, diharapkan NPCI Kabupaten Sumedang semakin solid dalam menjalankan program pembinaan atlet serta mampu mengharumkan nama daerah di ajang Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VII Jawa Barat 2026 dan kompetisi lainnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Salah satu fasilitas yang menjadi sorotan adalah jogging track yang berada di lingkungan Pusat Pemerintahan Sumedang.

Pada Kamis (09/04/2026), area tersebut tampak ramai dipadati warga dari berbagai wilayah di Sumedang. 

Mulai dari anak-anak sekolah, remaja, hingga orang dewasa dan lanjut usia terlihat beraktivitas, berjalan santai, hingga berolahraga di lintasan jogging yang telah disediakan.

Salah seorang warga Sumedang, Nia, mengaku senang dengan hadirnya fasilitas olahraga tersebut. 

Ia menilai keberadaan jogging track ini menjadi kemajuan bagi daerahnya.

“Senang, pokoknya asik. Jadi punya tempat olahraga seperti di kabupaten yang lain. Sumedang baru sekarang ada seperti ini, punya tempat yang seindah ini,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

Nia juga menyebutkan bahwa dirinya sudah dua kali mengunjungi tempat tersebut. 

Ia merasakan kenyamanan dan manfaat dari fasilitas yang kini tersedia untuk masyarakat.

“Sudah dua kali datang ke sini tempat ini,” tambahnya.

Ke depan, ia berharap fasilitas olahraga di kawasan tersebut dapat terus dikembangkan, tidak hanya jogging track, tetapi juga sarana olahraga lainnya.

“Tidak hanya jogging track, nanti kan ada bola voli dan lain sebagainya,” katanya.

Menurutnya, pembangunan ruang publik ini menjadi tanda kemajuan Kabupaten Sumedang. 

Ia pun menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas fasilitas demi kesejahteraan masyarakat.

“Seperti itu bagus, lebih maju. Harapan kepada pemerintah, biar lebih baik dari hari ini, bisa bertambah lebih berkarya lagi, dan lebih memperhatikan masyarakat Sumedang,” ungkapnya.

Dengan adanya ruang publik yang representatif ini, diharapkan masyarakat Sumedang, Jawa Barat, semakin terdorong untuk menjalani gaya hidup sehat serta memiliki ruang bersama yang nyaman dan bermanfaat.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Tak hanya para peserta yang dilantik, kehadiran para orang tua juga menjadi bagian penting dalam momen bersejarah tersebut. 

Mereka datang untuk menyaksikan secara langsung anak-anaknya resmi diangkat menjadi PNS oleh Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir.

Salah satu orang tua yang turut hadir, Hj. Euis Nurfaridah, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas pencapaian sang anak.

“Alhamdulillah, hari ini saya sangat berbahagia sekali karena anak saya dilantik 100 persen menjadi PNS, setelah sebelumnya selama satu tahun menjadi CPNS,” ujarnya dengan penuh haru.

Ia juga menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan anaknya yang telah melalui proses panjang hingga akhirnya resmi diangkat sebagai aparatur sipil negara.

“Alhamdulillah, sangat bangga dan bahagia sekali. Hari ini dilaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Bapak Bupati Sumedang,” tambahnya.

Momen ini menjadi bukti bahwa keberhasilan menjadi PNS tidak hanya dirasakan oleh individu yang dilantik, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi keluarga, khususnya orang tua yang telah memberikan dukungan penuh selama proses tersebut.

Dengan penuh rasa syukur, para orang tua berharap anak-anak mereka dapat menjalankan amanah sebagai PNS dengan baik, penuh tanggung jawab, serta memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat dan negara.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, dan berlangsung khidmat dengan dihadiri para pejabat daerah serta keluarga peserta.

Adapun jumlah PNS yang diambil sumpah/janjinya sebanyak 174 orang, terdiri dari Golongan II sebanyak 13 orang dan Golongan III sebanyak 161 orang.

Dalam sambutannya, Bupati Dony Ahmad Munir mengawali dengan mengajak seluruh peserta untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga dapat mengikuti prosesi tersebut.

“Pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita masih diberikan kesempatan dan nikmat sehat untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka pengambilan sumpah/janji,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa menjadi PNS merupakan anugerah sekaligus amanah yang tidak semua orang bisa dapatkan. 

Di luar sana, masih banyak masyarakat yang berharap memperoleh kesempatan serupa.

