Dalam penyampaiannya, Sonia juga mengungkap sejumlah kasus yang dinilai mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan.
Ia menyinggung kasus pekerja migran asal Cimanggung yang mengalami sakit parah di Arab Saudi namun terkendala proses pemulangan akibat birokrasi yang berbelit.
Baca Juga:
Wakil Bupati Tapanuli Utara Hadiri Rapat Paripurna DPRD
Selain itu, ia juga menyoroti kasus penyekapan siswi sekolah dasar yang sempat menjadi perhatian publik dan diduga melibatkan tindak kekerasan seksual.
“Sebagai perempuan, saya sangat prihatin. Target pemerintah yang katanya tercapai itu seolah menutup mata terhadap fakta kelam di lapangan,” ujarnya.
Desak Evaluasi dan Perubahan Kebijakan
Baca Juga:
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Digelar, Dihadiri Wakil Bupati
Atas kondisi tersebut, Sonia mendesak Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan skala prioritas anggaran, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak.
Ia juga mendorong agar DPRD memasukkan isu perlindungan kelompok rentan sebagai poin penting dalam rekomendasi terhadap LPJ Bupati.
Beberapa poin yang disorot di antaranya perlunya program yang benar-benar berdampak langsung pada penanganan kasus kekerasan, serta sinkronisasi data antara laporan kinerja pemerintah dengan kondisi faktual di masyarakat.
