Bahkan, layanan digital yang dikembangkan Kabupaten Sumedang telah direplikasi di lebih dari 50 kabupaten/kota.
“Banyak orang belajar di sini. Tadi saya juga mendapatkan paparan dari Pak Bupati,” ungkapnya.
Baca Juga:
Usulan Kenaikan Gaji PNS Masuk Meja Kemenkeu, Ini Respons Purbaya
Layanan Publik Harus Mudah dan Murah
Selain meninjau sistem digitalisasi perlindungan sosial, Rini juga mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumedang.
Menurutnya, digitalisasi merupakan salah satu instrumen untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat. Namun, layanan publik tidak bisa hanya mengandalkan kanal digital.
Baca Juga:
Soal Wacana PPPK Jadi PNS, Menpan RB Buka Suara
Kementerian PANRB, kata Rini, terus mendorong konsep pelayanan publik melalui berbagai kanal atau omnichannel, mulai dari layanan digital, tatap muka, layanan jemput bola, hingga anjungan pelayanan mandiri.
“Teknologi boleh maju, teknologi boleh tinggi, tapi tujuan daripada pemerintah itu adalah bagaimana masyarakat mendapatkan layanan secara murah, mudah, simpel. Itu menunjukkan negara hadir,” tegasnya.
Ia menilai Sumedang telah menunjukkan praktik yang baik dalam mengintegrasikan teknologi dengan pelayanan publik.