“Tidak semua orang bisa berada di posisi ini. Banyak yang sudah berupaya keras, mengikuti berbagai proses, namun belum mendapatkan kesempatan. Maka dari itu, kita harus benar-benar mensyukuri apa yang telah diraih,” katanya.

Bupati juga mengingatkan agar para PNS tidak mudah mengeluh, termasuk terkait penghasilan atau kondisi kerja, karena menjadi aparatur sipil negara adalah pilihan hidup yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab.

“Saya yakin ini adalah pilihan hidup bapak dan ibu semua. Menjadi PNS tentu ada konsekuensinya. Karena itu, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dan bekerja dengan hati,” tegasnya.

Menurutnya, bekerja dengan hati ditandai dengan adanya kesungguhan, semangat, dan rasa memiliki terhadap pekerjaan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban semata.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa sumpah/janji yang diucapkan bukan hanya seremonial, melainkan sesuatu yang sakral dan memiliki konsekuensi besar.

“Sumpah ini adalah hal yang sangat sakral. Mengandung setidaknya dua pertanggungjawaban. Pertama secara vertikal, yaitu pertanggungjawaban spiritual kepada Allah SWT. Apa yang kita ucapkan dalam sumpah akan dimintai pertanggungjawaban,” jelasnya.

Dengan pengambilan sumpah/janji ini, para PNS Formasi 2024 diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh integritas, profesionalisme, serta dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Sumedang.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Dalam sambutannya, Bupati Dony menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, atas kontribusi dalam pembangunan daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras, kerja sama, dan kebersamaan kita semua dalam membangun Kabupaten Sumedang yang kita cintai,” ujarnya.

Ia berharap segala pengorbanan yang telah diberikan masyarakat dapat menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Capaian Pembangunan Meningkat

Bupati mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah indikator pembangunan Kabupaten Sumedang menunjukkan peningkatan pada tahun 2025.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumedang tercatat mencapai 75,50 atau naik 0,93 poin dibandingkan tahun sebelumnya. 

Dengan capaian tersebut, Sumedang menempati peringkat ke-3 di Jawa Barat untuk kategori kabupaten.

“Ini bukan menurut Bupati atau Pemda, tetapi berdasarkan survei BPS yang valid. Ini adalah indikator kemajuan daerah kita,” tegasnya.

Selain itu, angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 8,81 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 6,08 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional dan provinsi.

Tantangan Ketimpangan dan Pendidikan

Meski demikian, Bupati mengakui masih terdapat tantangan, salah satunya terkait ketimpangan ekonomi yang tercermin dari Gini Ratio sebesar 0,377 yang mengalami kenaikan.

“Ketimpangan ini harus menjadi perhatian serius karena bisa memicu gejolak sosial jika tidak ditangani dengan baik,” katanya.

Di sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah masyarakat Sumedang masih berada di angka 8,9 tahun atau setara kelas 3 SMP. 

Untuk itu, ia mendorong penguatan pendidikan vokasi dan program PKBM guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Fokus RKPD 2027

Dalam Musrenbang tersebut, Pemkab Sumedang mengusung tema: Akselerasi Pertumbuhan Produktivitas Sektor Ekonomi.

Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dan inklusif.

Beberapa prioritas yang disampaikan antara lain:

- Penguatan sektor pertanian, industri, dan perdagangan

- Peningkatan investasi daerah

- Penataan kawasan pendidikan Jatinangor

- Pengembangan kawasan industri di Ujungjaya dan Tomo

- Penataan kawasan wisata Jatigede

Selain itu, pemerintah juga mengantisipasi dampak fenomena El Nino dengan memperkuat infrastruktur irigasi dan kesiapan sektor pertanian.

Kolaborasi Jadi Kunci

Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak.

“Pemerintah saat ini berperan sebagai fasilitator, sementara masyarakat adalah co-creator pembangunan,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati secara resmi membuka Musrenbang RKPD Tahun 2027.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2027 saya nyatakan dibuka,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir, menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus memberikan perhatian penuh kepada kelompok lansia agar tetap sehat, bahagia, dan bermartabat.

“Kita ingin Sumedang menjadi kabupaten yang ramah lansia. Negara harus hadir untuk memastikan para lansia hidup sehat, bahagia, serta memiliki ruang untuk tetap beraktivitas dan berkontribusi,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya berfokus pada usia produktif, tetapi juga harus menjangkau seluruh siklus kehidupan manusia.

