WAHANANEWS, Sumedang – Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus memperluas pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai bagian dari upaya mempercepat digitalisasi transaksi di Kabupaten Sumedang.
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026 yang digelar di Pondokan Hanjuang Hegar, Rabu (15/7/2026).
Baca Juga:
Wakil Bupati Sumedang Paparkan Capaian Pembangunan di Hadapan Tim Penilai PPD 2026
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menegaskan bahwa pemanfaatan QRIS harus terus dikembangkan dan tidak hanya diterapkan dalam sektor pelayanan publik, tetapi juga diperluas untuk mendukung transaksi non-tunai di berbagai bidang, termasuk pembayaran pajak dan retribusi daerah.
"Digitalisasi transaksi melalui QRIS menjadi salah satu langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, seluruh OPD diharapkan terus mendorong implementasinya secara masif," ujar Fajar.
Menurutnya, semakin luas penggunaan QRIS akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi, sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pembayaran yang lebih cepat, aman, dan tercatat secara digital.
Baca Juga:
Bakesbangpol Sumedang Gelar Pendidikan Politik bagi Pemula, Wakil Bupati Dorong Partisipasi Pemilih Capai 90 Persen
"Transformasi digital dalam sistem pembayaran merupakan kebutuhan yang harus terus dikembangkan. Dengan ekosistem digital yang kuat, pelayanan kepada masyarakat akan semakin mudah dan optimal," katanya.
Melalui kegiatan HLM TP2DD Tahun 2026 yang dipimpin oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang sebagai leading sector, Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan evaluasi terhadap capaian elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk menyusun berbagai langkah strategis dalam mempercepat implementasi digitalisasi daerah, termasuk penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan partisipasi seluruh perangkat daerah.
Wakil Bupati berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sumedang, Bank Indonesia, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat guna membangun ekosistem digital yang inklusif.
"Dengan kolaborasi yang baik, digitalisasi transaksi akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern di Kabupaten Sumedang," pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
