"Kami telah melakukan kerja sama dengan berbagai rumah sakit seperti RS Marwira Hadikusumah, RS Pakuwon, RS Cimalaka, Klinik Mitra, dan fasilitas kesehatan lainnya. Mereka sudah memiliki akses untuk memanfaatkan inovasi Jampe Harupat dalam pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Sumedang, Dr. Hj. Tuti Ruswati, menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan.
Baca Juga:
Sekda Sumedang Hadiri Sosialisasi Program 3 Juta Rumah, Percepatan PBG MBR Ditargetkan Maksimal 3 Jam
"Hari ini saya menghadiri acara sosialisasi kependudukan untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik di Kabupaten Sumedang. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap berbagai layanan publik di bidang kependudukan, salah satunya layanan Jampe Harupat," ujarnya.
Tuti mengungkapkan bahwa capaian kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Sumedang secara umum telah mencapai sekitar 70 persen.
Namun khusus untuk layanan Jampe Harupat, realisasinya masih berada di angka 54 persen sehingga perlu terus ditingkatkan.
Baca Juga:
Sekda Sumedang Buka Sosialisasi dan ToT Agen Digitalisasi Bantuan Sosial
"Karena itu kami mengundang seluruh kecamatan, para bidan, serta layanan kesehatan yang telah bekerja sama dengan Disdukcapil untuk kembali memasifkan sosialisasi kepada masyarakat agar layanan digital kependudukan ini dapat dimanfaatkan secara optimal," katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar warga negara, termasuk hak memperoleh identitas kependudukan yang sah.
"Sebagai penyelenggara negara, kita harus memastikan hak masyarakat terhadap identitas kependudukan dapat terpenuhi dengan baik," tambahnya.