“Perhatian kepada masyarakat harus minal mahdi ilal lahdi, dari buaian hingga liang lahat. Termasuk memastikan lansia mendapatkan fasilitas, pelayanan, dan perhatian yang layak,” tegasnya.

Bupati juga menekankan bahwa lansia bukanlah beban pembangunan, melainkan aset berharga yang menyimpan pengalaman dan kebijaksanaan.

“Lansia adalah mata air kebijaksanaan, penjaga nilai, dan sumber inspirasi. Kita harus menghormati, melibatkan, dan memberdayakan mereka dalam pembangunan,” katanya.

Ketua LLI Kabupaten Sumedang, H. Zaenal Alimin, menyatakan kesiapan organisasinya dalam mendukung visi Sumedang ramah lansia.

“LLI hadir sebagai wadah untuk mengorganisir potensi lansia agar tetap aktif dan bermanfaat. Kami mengajak para lansia untuk mengisi masa usia dengan kegiatan positif dan amal kebaikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, keberadaan LLI memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan lansia secara terstruktur dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua LLI Provinsi Jawa Barat, H. Nu’man Abdul Hakim, menegaskan bahwa lansia harus dipandang sebagai kekuatan dalam pembangunan, bukan kelompok yang terpinggirkan.

“Cara pandang terhadap lansia harus berubah. Dengan meningkatnya usia harapan hidup, maka kualitas hidup lansia harus menjadi prioritas,” jelasnya.

Ia pun mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sumedang yang mulai menempatkan isu lansia sebagai bagian strategis dalam kebijakan daerah, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Salah satu inovasi terbaru adalah fitur antrean online yang dapat diakses melalui laman "https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id" (https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id), sehingga peserta bisa mengatur jadwal kunjungan ke kantor cabang secara lebih efisien.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sumedang, Rony Setiawan, menjelaskan di kantornya, Senin (06/04/2026), bahwa peserta dapat memilih metode layanan sesuai kebutuhan, yakni melalui videocall atau datang langsung ke kantor cabang. 

Bagi peserta yang memilih layanan tatap muka, sistem antrean online akan menampilkan jadwal kehadiran serta estimasi waktu pelayanan, sehingga tidak perlu menunggu lama atau datang terlalu awal.

“Dengan sistem antrean berbasis jadwal ini, peserta dapat merencanakan kedatangan secara lebih pasti. Inovasi ini diharapkan memperluas akses pelayanan yang terencana dan merata, sehingga peserta dari berbagai segmen dapat memperoleh kepastian waktu layanan tanpa harus menghadapi antrean panjang,” ujar Rony.

Lapak Asik juga dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan, memperoleh informasi program, maupun menyampaikan pengaduan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Peserta dapat mendaftar antrean kapan saja dan dari mana saja melalui smartphone, sehingga layanan menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien.

Cara Mengajukan Klaim melalui Lapak Asik

1. Akses laman "Lapak Asik" (https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id).
2. Isi data pengajuan klaim seperti Nomor KPJ, NIK, nama lengkap, alamat email, dan data wajib lainnya.
3. Lengkapi data tambahan seperti nomor telepon dan nomor rekening.
4. Unggah dokumen persyaratan seperti KTP, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan dokumen pendukung sesuai jenis klaim.
5. Setelah pendaftaran selesai, peserta akan menerima barcode antrean serta notifikasi estimasi waktu layanan melalui email dan nomor telepon yang terdaftar.

Lapak Asik memungkinkan peserta mengajukan klaim program seperti Jaminan Hari Tua (JHT) maupun Jaminan Kematian (JKM) secara digital. 

Dana klaim berupa akumulasi iuran peserta beserta hasil pengembangannya dapat dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rony menambahkan, pembaruan layanan ini merupakan bagian dari transformasi digital BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Dengan hadirnya fitur antrean online, peserta mendapatkan kepastian waktu layanan tanpa harus menunggu lama. Kami mendorong seluruh peserta, khususnya di Sumedang, untuk mulai memanfaatkan layanan digital ini agar proses klaim menjadi lebih praktis dan efisien,” ujarnya.

Langkah ini menunjukkan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadirkan layanan publik yang profesional, responsif, dan dapat diandalkan, sekaligus memperkuat modernisasi layanan jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis digital. 

