WAHANANEWS.CO, Sumedang - Suasana Rapat Paripurna di DPRD Sumedang mendadak memanas saat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Sumedang, Kamis (23/04/2026).
Di tengah paparan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang, kritik tajam justru datang dari legislator Fraksi Partai Golkar, Sonia Sugian.
Baca Juga:
Wakil Bupati Tapanuli Utara Hadiri Rapat Paripurna DPRD
Dalam forum resmi tersebut, Sonia menyoroti adanya kesenjangan antara klaim keberhasilan pemerintah dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
Anggaran Dinilai Minim
Sonia menilai alokasi anggaran untuk sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang hanya sekitar Rp1,9 miliar per tahun masih jauh dari memadai.
Baca Juga:
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Digelar, Dihadiri Wakil Bupati
Menurutnya, meskipun serapan anggaran diklaim mencapai 95 persen, hal tersebut belum mencerminkan dampak nyata di lapangan.
“Urusan PPPA ini adalah kewajiban pemerintah. Dengan anggaran sekecil ini, bagaimana kita bisa menjamin keamanan dan masa depan perempuan serta anak-anak Sumedang?” tegasnya.
Soroti Kasus Nyata di Lapangan
Dalam penyampaiannya, Sonia juga mengungkap sejumlah kasus yang dinilai mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan.
Ia menyinggung kasus pekerja migran asal Cimanggung yang mengalami sakit parah di Arab Saudi namun terkendala proses pemulangan akibat birokrasi yang berbelit.
Selain itu, ia juga menyoroti kasus penyekapan siswi sekolah dasar yang sempat menjadi perhatian publik dan diduga melibatkan tindak kekerasan seksual.
“Sebagai perempuan, saya sangat prihatin. Target pemerintah yang katanya tercapai itu seolah menutup mata terhadap fakta kelam di lapangan,” ujarnya.
Desak Evaluasi dan Perubahan Kebijakan
Atas kondisi tersebut, Sonia mendesak Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan skala prioritas anggaran, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak.
Ia juga mendorong agar DPRD memasukkan isu perlindungan kelompok rentan sebagai poin penting dalam rekomendasi terhadap LPJ Bupati.
Beberapa poin yang disorot di antaranya perlunya program yang benar-benar berdampak langsung pada penanganan kasus kekerasan, serta sinkronisasi data antara laporan kinerja pemerintah dengan kondisi faktual di masyarakat.
Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting bagi legislatif untuk memberikan catatan kritis kepada eksekutif.
Kritik yang disampaikan menegaskan bahwa capaian administratif tidak cukup, jika belum diiringi dengan perlindungan nyata bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak di Kabupaten Sumedang.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