Ke depannya, pengembangan layanan digital akan terus dilakukan agar kualitas pelayanan semakin meningkat dan relevan dengan kebutuhan peserta.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Dr. Hj. Tuti Ruswati, usai apel pagi lingkup Sekretariat Daerah di Lapang Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin (06/04/2026).

Sekda Tuti menjelaskan, Pemkab Sumedang tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Keuangan, yang mengatur bahwa proporsi APBD untuk belanja pegawai pada 2027 harus maksimal 30 persen. 

“Kita harus melakukan efisiensi dari jumlah pegawai. Jumlah pegawai saat ini tetap dipertahankan, tetapi untuk rekrutmen akan dilakukan minus growth. Pensiun tahun depan 751 orang, namun yang akan direkrut hanya sekitar 150 orang,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengurangan ini tidak langsung berdampak pada P3K aktif maupun P3K paruh waktu. 

“Kebijakan paruh waktu dievaluasi setiap tahun sesuai kinerja. Jika kinerjanya memenuhi ketentuan, maka kontrak akan diperpanjang. Tujuan kami adalah meningkatkan kesejahteraan sekaligus kinerja P3K paruh waktu,” tambahnya.

Saat ditanya persentase belanja pegawai terhadap APBD, Sekda Tuti mengungkapkan saat ini berada di angka 37 persen. 

Kenaikan ini dipengaruhi berkurangnya transfer keuangan dari pemerintah pusat sebesar Rp 204 miliar, sehingga perbandingan belanja pegawai otomatis meningkat meski jumlah pegawai berkurang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang, Ate Hadan Adi Gunawan, menegaskan bahwa P3K paruh waktu tidak masuk kategori belanja pegawai. 

“P3K paruh waktu berstatus kontrak satu tahun, dan masuk kategori barang dan jasa, bukan belanja pegawai. Jadi tidak berpengaruh terhadap batas maksimum belanja pegawai di APBD,” jelasnya.

Ia menambahkan, P3K paruh waktu meliputi tenaga teknis seperti guru dan tenaga kesehatan. 

Semua gaji dan honorarium mereka dicatat sebagai belanja barang dan jasa sesuai Surat Edaran Mendagri, sehingga tidak mempengaruhi proporsi belanja pegawai.

Dengan kebijakan ini, Pemkab Sumedang memastikan keberlangsungan P3K paruh waktu tetap terjamin sambil tetap melakukan efisiensi anggaran sesuai ketentuan undang-undang.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, saat apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah yang digelar di Lapang Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin (6/4/2026).

Sekda menjelaskan, penerapan WFH merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri serta kebijakan Kementerian PAN-RB terkait penerapan budaya kerja yang adaptif di tengah tantangan global, khususnya efisiensi energi.

“WFH ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang tentu berdampak hingga ke pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten,” ujarnya.

Untuk tahap awal, kebijakan WFH akan diberlakukan bagi ASN staf hingga eselon IV setiap hari Jumat. Sementara itu, pejabat eselon II dan III tetap diwajibkan hadir dan bekerja dari kantor.

“Khusus staf sampai eselon IV, hari Jumat mulai minggu ini akan kita terapkan WFH. Sedangkan eselon II dan III tetap masuk kantor,” jelasnya.

Menurut Tuti, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong efisiensi penggunaan energi dan anggaran, mulai dari penghematan listrik, air, bahan bakar minyak (BBM), hingga penggunaan pendingin ruangan (AC).

“Kita ingin mengefisiensikan berbagai sumber energi. Nanti akan kita evaluasi sejauh mana dampak dari penerapan WFH ini,” katanya.

Meski bekerja dari rumah, ASN tetap diwajibkan menjalankan disiplin kerja. 

Sistem absensi tetap diberlakukan secara digital pada pukul 07.30 WIB dan 16.00 WIB, disertai dengan kewajiban pelaporan kinerja harian.

Selain itu, kegiatan rapat pada hari Jumat akan dilaksanakan secara daring melalui platform virtual, sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang telah diterapkan di lingkungan Pemkab Sumedang.

Penyesuaian juga dilakukan terhadap program rutin ASN. Kegiatan Jumat Bersih (Jumsih) dan Jumat Ngangkot akan dialihkan ke hari Rabu, menjadi Rabu Bersih dan Rabu Ngangkot.

“Karena hari Jumat ASN melaksanakan WFH, maka kegiatan tersebut kita pindahkan ke hari Rabu,” ungkapnya.

Sekda juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, khususnya BBM. 

Ia mengingatkan agar penggunaan anggaran dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak dihabiskan hanya demi penyerapan anggaran.

“Penggunaan BBM harus sesuai kebutuhan. Tidak harus dihabiskan jika memang tidak diperlukan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa kebijakan efisiensi juga mencakup pengurangan kegiatan rapat koordinasi, baik di dalam maupun luar daerah. 

Untuk kegiatan dalam daerah ditargetkan efisiensi hingga 50 persen, sementara perjalanan luar daerah hingga 70 persen.

Pemkab Sumedang juga telah menyiapkan mekanisme pengawasan serta sanksi bagi ASN yang tidak mematuhi ketentuan WFH. 

Regulasi tersebut tengah disusun oleh perangkat daerah terkait, termasuk BKPSDM, Diskominfosanditik, dan Bagian Organisasi.

Dengan kebijakan ini, diharapkan tercipta budaya kerja yang lebih efektif, efisien, serta adaptif terhadap tantangan global, khususnya dalam menghadapi krisis energi.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, saat memimpin apel pagi gabungan, Senin (6/4/2026).

Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa PPS tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas pemerintahan, tetapi juga diarahkan sebagai ruang interaksi publik yang tertata dan memiliki nilai sosial.

“PPS ini ke depan akan menjadi ruang publik. Oleh karena itu, kebersihan, ketertiban, dan keindahannya harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Fasilitas Publik Terus Dilengkapi

Sejumlah fasilitas terus disiapkan untuk mendukung fungsi tersebut. Jogging track yang telah tersedia kini mulai dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana olahraga dan aktivitas harian.

Selain itu, lapangan mini soccer dijadwalkan akan diresmikan pada 15 April mendatang dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Sumedang. 

Lapangan voli juga tengah dipersiapkan untuk mendukung berbagai kegiatan, termasuk pertandingan antar perangkat daerah.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sumedang merencanakan pembangunan lapangan basket serta open library di area depan perpustakaan sebagai sarana edukasi sekaligus rekreasi masyarakat.

Penataan kawasan PPS juga dilakukan secara menyeluruh, termasuk pengaturan aktivitas pelaku UMKM agar tetap tertib dan tidak mengganggu estetika lingkungan.

Menariknya, area selokan di kawasan PPS akan dimanfaatkan dengan menebar ikan sebagai bagian dari inovasi pemanfaatan ruang sekaligus mempercantik lingkungan.

“Semua potensi ruang kita manfaatkan agar PPS ini hidup, tapi tetap tertib dan terjaga,” kata Tuti.

Dalam mewujudkan PPS sebagai ruang publik yang ideal, Sekda menekankan peran penting ASN sebagai garda terdepan dalam menjaga fasilitas dan lingkungan.

Ia mengajak seluruh pegawai untuk memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian, mulai dari hal sederhana seperti menjaga kebersihan hingga mengingatkan masyarakat untuk tetap tertib saat beraktivitas di area PPS.

“Kalau kita ingin PPS ini nyaman untuk masyarakat, maka kita harus menjadi contoh terlebih dahulu,” tegasnya

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Dalam arahannya di hadapan para kepala perangkat daerah, pejabat struktural, ASN, hingga peserta PKL, Sekda Tuti menegaskan pentingnya kesiapan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika global, khususnya krisis energi yang saat ini melanda berbagai negara.

“Seluruh dunia saat ini menghadapi krisis energi. Dampaknya sangat luas, termasuk kemungkinan kenaikan harga BBM dalam waktu dekat yang akan berpengaruh pada seluruh sektor,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Tuti meminta seluruh ASN mulai menerapkan pola hidup hemat energi, baik di lingkungan kantor maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Ia menekankan pentingnya kebiasaan sederhana seperti mematikan lampu saat ruangan masih terang oleh cahaya alami, menggunakan pendingin ruangan (AC) secara bijak, serta memastikan tidak terjadi kebocoran air.

“Kalau ruangan masih terang oleh cahaya matahari, lampu tidak perlu dinyalakan. AC juga harus digunakan seperlunya. Ini hal kecil, tapi kalau dilakukan bersama dampaknya besar,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penggunaan listrik dan air secara berlebihan merupakan bentuk pemborosan anggaran daerah. 

Oleh karena itu, kesadaran individu dinilai menjadi faktor kunci dalam mendorong efisiensi energi secara menyeluruh.

Dalam upaya mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang berencana menerapkan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi ASN eselon IV ke bawah. 

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi mobilitas sekaligus menekan konsumsi bahan bakar.

Selain itu, penggunaan kendaraan dinas juga akan dibatasi hingga 50 persen setiap harinya melalui sistem pengaturan bergiliran di masing-masing perangkat daerah.

“Pengurangan penggunaan kendaraan ini untuk menekan konsumsi BBM. Jadi harus diatur secara efektif dan disiplin,” jelasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan seluruh ASN dapat menjadi contoh dalam penerapan gaya hidup hemat energi sekaligus berkontribusi dalam menghadapi tantangan krisis energi global.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan tersebut digelar di Islamic Center Sumedang pada Minggu (05/04/2025).

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono, Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, serta jajaran pengurus DPC PPP Kabupaten Sumedang dan perwakilan DPC PPP kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Kedatangan Ketua Umum DPP PPP bersama rombongan disambut meriah dengan penampilan tarian adat khas daerah, menambah khidmat suasana pembukaan kegiatan tersebut.

Ketua DPC PPP Kabupaten Sumedang, H. Ilmawan Muhamad, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Muscab ke-10 ini merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya sekaligus menyusun program kerja ke depan.

“Melalui Muscab ini, kami akan melaksanakan evaluasi kinerja, penyusunan program kerja, serta pemilihan formatur untuk kepengurusan periode 2026–2031. Kami berharap kegiatan ini berjalan lancar dan membawa kemajuan bagi PPP di Kabupaten Sumedang,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan rasa bangga dan bahagia atas kehadiran Ketua Umum DPP PPP yang dinilai menjadi motivasi besar bagi seluruh kader untuk meningkatkan kualitas dan elektabilitas partai.

Sementara itu, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, dalam sambutannya berharap Muscab X PPP dapat berjalan lancar serta mampu memperkuat eksistensi partai di daerah.

“Saya berharap Muscab ini berjalan sukses dan PPP dapat terus meningkatkan raihan serta perannya dalam pembangunan daerah. Semoga PPP semakin maju, berkembang, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sumedang,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan integritas dalam berpolitik, serta memohon doa agar dirinya senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan dijauhkan dari praktik korupsi dalam menjalankan amanah sebagai kepala daerah.

Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pelaksanaan Muscab di Jawa Barat dilakukan secara bertahap dalam tiga gelombang di 27 kabupaten/kota.

Ia menegaskan bahwa Muscab bukan sekadar agenda seremonial lima tahunan, melainkan sarana konsolidasi kader dan penyusunan program strategis partai.

“Muscab ini adalah momentum untuk memperkuat kaderisasi, menyusun program yang lebih konkret dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta meningkatkan kekuatan PPP di masa yang akan datang,” katanya.

Uu juga menambahkan bahwa tantangan politik ke depan semakin kompleks, sehingga diperlukan kader yang kuat secara ideologi, religius, serta memiliki kualitas kepemimpinan yang mumpuni.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono, dalam arahannya mengajak seluruh kader untuk terus mencermati dinamika global dan nasional, serta memperkuat peran partai dalam memperjuangkan kepentingan umat.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendukung program pemerintah, khususnya dalam bidang ketahanan pangan.

“Mari kita jadikan PPP sebagai kekuatan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa,” ujarnya.

Kegiatan Muscab X PPP Kabupaten Sumedang diharapkan dapat menghasilkan kepengurusan yang solid serta program kerja yang mampu menjawab tantangan politik dan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Program meterisasi PJU ini menjadi langkah strategis untuk memastikan penggunaan listrik tercatat secara riil dan transparan.

Dengan pemasangan meter pada setiap titik PJU, perhitungan konsumsi listrik menjadi lebih akurat, sehingga dapat meminimalisir potensi pemborosan serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan energi.

Bupati Sumedang, Donny Ahmad Munir menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi ini. Menurutnya, meterisasi adalah solusi cerdas untuk mengelola infrastruktur publik secara lebih akuntabel.

"Dengan data yang akurat, Pemkab dapat melakukan efisiensi anggaran yang nantinya dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas publik lainnya bagi masyarakat Sumedang," ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Ditempat yang sama, Manager PLN UP3 Sumedang Ramdani Agustiyansah menerangkan jika PLN akan terus berupaya menghadirkan layanan kelistrikan yang andal dan berbasis data.

"Meterisasi ini juga menjadi bagian dari transformasi layanan PLN dalam memberikan kemudahan, keakuratan, serta transparansi kepada pelanggan, termasuk pemerintah daerah sebagai mitra strategis," ungkapnya.

Ramdani juga mengatakan, PLN Sumedang siap mendukung penuh program tersebut melalui percepatan pemasangan meter serta peningkatan kualitas layanan.

"Dengan meterisasi, setiap watt yang keluar terpantau secara presisi. Hal ini menguntungkan kedua belah pihak, PLN mendapatkan data beban yang akurat, sementara Pemkab mendapatkan kepastian biaya," terangnya.

Dengan sistem ini, lanjut Ramdani, perhitungan menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami rutin berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan stakeholder terkait agar proses transisi ini berjalan lancar tanpa mengganggu kenyamanan warga. PLN berkomitmen memberikan layanan terbaik demi mendukung pengelolaan energi yang efisien di Kabupaten Sumedang," paparnya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo menambahkan, bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan stakeholder menjadi kunci keberhasilan program ini.

"Kolaborasi antara PLN dan Pemerintah merupakan contoh nyata sinergi strategis dengan stakeholder dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Melalui meterisasi PJU, kita tidak hanya mendorong efisiensi, tetapi juga memperkuat transparansi dan tata kelola energi yang modern dan berkelanjutan," jelasnya.

Lebih lanjut, program ini juga menjadi bagian dari upaya PLN dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan listrik yang andal, efisien, dan berbasis teknologi.

"Dengan hubungan yang erat antara PLN dan stakeholder, diharapkan percepatan meterisasi PJU dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tuturnya.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Acara tersebut dihadiri Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono, Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kader partai.

Rangkaian kegiatan diawali dengan tausiah keagamaan, dilanjutkan dengan konsolidasi internal partai, serta penyerahan dan sosialisasi Surat Keputusan (SK) DPP PDI Perjuangan untuk kepengurusan DPC periode 2025–2030. 

Acara kemudian ditutup dengan pembagian paket sembako kepada ratusan warga sebagai bentuk kepedulian sosial.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang, Asep Ronny Hidayat, menyampaikan bahwa proses rekrutmen dan konsolidasi di wilayahnya menunjukkan perkembangan yang positif, khususnya di Kecamatan Sumedang Selatan.

“Lebih dari 50 persen pengurus saat ini merupakan wajah baru hasil rekrutmen, termasuk lebih dari 50 persen di antaranya adalah perempuan. Ini menunjukkan semangat pembaruan dan keterlibatan gender yang semakin kuat dalam partai,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh pengurus DPC telah dilantik pada 21 Desember 2025. Sementara itu, untuk kepengurusan tingkat ranting dan anak ranting, penyerahan SK direncanakan akan dilaksanakan pada Juni 2026.

Asep menegaskan bahwa ke depan, pola kerja partai akan lebih difokuskan pada kegiatan langsung di tengah masyarakat.

“Kita mulai bergerak turun ke bawah dengan kerja-kerja politik nyata, seperti pengobatan gratis, kegiatan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Hari ini kita juga membagikan paket sembako kepada warga sebagai langkah awal,” katanya.

Ia juga menyinggung dinamika internal yang sempat terjadi di tubuh partai. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kader yang saat ini aktif merupakan mereka yang memiliki loyalitas tinggi.

“Yang hadir hari ini adalah kader-kader yang memiliki loyalitas terhadap partai dan masyarakat. Kita ingin memastikan PDI Perjuangan tetap hadir di tengah masyarakat Kabupaten Sumedang,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut serta menekankan pentingnya peran partai dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Ia juga menyoroti meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai, sejalan dengan kepemimpinan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Dalam sejarah pergerakan bangsa, perempuan selalu memiliki peran penting. PDI Perjuangan terus mendorong keterlibatan perempuan dalam perjuangan politik dan sosial,” ungkapnya.

Menurutnya, PDI Perjuangan tidak hanya berfokus pada politik elektoral, tetapi juga konsisten hadir dalam menyelesaikan persoalan rakyat, seperti penanganan stunting, ketahanan pangan, hingga edukasi pola hidup hemat.

“Ibu Ketua Umum selalu menekankan bahwa partai harus hadir untuk rakyat. Mulai dari pencegahan stunting, mendorong konsumsi pangan alternatif saat harga beras naik, hingga gerakan memasak tanpa minyak goreng saat terjadi kenaikan harga,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, PDI Perjuangan Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat soliditas internal sekaligus meningkatkan peran nyata di tengah masyarakat.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Surat edaran ini merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta SE KemenPANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN di instansi pemerintah dalam rangka mendukung percepatan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Kepala Bagian Organisasi, Fitriyani, menjelaskan bahwa penyusunan surat edaran ini menyesuaikan fleksibilitas tugas kedinasan ASN di lingkungan Pemkab Sumedang.

“Bagian organisasi saat ini sedang menyusun surat edaran terkait WFH dan WFO. Penyesuaian ini merujuk pada SE Mendagri yang mengatur kombinasi WFO dan WFH,” ujar Fitriyani saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (02/04/2026).

Ia menambahkan, WFH tidak berlaku bagi pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan unit perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. 

Pejabat tinggi dan administrator tetap wajib melaksanakan tugas kedinasan di kantor. 

Sistem WFH di Kabupaten Sumedang khusus diberlakukan pada hari Jumat, dengan proporsi 80 persen ASN bekerja dari rumah sesuai domisili masing-masing, dan 20 persen tetap bekerja di kantor (WFO).

Rencananya, kebijakan ini akan mulai diterapkan minggu depan, menyesuaikan ketentuan yang berlaku sejak 1 April 2026.

“Dengan diterapkannya WFH dan WFO ini, diharapkan budaya kerja ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Sumedang semakin fleksibel, produktif, dan tetap sesuai aturan kedinasan,” tutup Fitriyani.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 2.492 orang, yang terdiri dari 1.001 tenaga administrasi teknis lainnya dan 1.491 tenaga guru. 

Namun, dari jumlah tersebut terdapat 24 orang yang tidak melanjutkan proses, dengan rincian 1 orang meninggal dunia, 12 orang lulus program sekolah rakyat dan 9 orang telah memasuki batas usia pensiun.

Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Roni Rahmat, menjelaskan bahwa penggunaan Sekretariat PGRI hanya sebatas peminjaman tempat untuk mendukung kelancaran kegiatan.

“Kami hanya memohon penggunaan gedung PGRI karena di kantor sedang ada kegiatan lain, sehingga pelaksanaan penandatanganan kontrak dilakukan di sini,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa proses penandatanganan perjanjian kerja sempat mengalami keterlambatan. 

Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan dari Bupati Sumedang untuk menaikkan gaji PPPK paruh waktu.

“Awalnya standar terendah sebesar Rp. 50 ribu, namun kini dinaikkan menjadi minimal Rp. 250 ribu dan berlaku sejak Januari 2026. Karena ada perubahan tersebut, perjanjian kerja harus disesuaikan kembali, sehingga terjadi keterlambatan,” jelasnya.

Menurutnya, besaran gaji PPPK paruh waktu bervariasi, bahkan ada yang mencapai Rp. 1,5 juta, yang disesuaikan dengan kondisi sebelumnya sebelum menjadi tenaga PPPK paruh waktu.

Pembiayaan gaji tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Lebih lanjut, Roni Rahmat mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 1.480 tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang yang belum direkrut atau belum memenuhi syarat menjadi PPPK paruh waktu.

“Jumlah kebutuhan tenaga pendidik, khususnya guru, masih sangat tinggi. Hal ini disebabkan jumlah pegawai yang pensiun tidak sebanding dengan pengangkatan, baik CPNS maupun PPPK penuh waktu,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya memperjuangkan nasib tenaga pendidik tersebut, dengan menyesuaikan kebijakan dari pemerintah pusat.

“Harapan kami, rekan-rekan PPPK paruh waktu dapat bersabar dengan kondisi saat ini. Pemerintah daerah tentu akan terus memikirkan peningkatan kesejahteraan sesuai kemampuan anggaran. Kami juga berharap kebijakan dari pemerintah pusat ke depan lebih jelas, baik dari sisi status kepegawaian maupun penggajian,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]